RADAR BOGOR - Perkembangan terbaru penyaluran bantuan sosial (bansos) pada akhir April 2026 menunjukkan adanya pergerakan signifikan pada tahap administrasi pencairan, khususnya untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Tahap 2 periode April hingga Juni 2026.
Berdasarkan pembaruan data per 29 April 2026 yang dilansir dari kanal Youtube Info Bansos, Kementerian Sosial telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang menjadi salah satu indikator penting bahwa proses pencairan sudah memasuki tahap lanjutan.
Perubahan ini juga terlihat dalam sistem SIKS-NG, di mana mayoritas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah mengalami peralihan status menjadi “Sudah SPM”, menandakan bahwa dokumen pembayaran telah diproses secara administratif.
“Mayoritas Keluarga Penerima Manfaat atau KPM untuk periode bulan April-Juni 2026 statusnya kini sudah berubah menjadi 'Sudah SPM',” ungkap narator melalui kanal Youtube Info Bansos.
Progres tersebut terpantau berlangsung di berbagai bank penyalur yang tergabung dalam Himbara, seperti BRI, BNI, Mandiri, serta BSI untuk wilayah Aceh, yang berperan dalam distribusi dana ke rekening penerima.
Di tengah perkembangan tersebut, muncul pula pembahasan mengenai isu pencairan dengan nominal tertentu yang beredar di masyarakat.
Informasi terkait adanya dana masuk dengan jumlah Rp600.000 hingga Rp1.600.000 menjadi perhatian, namun kondisi ini berkaitan dengan proses penyaluran sebelumnya.
Saldo yang diterima oleh sebagian KPM merupakan bagian dari pencairan Tahap 1 yang baru terselesaikan, khususnya bagi penerima yang sebelumnya mengalami kendala verifikasi rekening atau proses revalidasi data.
Dengan demikian, kondisi ini tidak menunjukkan adanya pencairan ganda, melainkan bagian dari penyelesaian tahapan sebelumnya yang tertunda.
Untuk pencairan Tahap 2, proses masih menunggu perubahan status lanjutan dari SPM ke tahap berikutnya sebelum dana benar-benar masuk ke rekening penerima secara serentak.
Secara teknis, alur pencairan bantuan sosial terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan. Proses dimulai dari penerbitan SPM oleh Kementerian Sosial yang kemudian diteruskan ke KPPN sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan keuangan negara.
Setelah itu, KPPN mengeluarkan SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana sebagai bentuk persetujuan untuk menyalurkan dana ke bank penyalur.
Tahap berikutnya adalah Standing Instruction (SI), yaitu instruksi kepada bank untuk melakukan pemindahbukuan atau pengisian saldo ke rekening KKS milik masing-masing KPM. Setiap tahapan ini memiliki peran penting dalam memastikan dana tersalurkan sesuai prosedur yang berlaku.
Adapun penyaluran bansos lain berupa penyaluran bantuan pangan berupa beras sebanyak 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter masih berlangsung hingga April 2026, dengan distribusi yang telah dimulai di sejumlah wilayah sejak 24 April.
Program Indonesia Pintar (PIP) juga memasuki tahap pencairan termin pertama untuk periode Februari hingga April 2026, dengan prioritas diberikan kepada siswa kelas akhir di tingkat SD, SMP, hingga SMA atau SMK.
Di sisi lain, bantuan daerah seperti Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar di DKI Jakarta turut menunjukkan perkembangan, di mana bantuan untuk lansia, anak, dan penyandang disabilitas telah dicairkan dengan nominal tertentu sesuai kategori penerima.***
Editor : Eli Kustiyawati