RADAR BOGOR - Perubahan mekanisme pencairan bantuan sosial (bansos) pada Tahap 2 tahun 2026 menjadi perhatian banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terutama karena adanya penyesuaian sistem yang cukup signifikan dibandingkan tahap sebelumnya.
Berdasarkan pembaruan data per 29 April 2026 yang dilansir dari kanal Youtube Pendamping Sosial, proses penyaluran bantuan menunjukkan dinamika yang berbeda di masing-masing bank penyalur, sekaligus memperlihatkan adanya kebijakan baru yang berfokus pada prioritas penerima.
Pada pembaruan status pencairan terkini, penyaluran melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) di wilayah Aceh telah menunjukkan perkembangan yang lebih maju.
Di dalam sistem SIKS-NG, status sudah tercatat sebagai SPM atau Surat Perintah Membayar.
Status ini menandakan bahwa proses administrasi telah memasuki tahap akhir sebelum dana disalurkan kepada penerima melalui kartu KKS BSI.
Sementara itu, untuk bank Himbara seperti BRI, BNI, dan Mandiri, sebagian besar data masih berada dalam tahap verifikasi.
Dalam proses tersebut, terdapat variasi hasil, mulai dari yang sudah berstatus SPM hingga yang masih mengalami kendala berupa gagal verifikasi.
“Untuk pemegang kartu KKS seperti Bank BRI, BNI, Mandiri itu sampai saat ini masih proses verifikasi dan sebagian sudah muncul keterangan sudah SPM atau berhasil verifikasi juga sebagian dari KPM,” ungkap narator melalui kanal Youtube Pendamping Sosial.
Kondisi gagal verifikasi ini berdampak langsung pada keterlambatan pencairan, bahkan berpotensi membuat bantuan tidak tersalurkan pada tahap ini.
Perbedaan utama dalam pencairan Tahap 2 tahun 2026 terletak pada penerapan sistem prioritas yang lebih terstruktur.
Kebijakan ini menempatkan kelompok tertentu sebagai penerima utama dalam penyaluran bantuan.
Kategori keluarga prioritas meliputi mereka yang memiliki anggota penyandang disabilitas, lanjut usia, serta anak usia dini antara 0 hingga 6 tahun. Selain itu, penentuan penerima juga didasarkan pada sistem desil yang mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Pada sistem ini, Desil 1 mencakup kelompok dengan kondisi ekonomi paling rentan, dengan rata-rata pengeluaran per kapita sekitar Rp500.000 per bulan.
Selanjutnya, Desil 2 berada pada kategori keluarga miskin dengan kisaran pengeluaran antara Rp600.000 hingga Rp650.000 per kapita per bulan.
Mekanisme pencairan dilakukan secara bertahap dimulai dari Desil 1 dan Desil 2, kemudian dilanjutkan ke Desil berikutnya hingga Desil 4.
Di sisi lain, masih terdapat pemahaman yang kurang tepat terkait masa berlaku kartu KKS di kalangan penerima. Informasi yang tercantum pada kartu, seperti tahun 2026 atau 2027, sering dianggap sebagai jaminan bahwa bantuan akan terus diterima hingga tahun tersebut.
Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Tahun 2026 Diprediksi Segera Cair Serentak, Status SIKS-NG Sudah SPM
Padahal, tanggal tersebut merupakan masa berlaku fisik kartu yang diterbitkan oleh pihak bank dan umumnya berlaku selama lima tahun.
Kelanjutan penerimaan bansos tidak ditentukan oleh masa aktif kartu, melainkan berdasarkan hasil evaluasi kondisi sosial ekonomi penerima yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah pusat.***
Editor : Eli Kustiyawati