RADAR BOGOR - Pemerintah memastikan akan tetap bersikap adil dan terbuka dalam menerima sanggahan masyarakat terkait status penerima bantuan sosial (bansos). Langkah tersebut dilakukan agar penyaluran bantuan dari pemerintah benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan.
Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan masyarakat yang merasa layak menerima bansos namun tidak terdaftar tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme resmi yang telah disediakan pemerintah.
Melansir dari YouTube Anamovie, Kementerian Sosial tengah melakukan proses pemutakhiran data bansos saat ini terus dilakukan secara bertahap melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam proses tersebut, pemerintah menemukan masih adanya penerima bantuan yang sebenarnya sudah tidak layak menerima bansos karena kondisi ekonominya dianggap telah membaik. Di sisi lain, ada pula masyarakat yang justru layak menerima bantuan tetapi belum masuk dalam data penerima.
Berdasarkan kebijakan Menteri Sosial saat ini, pemerintah tidak ingin ada masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan justru terlewat dari program bansos.
Karena itu, pemerintah membuka ruang sanggahan dan usulan dari masyarakat agar proses pendataan dapat berjalan lebih objektif. Sanggahan tersebut nantinya akan diverifikasi ulang oleh petugas agar hasil akhirnya benar-benar sesuai kondisi di lapangan dan tidak hanya berdasarkan data administrasi semata.
Baca Juga: Cari Tempat Makan Keluarga di Bogor? Richie Garden Tawarkan Fasilitas Lengkap di Bojong Koneng
Kemensos juga meminta masyarakat untuk aktif memantau status bansos masing-masing secara berkala. Hal ini penting karena data penerima bansos bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai hasil pemutakhiran data.
Pemerintah menilai partisipasi masyarakat sangat membantu dalam memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial agar tidak lagi terjadi salah sasaran yang selama ini sering menjadi keluhan publik.
Selain itu, pemerintah mengingatkan bahwa proses sanggahan harus dilakukan secara jujur dan disertai bukti pendukung yang valid. Tujuannya agar verifikasi berjalan lebih cepat dan akurat. Apabila hasil verifikasi menunjukkan masyarakat tersebut memang masuk kategori layak menerima bantuan, maka namanya berpeluang kembali diusulkan menjadi penerima bansos pada tahap penyaluran berikutnya.
Baca Juga: Progres Status SPM Bansos PKH-BPNT Tahap 2 dan Panduan Pengecekan Saldo bagi KPM, Simak Selengkapnya
Pemerintah mengakui masih ada persoalan dalam penyaluran bansos selama beberapa tahun terakhir. Bahkan, Kemensos sebelumnya menyebut masih terdapat penyaluran bantuan yang belum sepenuhnya tepat sasaran akibat penggunaan data lama yang belum diperbarui secara maksimal.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan utama pemerintah mempercepat pembaruan DTSEN dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) serta integrasi data kependudukan dari Dukcapil.
Dengan adanya integrasi data tersebut, pemerintah berharap proses penentuan penerima bansos menjadi lebih transparan dan akurat. Sistem baru ini juga diharapkan mampu meminimalkan adanya penerima bantuan fiktif maupun masyarakat mampu yang masih tercatat sebagai penerima bansos.
Pemerintah menegaskan bansos harus diprioritaskan bagi kelompok rentan, keluarga miskin, lanjut usia, penyandang disabilitas, hingga masyarakat yang mengalami penurunan ekonomi ekstrem.
Di sisi lain, masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap informasi tidak resmi mengenai pencairan bansos maupun isu penghapusan penerima bantuan. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk selalu mengecek informasi melalui kanal resmi Kemensos atau pemerintah daerah setempat.
Hal tersebut penting agar masyarakat tidak menjadi korban hoaks maupun penipuan yang mengatasnamakan program bantuan sosial pemerintah.
Baca Juga: Progres Status SPM Bansos PKH-BPNT Tahap 2 dan Panduan Pengecekan Saldo bagi KPM, Simak Selengkapnya
Pengamat kebijakan sosial menilai keterbukaan pemerintah dalam menerima sanggahan masyarakat merupakan langkah positif untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap program bansos.
Selama ini, banyak masyarakat mengeluhkan adanya ketidaksesuaian data penerima bantuan di lapangan. Dengan adanya mekanisme sanggah yang lebih terbuka, diharapkan masyarakat miskin yang sebelumnya belum terdata dapat memperoleh haknya secara lebih adil.
Pemerintah menegaskan bahwa bansos merupakan program perlindungan sosial yang harus dijalankan secara transparan dan tepat sasaran. Karena itu, proses evaluasi dan pembaruan data akan terus dilakukan secara berkala.
Melalui keterbukaan terhadap sanggahan masyarakat, pemerintah berharap penyaluran bansos ke depan semakin akurat sehingga bantuan benar-benar dirasakan oleh warga yang membutuhkan dan mampu membantu meringankan beban ekonomi masyarakat.***
Editor : Asep Suhendar