RADAR BOGOR - Di tengah maraknya persoalan bantuan sosial atau Bansos yang kerap tidak tepat sasaran, kabar berbeda justru datang dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
Sebanyak 1.300 keluarga secara sukarela memilih mundur dari daftar penerima Bansos karena merasa kondisi ekonomi mereka sudah membaik dan mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.
Langkah yang dinilai langka tersebut terjadi, setelah Pemerintah Kabupaten Solok menerapkan program labelisasi rumah penerima bantuan sosial sebagai bentuk transparansi data kepada masyarakat.
Baca Juga: Tak Perlu Ribet Bolak-balik ke ATM, Ini Tips Cek Saldo KKS Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Tahun 2026
Wakil Bupati Solok, Candra menyampaikan, kebijakan tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui secara terbuka siapa saja warga yang menerima bantuan pemerintah.
Menurut Candra, pemerintah daerah bersama Dinas Sosial turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemasangan label pada rumah penerima Bansos.
Dari proses itu, banyak warga yang kemudian dengan kesadaran sendiri mengajukan pengunduran diri sebagai penerima bansos karena merasa sudah tidak layak menerima bantuan.
Baca Juga: Kabar Pencairan Bansos Hari Ini: PKH Tahap 2 Terpantau Mulai Cair, KPM Cek Saldo KKS BNI Sekarang
Ia menjelaskan bahwa program transparansi tersebut menjadi salah satu cara efektif untuk mendorong bantuan sosial lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kejujuran dalam pendataan penerima bantuan.
Pemerintah Kabupaten Solok sendiri terus memperkuat komitmen dalam memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial melalui pemutakhiran dan verifikasi data secara berkala.
Langkah itu dibahas dalam kegiatan diskusi validasi data bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok yang digelar di Rumah Dinas Wakil Bupati Solok.
Dalam kesempatan itu, Candra menegaskan, sinkronisasi data menjadi kunci penting agar seluruh program bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Ia menyebut keberhasilan pembaruan data di Kabupaten Solok tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah daerah, Dinas Sosial, petugas lapangan, hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Menurutnya, Kabupaten Solok termasuk salah satu daerah di Sumatera Barat yang cukup baik dalam melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial secara berkala.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Solok, Bambang Suryanggono, mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara pemerintah daerah dan BPS selama ini.
Ia berharap, kerja sama tersebut terus diperkuat demi meningkatkan kualitas data pembangunan daerah sekaligus mendukung program-program pemerintah berbasis data yang akurat.
Bambang menilai dukungan penuh pemerintah daerah sangat penting agar upaya perbaikan indikator pembangunan dan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dapat berjalan maksimal. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim