RADAR BOGOR - Pemerintah mulai mempercepat transformasi sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis digital guna memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Langkah ini dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian Sosial dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menyampaikan, digitalisasi Bansos menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar distribusi bantuan sosial semakin tepat sasaran dan transparan.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 7 Mei 2026, Saifullah Yusuf menjelaskan, sistem digital ini dirancang untuk meminimalkan kesalahan data sekaligus mempercepat validasi penerima bantuan.
Menurutnya, proses penyaluran bansos harus dimulai dari data yang jujur, terbuka, dan akurat agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat menerima haknya tanpa hambatan.
Ia juga menegaskan, pelaksanaan digitalisasi bansos merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baca Juga: Bekas Galian Utilitas di Bogor Dikeluhkan Warga, Sisakan Jalan Rusak hingga Picu Kecelakaan
Kebijakan tersebut diharapkan mampu menghadirkan basis data kemiskinan nasional yang lebih terintegrasi dan valid.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pengembangan sistem digital bansos mendapat dukungan teknologi AI yang dikembangkan oleh talenta dalam negeri.
Ia menjelaskan, perangkat lunak tersebut dibuat oleh tim kecil yang dibentuk khusus dan hasilnya dinilai cukup efektif untuk mendukung akurasi data penerima bantuan.
Menurut Luhut, teknologi face recognition atau pengenalan wajah menjadi salah satu fitur utama yang saat ini sedang diuji coba dalam proses verifikasi penerima Bansos.
Teknologi tersebut telah diterapkan di Banyuwangi dan disebut menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi dalam proses pencocokan data masyarakat.
Saat ini, implementasi digitalisasi bansos telah mulai dijalankan di 42 kabupaten di berbagai wilayah Indonesia.
Pemerintah pun masih terus melakukan evaluasi guna memperbaiki berbagai kekurangan yang ditemukan selama masa uji coba.
Dalam waktu dekat, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan sistem digital Bansos tersebut.
Lokasi yang direncanakan menjadi titik kunjungan antara lain Banyuwangi, Surabaya, dan Bali pada 8 hingga 9 Juni 2026.
Kunjungan itu, nantinya akan difokuskan pada proses pendaftaran penerima Bansos hingga mekanisme sanggah data berbasis face recognition.
Pemerintah berharap, langkah digitalisasi ini dapat menjadi fondasi baru dalam penyaluran Bansos yang lebih transparan, modern, dan tepat sasaran di Indonesia. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim