RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mulai bergerak meningkatkan akurasi data bantuan sosial (Bansos) dan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat.
Langkah ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di tingkat kecamatan hingga pekon (desa).
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi Pemkab Lampung Barat agar penyaluran Bansos benar-benar tepat sasaran dan tidak lagi menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus menegaskan, persoalan data kesejahteraan sosial saat ini bukan lagi masalah biasa.
Menurutnya, validitas data sangat menentukan hak masyarakat miskin dan kelompok rentan dalam memperoleh bantuan pemerintah, termasuk layanan kesehatan melalui program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Parosil Mabsus menjelaskan, pelatihan dan pendampingan operator SIKS-NG dilakukan agar proses pemutakhiran data masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan sesuai kondisi nyata di lapangan.
Baca Juga: KPM PKH BPNT Wajib Waspada Jika Muncul Tanda Ini di Cek Bansos, Artinya Anda Tak Lagi Jadi Prioritas
Ia menilai masih banyak keluhan masyarakat terkait data bantuan sosial yang tidak sinkron.
Karena itu, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh operator memahami teknis pengelolaan data secara detail dan mampu melakukan perbaikan dengan cepat.
Menurut Parosil, tidak boleh ada warga miskin yang kehilangan akses jaminan kesehatan hanya karena kesalahan administrasi atau keterlambatan pembaruan data.
Ia menekankan, ketelitian dan kecepatan operator sangat berpengaruh terhadap nasib masyarakat penerima bantuan.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga mendorong seluruh operator di tingkat pekon untuk lebih proaktif memverifikasi kondisi warga secara langsung.
Langkah ini dinilai penting agar data yang masuk ke sistem benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini.
Selain memperkuat kapasitas operator, Pemkab Lampung Barat juga berkomitmen melakukan validasi data secara menyeluruh, mempercepat perekaman administrasi kependudukan, hingga memperjuangkan tambahan kuota PBI JKN bagi masyarakat rentan.
Parosil Mabsus menegaskan, seluruh upaya perbaikan bantuan sosial harus dimulai dari kualitas data di tingkat desa.
Ia berharap, kegiatan peningkatan kapasitas operator SIKS-NG tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi menghasilkan langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan Bansos dan jaminan kesehatan masyarakat.
Melalui pembaruan data yang lebih akurat, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berharap, penyaluran Bansos ke depan semakin tepat sasaran dan mampu memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim