RADAR BOGOR - Perubahan mekanisme pencairan bantuan sosial (bansos) tahap kedua tahun 2026 mulai menunjukkan arah kebijakan yang lebih selektif dan terstruktur dibandingkan tahap sebelumnya.
Berdasarkan perkembangan terbaru di lapangan yang dilansir dari kanal Youtube Pendamping Sosial pada Selasa, 28 April 2026, proses penyaluran bansos tidak lagi berjalan seragam, melainkan mengikuti status administrasi, hasil verifikasi data, serta tingkat prioritas masing-masing keluarga penerima manfaat.
Hal ini membuat sebagian masyarakat sudah memasuki tahap pencairan bansos, sementara lainnya masih harus menunggu proses lanjutan yang ditentukan oleh sistem.
Baca Juga: Lewat Manajemen Talenta, Bupati Bogor Dorong ASN Lebih Kompetitif dan Proaktif
Pada pembaruan status di aplikasi SIKS-NG, terlihat adanya perbedaan progres antar bank penyalur. Untuk wilayah Aceh dan sekitarnya yang menggunakan Bank BSI, sebagian besar data sudah menunjukkan status SPM atau Surat Perintah Membayar.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa dana bantuan berada di tahap akhir sebelum dicairkan ke rekening penerima, sehingga peluang pencairan dalam waktu dekat menjadi lebih besar.
Sementara itu, pada bank Himbara seperti BRI, BNI, dan Mandiri, mayoritas data masih berada dalam tahap verifikasi. Meskipun demikian, terdapat sebagian kecil penerima yang sudah lebih dulu mencapai status SPM, menandakan proses berjalan bertahap dan tidak serentak.
Di sisi lain, munculnya status “gagal verifikasi” menjadi perhatian penting dalam tahap ini. Status tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian data atau hasil evaluasi yang menyebabkan bantuan tidak dapat langsung diproses.
Dampaknya, penerima dengan status ini berpotensi mengalami keterlambatan pencairan, bahkan kemungkinan tidak menerima bantuan pada tahap kedua.
Kondisi ini mempertegas pentingnya akurasi data yang digunakan dalam sistem, karena setiap perubahan kecil dapat memengaruhi hasil akhir penyaluran.
Selain faktor administratif, kebijakan prioritas juga menjadi pembeda utama pada tahap kedua ini. Pemerintah menetapkan kelompok tertentu sebagai penerima yang didahulukan, terutama keluarga dengan anggota disabilitas, lanjut usia, serta anak usia dini.
Penentuan prioritas ini bertujuan untuk memastikan bantuan terlebih dahulu menjangkau kelompok yang dianggap paling membutuhkan dalam kondisi sosial ekonomi tertentu.
Penyaluran juga kini mengacu pada pembagian desil kesejahteraan. Kelompok Desil 1, yang tergolong miskin ekstrem dengan pengeluaran per kapita sekitar Rp500.000 per bulan, menjadi prioritas utama.
Baca Juga: KPM Bansos Bergembira, Status PKH dan BPNT Kompak SPM, Benarkah Saldo Mulai Cair Akhir April 2026?
Selanjutnya diikuti oleh Desil 2 yang berada pada kategori miskin dengan rentang pengeluaran sekitar Rp600.000 hingga Rp650.000 per bulan. Setelah kedua kelompok ini terpenuhi, barulah proses dilanjutkan ke Desil 3 dan seterusnya.
“yang berada di desil 1 dan 2 sudah kebagian bansos, sudah terpenuhi bansos, barulah kemudian pemerintah akan naik satu tingkat mengambil lagi posisi yang berada di desil 3 ini,” ulas narator melalui kanal Youtube Pendamping Sosial.
Skema ini menyebabkan distribusi bantuan menjadi lebih bertahap dan berjenjang, tidak seperti sebelumnya yang cenderung lebih merata dalam waktu bersamaan.
Perubahan lainnya yang juga perlu dipahami masyarakat berkaitan dengan kartu KKS. Masih banyak anggapan bahwa tahun yang tercetak pada kartu tersebut menunjukkan masa aktif bantuan sosial.
Padahal, informasi tersebut sebenarnya hanya menunjukkan masa berlaku fisik kartu yang diterbitkan oleh bank penyalur.
Artinya, keberlanjutan bantuan tidak ditentukan oleh kartu, melainkan oleh kondisi ekonomi penerima serta hasil pembaruan data yang dilakukan secara berkala oleh sistem pusat.***
Editor : Asep Suhendar