RADAR BOGOR - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pada penyaluran bantuan sosial (bansos) triwulan II tahun 2026 terdapat tambahan lebih dari 470 ribu keluarga penerima baru.
Penambahan tersebut terjadi setelah dilakukan pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu, perubahan daftar penerima bantuan memang rutin terjadi setiap periode penyaluran karena data terus diperbarui mengikuti kondisi terbaru masyarakat.
Baca Juga: Di Bawah Bayang Disrupsi Digital, Pers Tetap Jadi Ruang Verifikasi Publik
Ia menjelaskan, ratusan ribu keluarga yang kini memperoleh bansos sebelumnya belum tercatat sebagai penerima pada triwulan pertama tahun ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul usai rapat koordinasi tingkat menteri mengenai evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung BP Jamsostek, kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat 8 Mei 2026 lalu dan dipimpin Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imim serta dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Gus Ipul menuturkan, penyaluran bantuan sosial (bansos) selalu mengacu pada DTSEN terbaru yang telah diperbarui oleh BPS. Oleh sebab itu, jumlah maupun identitas penerima bantuan dapat berubah menyesuaikan hasil pendataan terbaru di lapangan. Meski demikian, sebagian besar penerima sebelumnya masih tetap tercatat sebagai penerima bantuan.
Ia juga menjelaskan bahwa proses pembaruan data dilakukan melalui kolaborasi antara Kementerian Sosial, BPS, serta pemerintah daerah. Saat ini, lebih dari 70 ribu operator data desa telah dilibatkan guna mempercepat proses validasi dan pembaruan informasi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan operator tersebut membuat masyarakat lebih mudah ketika ingin melakukan perubahan data, aktivasi ulang, maupun pengajuan pembaruan informasi penerima bantuan sosial.
Seluruh data yang telah diperbarui kemudian diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) milik Kementerian Sosial. Sistem tersebut sudah terhubung dengan dinas sosial daerah, pemerintah pusat, hingga basis data DTSEN yang berada di bawah pengelolaan BPS.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau usulan dari daerah sekaligus mengevaluasi kondisi sosial ekonomi setiap keluarga penerima bantuan secara lebih terukur.
Sementara itu, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa pemutakhiran DTSEN untuk periode triwulan II tahun 2026 telah selesai dilakukan. Berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan data Dukcapil, jumlah penduduk yang tercatat dalam DTSEN terbaru mencapai sekitar 289 juta jiwa.
"Dalam DTSEN versi II 2026 ini atau di triwulan II 2026 ini, jumlah penduduk yang teregistrasi atau kita sebutnya adalah jumlah record yang masuk di dalam DTSEN kami yang sudah kami rekonsiliasi dengan Dukcapil sebanyak 289 juta orang," jelas Amalia.
Editor : Eka Rahmawati