RADAR BOGOR - Kenapa bantuan sosial (bansos) tak kunjung masuk padahal jadwal pencairan sudah berjalan? Pertanyaan ini mulai banyak muncul di tengah masyarakat, terutama dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengandalkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Salah satu penyebab yang kini mencuat adalah masalah pada kartu Keluarga Sejahtera (KKS), mulai dari kerusakan fisik hingga gangguan sistem yang membuat proses cek saldo dan top up gagal dilakukan.
Masalah gagal cek rekening dan gagal top up ini umumnya terjadi akibat kerusakan fisik kartu KKS atau gangguan pada chip kartu.
Selain itu, ada juga faktor lain seperti data yang belum sinkron antara sistem perbankan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Hal ini menyebabkan dana bantuan belum bisa diproses atau ditransfer ke rekening penerima.
Melansir dari YouTube Diary Bansos, pemerintah melalui pendamping sosial dan aparat desa mengimbau agar KPM tidak panik jika mengalami kendala tersebut.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah segera melapor ke pemerintah desa atau kelurahan setempat.
Pelaporan ini penting agar data penerima bisa segera diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Peran pemerintah desa menjadi krusial karena mereka memiliki akses ke sistem sosial yang terintegrasi.
Melalui sistem tersebut, petugas dapat mengecek status bantuan, memastikan kendala yang terjadi, serta mengidentifikasi apakah masalah berasal dari data atau dari kartu KKS itu sendiri.
Jika ditemukan bahwa kartu KKS mengalami kerusakan, maka KPM akan diarahkan untuk melakukan penggantian kartu melalui bank penyalur.
Namun, proses ini biasanya tetap harus melalui rekomendasi atau koordinasi dari pihak desa agar sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem bansos nasional.
Selain kerusakan kartu, kasus gagal top up juga bisa disebabkan oleh rekening yang tidak aktif atau belum diaktivasi. Dalam beberapa kasus, rekening menjadi dorman karena lama tidak digunakan.
Oleh karena itu, penting bagi KPM untuk rutin melakukan pengecekan secara berkala, namun tetap dengan cara yang benar agar tidak memperparah kondisi kartu.
Pendamping sosial juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan kartu KKS.
Mereka biasanya membantu menjelaskan prosedur yang harus ditempuh, mulai dari pelaporan hingga proses perbaikan, sehingga KPM tidak salah langkah dalam menangani kendala yang dialami.
Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya.
Banyak beredar kabar yang menyebutkan bantuan sudah cair, padahal masih dalam proses verifikasi. Informasi seperti ini justru dapat menimbulkan kepanikan dan antrean panjang di ATM atau bank.
Kementerian Sosial terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem agar penyaluran bansos bisa berjalan lebih lancar.
Sinkronisasi data antara berbagai pihak menjadi fokus utama, mengingat kompleksitas sistem yang melibatkan banyak instansi, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.
Dengan adanya imbauan ini, diharapkan KPM dapat lebih sigap dalam menangani kendala yang muncul. Melapor ke desa bukan hanya solusi tercepat, tetapi juga langkah yang paling tepat untuk memastikan bantuan tetap tersalurkan tanpa hambatan yang berkepanjangan.***
Editor : Eli Kustiyawati