RADAR BOGOR - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, membawa terobosan baru dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Satgas Percepatan Program Pemerintah di Jakarta, Selasa 28 April 2026, Gus Ipul menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) adalah mesin penggerak konsumsi masyarakat yang vital bagi pertumbuhan ekonomi, dikutip dari laman resmi kemensos.go.id.
Bukan sekadar menambah nominal, Mensos justru mengusulkan strategi perluasan jangkauan penerima manfaat agar dampak ekonomi terasa lebih luas hingga ke akar rumput.
Perluasan Jangkauan di Atas Penebalan
Gus Ipul menjelaskan bahwa fokus utama Kemensos saat ini adalah memastikan kelompok rentan yang berada di desil 1–4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mendapatkan haknya secara tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT.
“Bansos bagian dari komponen pertumbuhan ekonomi. Kami mengusulkan bukan penebalan, tapi perluasan penerima manfaat,” jelas Gus Ipul dalam rapat tersebut.
Langkah ini diambil untuk memastikan daya beli masyarakat di lapisan terbawah tetap terjaga, yang secara otomatis akan menopang angka konsumsi domestik sebagai pilar PDB Indonesia.
Baca Juga: Status Penyaluran Bansos 28 April 2026 di SIKS NG: Bank BRI dan BSI Sudah Masuk Tahapan SPM
Integrasi Data dan Dorongan untuk UMKM
Tak hanya soal distribusi uang dan sembako, Gus Ipul menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga.
Ia menyoroti koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memuluskan implementasi program di daerah agar tidak terjadi tumpang tindih atau salah sasaran.
Selain itu, Mensos juga mengaitkan peran sektor UMKM dan Koperasi Desa (Kopdes) sebagai bagian dari program prioritas Presiden.
Baca Juga: Wanita Diduga Hendak Akhiri Hidup di Jalan Pandu Raya, Dinsos Kota Bogor Ungkap Kondisinya
“UMKM ini bagian penting dari program prioritas Presiden, jadi harus kita dorong bersama seperti Kopdes,” tambahnya.
Relaksasi Kebijakan demi Akselerasi Ekonomi
Rapat yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, ini merupakan tindak lanjut dari Keppres Nomor 4 Tahun 2026.
Selain fokus pada jaring pengaman sosial, Satgas ini juga membahas langkah-langkah ekstrem untuk menggairahkan industri, antara lain:
-Reformasi perizinan impor untuk memangkas birokrasi.
-Penyelesaian masalah gas industri dan LPG.
-Relaksasi tarif impor bahan baku industri dari 5 persen menjadi 0 persen untuk jangka waktu tertentu.
Menko Airlangga Hartarto berharap Satgas ini mampu menjadi booster bagi pertumbuhan nasional melalui berbagai langkah percepatan dan relaksasi kebijakan.
Para Menteri yang Hadir
Rapat strategis ini dihadiri oleh jajaran kabinet yang solid, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengejar target ekonomi, diantaranya, Menteri Sosial, Menteri Investasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, serta jajaran menteri teknis lainnya.***
Editor : Asep Suhendar