RADAR BOGOR - Perkembangan terbaru penyaluran bantuan sosial (bansos) per 29 April 2026 menunjukkan adanya pergerakan signifikan pada tahap administrasi, khususnya untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 2 periode April hingga Juni.
Berdasarkan data yang tersedia yang dilansir dari kanal Youtube Info Bansos pada Rabu, 29 April 2026, proses pencairan kini telah memasuki tahap penting yang menjadi penentu sebelum dana benar-benar masuk ke rekening penerima manfaat.
Pada program PKH tahap 2 dan BPNT tahap 2, status Surat Perintah Membayar (SPM) dilaporkan telah resmi diterbitkan.
Kondisi ini menandakan bahwa proses administratif dari Kementerian Sosial telah berjalan dan masuk ke fase lanjutan menuju pencairan.
Status tersebut juga telah terpantau di sistem SIKS-NG dan mencakup bank-bank penyalur yang tergabung dalam Himbara, yaitu BRI, BNI, Mandiri, serta BSI untuk wilayah Aceh.
Dengan munculnya status SPM secara merata, proses tinggal menunggu tahapan berikutnya hingga dana dapat disalurkan ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“BRI, BNI, Mandiri, hingga BSI untuk wilayah Aceh. Ini sinyal kuat bahwa dana bantuan sudah di ambang pintu,” ungkap narator melalui kanal Youtube Info Bansos.
Di tengah perkembangan tersebut, muncul informasi di media sosial mengenai adanya pencairan dengan nominal yang bervariasi, mulai dari Rp600.000 hingga Rp1.602.000. Informasi ini memicu anggapan bahwa pencairan dilakukan secara dobel.
Namun, data yang ada menunjukkan bahwa nominal tersebut kemungkinan merupakan sisa pencairan tahap sebelumnya yang baru berhasil diproses, terutama bagi penerima yang sebelumnya mengalami kendala verifikasi rekening.
Dengan demikian, kondisi ini tidak menunjukkan adanya pencairan ganda untuk tahap 2, melainkan kelanjutan dari distribusi sebelumnya yang belum terselesaikan.
Terkait waktu pengecekan saldo, disarankan agar penerima tidak terburu-buru melakukan penarikan di ATM. Situasi saat ini masih berada dalam fase transisi dari administrasi ke pencairan, sehingga dana belum tentu langsung tersedia di rekening.
Waktu yang lebih tepat untuk melakukan pengecekan adalah dalam rentang satu hingga tiga hari ke depan, atau ketika sudah muncul bukti transaksi dari wilayah yang sama sebagai indikasi bahwa dana telah mulai masuk secara bertahap.
Dalam alur pencairan bansos, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum dana diterima oleh KPM. Proses dimulai dari penerbitan SPM oleh Kementerian Sosial, yang kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN.
Setelah itu, masuk ke tahap Standing Instruction (SI), yaitu instruksi akhir kepada bank penyalur untuk melakukan pemindahbukuan dana ke rekening penerima.
Rangkaian ini menunjukkan bahwa meskipun SPM telah terbit, masih terdapat proses lanjutan yang menentukan waktu pasti pencairan.
Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Tahun 2026 Diprediksi Segera Cair Serentak, Status SIKS-NG Sudah SPM
Selain PKH dan BPNT, terdapat pula pembaruan pada program bantuan lainnya. Bantuan pangan berupa beras 10 kilogram dan minyak goreng dilaporkan masih berlanjut hingga April 2026.
Penyaluran telah mulai dilakukan di beberapa daerah sejak 24 April, termasuk wilayah Aceh, Bekasi, dan Manado, yang menunjukkan distribusi berjalan secara bertahap sesuai kesiapan daerah masing-masing.
Program Indonesia Pintar (PIP) juga mengalami perkembangan dengan mulai cairnya dana termin pertama untuk periode Februari hingga April 2026. Penyaluran ini diprioritaskan bagi siswa kelas akhir di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK.
Penerima dapat melakukan pengecekan status secara mandiri melalui situs resmi yang telah disediakan, sehingga memudahkan pemantauan tanpa harus menunggu informasi dari pihak lain.
Sementara itu, bantuan sosial daerah seperti program PKD di DKI Jakarta juga telah dicairkan untuk bulan April 2026. Bantuan ini mencakup beberapa kategori penerima, seperti lansia melalui KLJ, anak melalui KAJ, serta penyandang disabilitas melalui KPDJ.
Sistem pencairan dilakukan secara rapel, dengan nominal yang dapat mencapai Rp900.000 tergantung pada periode yang belum tersalurkan sebelumnya.***
Editor : Eli Kustiyawati