Berdasarkan pembaruan data terbaru per 30 April 2026 dari kanal Youtube Pendamping Sosial, melalui sistem SIKS-NG, sebagian besar proses administrasi telah memasuki tahap lanjutan, yang menandakan bahwa pencairan tinggal menunggu tahapan akhir sebelum dana benar-benar masuk ke rekening penerima.
1. Update Status Pencairan PKH & BPNT Tahap 2 (April-Juni 2026)
Progres pencairan untuk PKH menunjukkan bahwa penyaluran melalui bank Himbara seperti BRI, BNI, BSI, dan Mandiri telah mencapai status SPM atau Surat Perintah Membayar.
Tahap ini merupakan fase penting dalam proses pencairan karena menandakan bahwa verifikasi dan validasi data penerima telah selesai dilakukan. Setelah SPM, proses akan berlanjut ke tahap SI (Standing Instruction) yang menjadi langkah terakhir sebelum dana ditransfer ke rekening KKS.
Untuk BPNT, kondisi serupa juga terjadi pada bank BRI, BNI, dan BSI yang telah berada di tahap SPM. Sementara itu, untuk penyaluran melalui Bank Mandiri, statusnya masih belum mencapai tahap tersebut pada saat pembaruan data dilakukan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa proses penyaluran dapat berjalan tidak seragam antar bank penyalur.
Baca Juga: Warga Tanah Sareal Kota Bogor Ditemukan Meninggal di Atap Rumahnya, Diduga Tersengat Listrik
“Dan untuk PKH Bank BNI sama, sudah SPM juga. Bank BSI sama, sudah SPM juga. Dan untuk Bank Mandiri sudah SPM juga,” ungkap narator melalui kanal Youtube Pendamping Sosial.
Dalam hal pengecekan saldo, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki akses mobile banking dianjurkan untuk melakukan pemantauan secara berkala mulai akhir April hingga awal Mei.
Sementara itu, bagi penerima yang tidak menggunakan layanan digital, disarankan untuk tidak terlalu sering melakukan pengecekan ke ATM atau agen bank guna menghindari potensi kerusakan kartu KKS atau pemblokiran akibat aktivitas berulang.
Baca Juga: Jadi Pusat Ekonomi, Kelurahan Babakan Kota Bogor Hadapi Masalah PKL hingga Banjir Lintasan
2. Bantuan Sosial Lain yang Sedang Dalam Proses Penyaluran
Selain PKH dan BPNT, beberapa program bantuan lainnya juga sedang berjalan secara bertahap di berbagai daerah. Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi salah satu bantuan yang tengah disalurkan untuk siswa tingkat SD, SMP, hingga SMA.
Penyaluran dilakukan secara bertahap sehingga orang tua atau wali murid perlu berkoordinasi dengan pihak sekolah, khususnya operator Dapodik, untuk memastikan status penerimaan.
Baca Juga: Siap Battle CPNS 2026, Cek 8 Instansi Pusat yang Hanya Pakai Nilai CAT Murni Pada Saat Seleksi
Di sisi lain, bantuan untuk anak yatim piatu (YAPI) juga tengah disalurkan dengan nominal yang bervariasi.
Perbedaan jumlah bantuan ini terjadi karena adanya sistem rapel, di mana penerima bisa mendapatkan akumulasi bantuan untuk beberapa bulan sekaligus, seperti Rp400.000 atau Rp600.000 tergantung periode yang diterima.
Penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kilogram serta minyak goreng juga masih berlangsung di sejumlah wilayah. Program ini difokuskan untuk menyelesaikan distribusi alokasi sebelumnya, termasuk sisa penyaluran pada periode Ramadan yang belum tuntas.
Baca Juga: IDI Kota Bogor Siapkan Tiga Agenda Besar pada Mei 2026, Ada Forum Ilmiah hingga Fun Walk
3. Ketentuan Penggunaan Dana Bantuan Sosial
Dalam penyaluran bantuan sosial, terdapat ketentuan yang mengatur penggunaan dana oleh penerima manfaat.
Bantuan yang diberikan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, terdapat larangan penggunaan dana di luar peruntukan tersebut.
Dana bansos tidak diperbolehkan digunakan untuk membayar utang, termasuk pinjaman online, serta tidak boleh digunakan dengan cara menggadaikan kartu KKS.
Selain itu, penggunaan untuk aktivitas game online terlarang juga termasuk dalam kategori pelanggaran yang dapat terdeteksi melalui sistem pengawasan.
Pengeluaran untuk kebutuhan non-pokok seperti produk perawatan yang tidak mendesak, rokok, minuman beralkohol, maupun barang bermerek juga tidak diperkenankan. Begitu pula dengan penggunaan dana untuk hiburan seperti liburan atau aktivitas permainan digital.
Apabila ditemukan penyalahgunaan, penerima bantuan berpotensi dikeluarkan dari daftar KPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.***
Editor : Asep Suhendar