RADAR BOGOR - Sebanyak 470.000 lebih KPM baru dipastikan menerima pencairan Bantuan Sosial (bansos) PKH dan BPNT tahap kedua tahun 2026.
Pencairan bansos PKH BPNT berlangsung di bank penyalur BNI dan BSI meskipun hari libur, dengan bukti struk telah terpantau di berbagai daerah seperti Bogor, Jakarta Utara, hingga Bekasi.
Namun, bagi KPM yang statusnya gagal cek rekening, dana bansos PKH BPNT dipastikan tidak akan masuk sebelum melakukan perbaikan data ke bank atau Dinas Sosial.
Baca Juga: Sentil Krisis Generasi Sunda, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi: Budak Sakola Kudu Sarakola
Pencairan Hari Minggu
Berdasarkan pantauan kanal YouTube KLIK BANSOS pada 10 Mei 2026, saldo bantuan PKH dan BPNT tahap kedua mulai mengalir di KKS Merah Putih.
“Daerah Cikaret Tapos Bogor Selatan terpantau cair bantuan PKH tahap kedua dengan bank penyalur BNI hari ini. Jakarta Utara juga terpantau cair untuk lansia. Barusan banget cair, kemarin masih zonk,” ungkap narator channel KLIK BANSOS.
Sementara itu, KKS dari Bank BSI juga terus melayani pencairan. Namun bagi pengguna Bank BRI dan Bank Mandiri, hingga berita ini diturunkan belum ada laporan saldo masuk. KPM diimbau untuk tetap bersabar dan mengecek secara berkala.
Status Gagal Cek Rekening, Bansos Dipastikan Tak Cair
Salah satu kendala yang paling banyak dikeluhkan KPM adalah status gagal cek rekening. Jika status ini muncul, saldo bantuan tidak akan bisa masuk ke Kartu KKS.
Solusinya, KPM harus segera bertindak. Pertama, datang ke kantor bank penyalur terdekat (sesuai jenis KKS) dengan membawa KTP asli.
Tanyakan penyebab pasti dan lakukan perbaikan data jika terdapat kesalahan input. Kedua, hubungi Dinas Sosial setempat atau pendamping PKH untuk mengecek status di aplikasi SIKS-NG.
“Kalau dibiarkan, bantuan tidak akan cair sampai data diperbaiki,” jelas saluran KLIK BANSOS dalam laporannya.
470.000 Lebih KPM Baru, Pemutakhiran Data DTKS-EN Jadi Kunci
Kabar menggembirakan datang dari Kementerian Sosial. Sebanyak lebih dari 470.000 Keluarga Penerima Manfaat baru dipastikan akan mencairkan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua 2026.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa perubahan ini terjadi karena adanya pemutakhiran DTSEN yang didukung penuh oleh pemerintah daerah.
“Setiap triwulan akan selalu ada perubahan data penerima manfaat sesuai kondisi sosial ekonominya,” ujar Gus Ipul.
Proses ini diperkuat oleh lebih dari 70.000 operator data desa di seluruh Indonesia yang membuat pembaruan data lebih cepat dan terhubung langsung ke sistem SIKS-NG milik Kemensos.
Dukungan BPS: 289 Juta Data Direkonsiliasi dengan Dukcapil
Baca Juga: Dua Granat Ditemukan Warga Cigudeg Bogor di Lahan Perkebunan, Diduga Peninggalan Masa Penjajahan
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, turut menyampaikan bahwa DTKS-EN triwulan kedua 2026 kini telah memuat sekitar 289 juta data kependudukan yang sudah direkonsiliasi dengan data Dukcapil.
Langkah ini bertujuan agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran dan tidak ada lagi KPM yang tercecer.
Dengan digitalisasi penuh, tidak ada lagi celah untuk data ganda atau penerima yang tidak berhak. Masyarakat diimbau untuk merespon dengan jujur saat dilakukan survei atau sensus data.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga