RADAR BOGOR - Proses pencairan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 2 tahun anggaran 2026 mulai menunjukkan perkembangan yang semakin jelas.
Berdasarkan data terbaru yang dilansir dari kanal Youtube Klik Bansos pada Rabu, 29 April 2026, tahapan administrasi sudah memasuki fase penting yang menjadi penentu kapan bantuan dapat diterima langsung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Perkembangan ini sekaligus menjadi perhatian karena tidak semua KPM dipastikan akan menerima bantuan kembali, mengingat adanya proses evaluasi dan validasi data yang dilakukan secara berkala.
1. Perkembangan Terbaru Pencairan PKH dan BPNT Tahap 2 Tahun 2026
Tahapan pencairan bansos saat ini telah memasuki fase turunnya Surat Perintah Membayar (SPM), yang menjadi salah satu indikator utama bahwa dana sudah disiapkan untuk disalurkan. SPM dilaporkan telah terbit lebih dahulu pada Bank Syariah Indonesia (BSI), kemudian diikuti oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Setelah SPM, proses akan berlanjut ke tahap penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang menjadi dasar pencairan dari kas negara ke bank penyalur.
Tahapan berikutnya adalah Standing Instruction (SI), yaitu instruksi sistem perbankan untuk mentransfer dana langsung ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik KPM.
Ketika status sudah mencapai SI, maka proses transfer umumnya tinggal menunggu waktu pelaksanaan oleh bank penyalur.
2. Kriteria KPM yang Dipastikan Masih Menerima Bantuan
KPM yang dinyatakan masih layak menerima bantuan pada tahap ini umumnya memiliki kesesuaian data yang baik di berbagai sistem administrasi. Data identitas seperti KTP, Kartu Keluarga, DTKS, dan rekening KKS harus sinkron secara detail tanpa perbedaan, termasuk pada penulisan kecil seperti spasi atau tanda baca.
“ciri yang paling utama adalah linear data. Jadi di tahun 2026 sistem SIKS-NG sudah terintegrasi secara real-time, artinya nama di KTP, di Kartu Keluarga, dan di DTKS hingga nama yang tertera di rekening KKS harus sama persis hingga ke tanda baca atau spasi,” ujar narator melalui kanal Youtube Klik Bansos.
Baca Juga: Modus Disenggol Berujung Curanmor di Rumpin Bogor, 3 Bocah Menangis Motor Scoopy Dibawa Kabur
Selain itu, KPM juga harus memiliki komponen bantuan yang masih aktif, seperti anak yang masih bersekolah dan tercatat dalam sistem pendidikan nasional, ibu hamil atau balita yang rutin mendapatkan layanan kesehatan, serta lansia atau penyandang disabilitas yang sudah terverifikasi.
Faktor lain yang turut menentukan adalah hasil verifikasi lapangan oleh pendamping sosial, termasuk dokumentasi kondisi tempat tinggal melalui foto dan geotagging.
Keaktifan dalam mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) juga menjadi indikator penting karena berkaitan dengan pembaruan data secara berkala.
Masa kepesertaan juga diperhitungkan, terutama bagi usia produktif yang masih berada dalam batas waktu kepesertaan yang ditentukan.
Baca Juga: 85 Persen Kos di Kelurahan Tegallega Bogor Tak Berizin, Rawan Kamtibmas hingga Langgar Tata Ruang
3. Kondisi yang Menyebabkan Bantuan Tidak Cair Lagi
Sebaliknya, terdapat sejumlah kondisi yang menyebabkan bantuan dihentikan atau tidak dilanjutkan. Salah satu faktor utama adalah perubahan status ekonomi atau pekerjaan dalam keluarga, seperti adanya anggota keluarga yang menjadi aparatur sipil negara, TNI, atau Polri.
Selain itu, jika sistem mendeteksi penghasilan yang sudah berada di atas standar upah minimum melalui integrasi data ketenagakerjaan, maka KPM dinilai tidak lagi memenuhi kriteria.
Bantuan juga dapat berhenti secara otomatis jika komponen bantuan sudah tidak ada, misalnya anak terakhir telah menyelesaikan pendidikan dan tidak ada anggota keluarga lain yang memenuhi syarat.
Penolakan terhadap proses verifikasi lapangan juga menjadi alasan penghentian, begitu pula dengan data identitas yang tidak konsisten dan tidak diperbaiki.
Penggunaan bantuan untuk hal yang tidak sesuai, seperti aktivitas game online terlarang atau pembelian barang yang tidak mencerminkan kebutuhan dasar, juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kelayakan penerima.
4. KPM yang Berpotensi Menerima Bantuan Lebih Awal
KPM yang berpeluang menerima bantuan lebih cepat adalah mereka yang berada di bank penyalur dengan progres sistem paling maju, khususnya yang sudah mencapai tahap Standing Instruction (SI).
Dalam kondisi saat ini, penyaluran diperkirakan akan dimulai dari nasabah bank yang lebih dahulu menyelesaikan tahapan administrasi tersebut. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan waktu pencairan antarwilayah maupun antarbank penyalur, meskipun masih dalam tahap yang sama.***
Editor : Asep Suhendar