RADAR BOGOR - Pemerintah Indonesia kembali memperluas jangkauan bantuan sosial atau Bansos pada kuartal kedua tahun 2026.
Sebanyak 470 ribu keluarga baru dipastikan masuk dalam daftar penerima Bansos setelah pemerintah melakukan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan Bansos benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Baca Juga: KPM PKH BPNT Wajib Waspada Jika Muncul Tanda Ini di Cek Bansos, Artinya Anda Tak Lagi Jadi Prioritas
Pembaruan data dilakukan secara bertahap dengan melibatkan Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga pemerintah daerah.
Keputusan penambahan penerima bansos itu dibahas dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang digelar di Jakarta pada Jumat, 8 Mei 2026.
Dalam forum tersebut, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menegaskan, ratusan ribu keluarga yang masuk dalam daftar terbaru merupakan penerima baru yang sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan pada kuartal sebelumnya.
Saifullah Yusuf menjelaskan, validitas data menjadi faktor paling penting dalam penyaluran bantuan sosial.
Karena itu, pemerintah terus memperkuat sistem digital dan memperbarui data penerima agar program bansos lebih tepat sasaran.
Menurut Menteri Sosial, teknologi memiliki peran besar dalam memastikan proses verifikasi berjalan akurat.
Namun, keberhasilan pembaruan data juga sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia di lapangan, khususnya operator data di tingkat desa.
Saat ini, pemerintah mencatat lebih dari 70 ribu operator data tersebar di berbagai desa di Indonesia.
Mereka bertugas melakukan pendataan, memperbarui kondisi sosial ekonomi warga, hingga memastikan setiap perubahan dapat langsung terhubung dengan sistem nasional.
Sistem pendataan tersebut telah terkoneksi dengan basis data milik Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi.
Integrasi ini dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempercepat proses verifikasi dan distribusi bantuan sosial.
Saifullah Yusuf juga memberikan apresiasi kepada para operator desa yang selama ini menjadi ujung tombak pembaruan data masyarakat.
Baca Juga: Status SI Muncul di SIKS-NG, Bansos PKH dan BPNT 2026 Segera Cair, Cek Rekening Sekarang
Ia menilai, keberadaan mereka sangat membantu pemerintah dalam menjaga akurasi data penerima bansos.
Melalui sistem yang terintegrasi, pemerintah kini dapat memantau perkembangan kondisi ekonomi keluarga secara lebih cepat dan berkelanjutan.
Dengan begitu, penyaluran bantuan dapat disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Baca Juga: Warga Antusias Saksikan Puncak Perayaan Lebaran Depok di GDC, Tarif Parkir Motor Rp5 Ribu
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan bahwa angka kemiskinan nasional pada September 2025 berada di level 8,25 persen.
Dari jumlah tersebut, kategori penduduk miskin ekstrem tercatat sebesar 0,78 persen dari total populasi Indonesia.
Amalia Adininggar Widyasanti juga mengungkapkan bahwa hingga kuartal kedua 2026, jumlah penduduk yang telah masuk dalam sistem DTSEN dan data kependudukan nasional mencapai 289 juta jiwa.
Menurutnya, data yang semakin lengkap menjadi modal penting pemerintah dalam menyusun kebijakan sosial dan program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.
Pembaruan DTSEN dan penambahan penerima bansos ini menunjukkan, komitmen pemerintah untuk memperluas perlindungan sosial sekaligus memastikan bantuan negara hadir bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim