RADAR BOGOR - Dalam proses penyaluran bansos PKH dan BPNT Tahap 2 tahun 2026, terdapat hal-hal penting yang perlu dipahami KPM agar dana pencairan kelak lancar.
Selain faktor teknis perbankan, masalah ketidaklayakan data dan tingkat ekonomi (Desil) menjadi alasan utama bantuan sosial pemerintah ini terhenti secara tiba-tiba, mengutip dari kanal YouTube ANAMOVIE.
Pemerintah secara rutin melakukan pemutakhiran data untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Bansos Anda bisa saja terputus jika dalam satu keluarga terdapat anggota yang terdeteksi sebagai ASN, TNI, atau Polri.
Baca Juga: Usung Program HEBAT, Kelurahan Gudang Kota Bogor Benahi Infrastruktur hingga SDM
“Penyebab lain bansos tidak cair adalah kesalahan input data oleh petugas, atau status kelayakan yang sudah tidak terpenuhi. Contohnya, ada anggota keluarga yang menjadi ASN, Polisi, atau TNI,” ulas narator ANAMOVIE.
Dan juga, apabila ekonomi keluarga dianggap sudah meningkat secara signifikan, sistem akan secara otomatis mengeksklusi nama Anda dari daftar penerima manfaat.
Selain itu, yang sering luput dari perhatian adalah data yang tidak mutakhir. Jika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, pindah alamat, atau terjadi perubahan status pernikahan namun belum dilaporkan ke Dinas Sosial, hal ini dapat menyebabkan bantuan tahap 2 gagal tersalurkan karena data di KTP/KK tidak sinkron dengan sistem bank.
Baca Juga: Kabar Gembira Progres Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Hari Ini, Status di SIKS-NG Sudah SPM
“Data harus mutakhir, jika ada anggota keluarga meninggal, pindah, atau status pernikahan berubah, harus segera lapor agar data dimutakhirkan,” tambah kanal ANAMOVIE.
Bagi KPM yang merasa masih sangat layak menerima bantuan namun terhenti karena memiliki nilai Desil tinggi (misalnya Desil 5 ke atas), jangan berkecil hati.
Anda dapat mengajukan permohonan penurunan Desil melalui musyawarah desa/kelurahan setempat atau secara mandiri melalui fitur Sanggah di aplikasi Cek Bansos Kemensos.
Proses pengajuan penurunan Desil atau pendaftaran bansos baru ini dipastikan gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun.
Namun, perlu diingat bahwa proses verifikasi data ini memakan waktu yang cukup lama, biasanya berkisar antara 3 hingga 4 bulan sebelum hasil keputusan resmi dari kementerian keluar.***
Editor : Asep Suhendar