RADAR BOGOR - Bantuan sosial PKH dan BPNT tahap kedua tahun 2026 telah mencapai status SI (Standing Instruction) di empat bank Himbara Bank BSI, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri pada Rabu, 6 Mei 2026.
Melansir dari kanal YouTube Pendamping PKH, pencairan sudah dimulai, terutama di wilayah Aceh dan Jambi melalui Bank BSI dan Bank Mandiri.
Namun, ribuan KPM masih menghadapi kendala teknis, termasuk status gagal cek rekening dan exclusion dari daftar penerima. Sementara itu, sekitar 1 juta KPM baru dari program BLT Kesra masih dalam proses pembuatan kartu KKS.
Baca Juga: FESTIVAAAL Marapthon The Last Tale Umumkan Line-Up Fase Pertama, Hadirkan Sejumlah Musisi Tanah Air
Status SI
Kabar gembira bagi jutaan penerima manfaat (KPM) PKH dan BPNT tahap 2. Sejak kemarin, status bantuan sosial di sistem SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Nasional) telah mencapai kondisi SI (Standing Instruction) di semua bank penyalur Himbara.
“Status SI menandakan bantuannya sudah ditransfer oleh bank Himbara ke KKS masing-masing KPM. Namun memang perlu verifikasi dan aktivasi selama 1x24 jam,” jelas narator channel Pendamping PKH.
Meskipun status sudah SI, saldo belum langsung masuk ke semua KKS secara bersamaan. Proses pencairan bersifat bertahap dan berjenjang, artinya tidak semua wilayah akan menerima dana dalam satu hari yang sama.
Baca Juga: Miru Pajajaran Bogor, Kafe Estetik dengan Desain Glass Block yang Cocok untuk WFC dan Nongkrong
Bank BSI terbukti menjadi yang terdepan dengan pencairan sudah dimulai, terutama di wilayah Aceh di mana KPM sudah bisa melakukan transaksi dan penarikan bantuan.
Untuk wilayah lain seperti Jambi, Bank Mandiri juga sudah menunjukkan tanda-tanda pencairan mulai dimulai.
Sementara Bank BRI dan Bank BNI masih dalam fase menunggu aktivasi saldo di KKS masing-masing nasabah.
Pencairan di Lapangan
Provinsi Aceh menjadi salah satu daerah yang paling cepat menerima pencairan bantuan PKH-BPNT tahap 2.
KPM di Aceh yang menggunakan Bank BSI sudah bisa mengambil atau bertransaksi menggunakan bantuan sosial mereka.
Namun, sebelum melakukan penarikan, penerima manfaat disarankan untuk berkomunikasi terlebih dahulu dengan pendamping setempat guna memastikan proses pencairan berjalan lancar dan untuk memverifikasi keabsahan status mereka di SIKS-NG.
Untuk wilayah penyalur Bank BRI, BNI, dan Bank Mandiri di daerah-daerah lain, status di SIKS-NG sudah menunjukkan SI.
KPM harus mencairkan, mengambil, dan memanfaatkan bantuan secara mandiri dan bijak, tanpa campur tangan pihak lain. Jangan sampai bantuan disalahgunakan atau dipergunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai peruntukannya.
Baca Juga: Sosialisasi Perda No 3 Tahun 2025, DPRD Kota Bogor Dorong Sekolah Berani Tindak Perundungan
Untuk daerah-daerah lain yang belum mencair, silahkan lakukan pengecekan secara berkala. Biasanya, setelah Bank BSI mencairkan, akan diikuti oleh Bank BNI, Bank BRI, dan kemungkinan berbarengan dengan Bank Mandiri dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Kendala Teknis
Meskipun pencairan sudah dimulai, masih banyak KPM yang menghadapi hambatan teknis di SIKS-NG. Salah satu masalah yang paling umum dilaporkan adalah status gagal cek rekening (failed verification).
“Ada beberapa KPM yang memang statusnya gagal cek rekening. Gagal cek rekening ini artinya ada perbedaan data antara data Capil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dan data di SIKS-NG sehingga harus dimutakhirkan oleh operator SIKS-NG desa atau pendamping PKH,” ujar saluran Pendamping PKH.
Baca Juga: Rekomendasi Coffee Shop di Sentul Bogor, Popolo Coffee Tawarkan Suasana Nyaman dan Asri
KPM yang mengalami gagal cek rekening harus segera berkomunikasi dengan pendamping setempat untuk mencari solusi dan memperbarui data agar verifikasi dapat diulang. Jika tidak segera diperbaiki, bantuan tidak akan dapat dicairkan.
Selain itu, ada juga KPM yang terindikasi exclude (dikeluarkan) dari daftar penerima bantuan di tahap 2. Ciri-ciri KPM yang tidak akan menerima pencairan tahap 2 ini antara lain:
-Hasil pembaruan data: Data KPM telah diperbarui dan tidak lagi memenuhi kriteria penerima.
-Tidak memiliki komponen: KPM tidak memenuhi salah satu komponen program (misalnya status kesehatan atau pendidikan tidak tercukupi).
-Graduasi mandiri: KPM sudah dianggap tidak membutuhkan bantuan lagi berdasarkan kriteria kesejahteraan.
-Masuk kategori desil 5-10: KPM berada di luar kategori desil 1-4 (empat desil terendah) yang merupakan persyaratan utama penerima PKH.
Untuk KPM yang masih memungkinkan untuk diperbaiki data-nya, pendamping akan memandu untuk mengajukan usulan pembaruan data melalui operator SIKS-NG desa.
1 Juta KPM Baru Masih Proses Pembuatan Kartu KKS
Dari total kuota 10 juta penerima manfaat PKH tahun 2026, baru sekitar 9 juta KPM yang sudah menerima atau dalam proses pencairan.
Masih ada 1 juta KPM baru yang sedang dalam tahap pembuatan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
KPM-KPM ini adalah penerima baru yang berasal dari program BLT Kesra tahap satu, yang pada saat itu cair melalui PT Pos Indonesia.
Hari ini dan dalam waktu dekat, 1 juta KPM ini akan dibuatkan kartu KKS oleh bank Himbara setempat sesuai dengan zona kerja masing-masing.
“Ini adalah KPM baru yang diambil dari penerima BLT Kesra tahap satu kemarin yang cair lewat PT Pos,” tambahnya.
Penerima manfaat baru ini hanya perlu menunggu jadwal pendistribusian kartu KKS dan informasi lebih lanjut dari pendamping PKH setempat. Setelah menerima kartu, mereka dapat mengakses bantuan dengan cara yang sama seperti KPM lainnya.
Tetap pantau informasi terbaru dari pendamping PKH dan sumber resmi Kementerian Sosial. Jangan percaya informasi yang tidak jelas sumbernya agar tidak termakan hoaks atau ditipu oleh pihak tidak bertanggung jawab.***
Editor : Asep Suhendar