Bansos Bogor Ekonomi Hiburan Internasional Jawa Barat Nasional Olahraga Otomotif Pendidikan Politik

KPM Wajib Tahu, Ini Penjelasan Perubahan Desil Naik Turun dan Kriteria Pencoretan Penerima Bansos PKH dan BPNT 2026

Mutia Tresna Syabania • Kamis, 30 April 2026 | 14:11 WIB
Ilustrasi KPM pastikan pencairan bansos ke pendamping sosial. (Foto: Instagram @kemensosri)
Ilustrasi KPM pastikan pencairan bansos ke pendamping sosial. (Foto: Instagram @kemensosri)

RADAR BOGOR - Pemerintah terus melakukan pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan bantuan sosial (bansos) seperti PKH dan BPNT tersalurkan secara tepat sasaran. 

Dikutip dari YouTube Arfan Saputra Channel, Melalui aplikasi SIKS-NG, masyarakat kini dapat melihat rekam jejak kelayakan penerima bansos berdasarkan peringkat kesejahteraan atau desil.

1. Dinamika Perubahan Desil: Mengapa Bisa Naik atau Turun?

Peringkat desil seorang warga tidak bersifat permanen dan dapat berubah sesuai dengan hasil verifikasi aset di lapangan.

Baca Juga: Dua Oranye, Satu Putih! Kelahiran Harimau Benggala Warnai Taman Safari Prigen Hasil Konservasi

Warga yang mengalami penurunan peringkat, misalnya dari desil 6 menjadi desil 2, kini sah untuk diusulkan sebagai penerima bantuan karena berada pada kategori masyarakat prasejahtera.

Sebaliknya, warga dapat mengalami kenaikan desil (misal dari desil 5 ke desil 9) jika ditemukan kepemilikan aset tertentu.

Data yang diolah oleh BPS mencakup kepemilikan perhiasan, kendaraan motor atau mobil, kulkas, hingga hewan ternak seperti kambing atau sapi. 

Baca Juga: Sate Kambing 'Rasa Wagyu' Khas Sukri Kumis Viral di Bogor, Harga Terjangkau Bikin Pemburu Kuliner Penasaran

Jika seorang warga berada di desil 9 dengan kondisi rumah yang sudah bagus, maka status bansosnya akan dicoret dan digantikan oleh usulan warga di desil 1 atau 2.

2. Golongan yang Dilarang Menerima Bansos

Meskipun seseorang berada di peringkat desil bawah (1-4), bantuan tetap tidak dapat diberikan jika yang bersangkutan atau anggota keluarganya termasuk dalam kategori berikut:

Baca Juga: Kecelakaan Maut, Angkot Hantam Dua Motor di Bogor Selatan, Satu Orang Meninggal

• Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS).

• Anggota TNI dan Polri.

• Anggota DPR atau DPRD.

Pemerintah secara tegas mencoret penerima yang terdeteksi melakukan transaksi game online terlarang berdasarkan data dari PPATK.

Baca Juga: Ada Hadiah bagi ASN dari Bupati Bogor Rudy Susmanto, Syaratnya Wajib Laporkan Praktik Jual Beli Jabatan di Lingkup Pemerintah

"Kami ingin meluruskan pemerintah kini memiliki instrumen untuk mendeteksi transaksi yang dilarang. Berdasarkan data hasil analisis dari PPATK, rekening yang terdeteksi pernah melakukan transfer ke bandar game online terlarang secara otomatis akan dicoret dari daftar penerima bansos," ujar narator dalam YouTube Arfan Saputra Channel. 

3. Pengecualian dan Kondisi Darurat

Pemerintah memberikan diskresi khusus bagi warga yang berada dalam kondisi mendesak agar bantuan dapat segera diajukan tanpa harus menunggu siklus rutin, di antaranya:

• Korban bencana alam.

• Kondisi darurat medis atau orang sakit yang membutuhkan pertolongan segera.

Baca Juga: Taro Soes Bogor di Tepi Sungai Sentul, Snack Unik Harga Terjangkau dengan Varian Rasa Kekinian Wajib Dicoba

Sinergi antara masyarakat dan pemerintah desa dalam memutakhirkan data melalui aplikasi SIKS-NG sangat krusial. 

Transparansi riwayat bansos mulai dari Sembako, PBI hingga BLT memungkinkan setiap komplain dari masyarakat dapat ditelusuri secara objektif berdasarkan fakta di lapangan.***

Editor : Asep Suhendar
#bpnt #bansos #pkh