RADAR BOGOR - Pencairan bantuan sosial (bansos) PKH Tahap 2 dan BPNT pada Mei 2026 menunjukkan perkembangan signifikan di berbagai wilayah Indonesia, dengan penyaluran yang dilakukan secara bertahap melalui sejumlah bank penyalur.
Berdasarkan data yang tersedia yang dilansir dari kanal Youtube Info Bansos pada Rabu, 6 Mei 2026, proses pencairan tidak berlangsung serentak, melainkan mengikuti kesiapan sistem dan wilayah masing-masing, sehingga terdapat perbedaan waktu penerimaan antar daerah.
Pada tahap ini, pencairan terpantau aktif di 32 wilayah yang tersebar luas, dengan dukungan beberapa bank penyalur utama. Bank BSI mencatat status pencairan telah mencapai “hijau total” di Provinsi Aceh, mencakup wilayah seperti Banda Aceh, Aceh Utara, Pidie, hingga Subulussalam.
“Hari ini statusnya sudah hijau total, penyaluran di seluruh wilayah Aceh mulai dari Banda Aceh, kemudian Aceh Utara, Pidie, hingga Subulussalam terpantau sudah mulai masuk saldo dobel baik itu komponen PKH maupun saldo sembako semuanya mulai terdistribusi secara bertahap,” ujar narator melalui kanal Youtube Info Bansos.
Sementara itu, Bank Mandiri terlihat aktif menyalurkan bantuan di sejumlah daerah seperti Kabupaten Bogor, Sukabumi, Garut, Cirebon, Jember, dan Banyuwangi.
Di sisi lain, Bank BRI menunjukkan fokus penyaluran di wilayah pelosok, termasuk Sulawesi Selatan, Lampung, serta sebagian Jawa Tengah seperti Brebes dan Cilacap.
Baca Juga: Forum Akademisi IPB Dukung MBG, Tegaskan Kampus Bukan Operator
Adapun Bank BNI mendominasi wilayah perkotaan, di antaranya Jakarta Timur, Bandung, Surabaya, serta wilayah Sumatera Utara seperti Medan dan Deli Serdang.
Selain itu, percepatan pencairan juga terjadi di berbagai daerah lain seperti Aceh Timur, Bireuen, Nagan Raya, Batam, Depok, Gunung Kidul, Situbondo, hingga Mandailing Natal.
Dari sisi sistem, perkembangan pada aplikasi SIKS-NG menunjukkan bahwa mayoritas status bantuan BPNT Tahap 2 telah mencapai tahap SI (Standing Instruction).
Status ini menandakan bahwa instruksi pemindahbukuan dana dari rekening negara ke rekening Keluarga Penerima Manfaat sudah diterbitkan. Dengan demikian, saldo bantuan akan masuk ke Kartu KKS secara bertahap sesuai proses perbankan yang berjalan.
Terkait nominal bantuan, jumlah yang diterima oleh setiap KPM bervariasi tergantung komponen dalam keluarga. Dalam beberapa kasus, total bantuan dapat mencapai Rp3 juta atau lebih.
Sebagai contoh, keluarga dengan komponen ibu hamil dan anak balita masing-masing memperoleh Rp750.000, ditambah dua anak SMA yang masing-masing menerima Rp500.000, serta akumulasi bantuan BPNT yang dicairkan sekaligus dalam beberapa bulan.
Contoh lain menunjukkan bahwa keluarga dengan empat lansia ditambah bantuan BPNT sebesar Rp600.000 juga dapat mencapai total nominal yang serupa.
Selain bantuan utama PKH dan BPNT, terdapat pula bantuan tambahan yang turut disalurkan pada periode ini. Program Indonesia Pintar (PIP) masih berjalan untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA.
Bantuan pangan berupa beras 10 kilogram juga masih didistribusikan melalui tingkat desa atau kelurahan.
Di samping itu, terdapat penambahan sekitar 475.821 KPM baru yang masuk ke dalam sistem sebagai pengganti kuota penerima sebelumnya yang telah keluar, baik karena graduasi maupun faktor lainnya.
Dalam pelaksanaannya, penerima manfaat disarankan untuk memanfaatkan dana bantuan sesuai kebutuhan prioritas seperti kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan.
Pemantauan saldo KKS juga perlu dilakukan secara berkala, namun disarankan tidak terlalu sering melakukan pengecekan melalui ATM apabila saldo belum masuk, guna menghindari kendala seperti pemblokiran kartu.
Baca Juga: APBN Jawa Barat Surplus, Kinerja Pajak DJP Jabar III Tumbuh 10,9 Persen hingga Maret 2026
Informasi dari komunitas atau wilayah setempat dapat menjadi acuan awal untuk mengetahui perkembangan pencairan di masing-masing daerah.***
Editor : Asep Suhendar