RADAR BOGOR - Pencairan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 2 untuk alokasi April hingga Juni 2026 masih terus berlangsung hingga 10 Mei 2026.
Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai menerima saldo bantuan melalui kartu KKS dari beberapa bank penyalur, sementara sebagian lainnya masih menunggu proses penyaluran selesai secara bertahap.
Perkembangan ini membuat banyak penerima bantuan rutin melakukan pengecekan saldo untuk memastikan dana telah masuk ke rekening masing-masing.
Berdasarkan perkembangan terbaru yang dilansir dari kanal YouTube Diary Bansos pada Senin, 11 Mei 2026, pencairan bansos PKH dan BPNT tahap 2 terpantau sudah masuk pada kartu KKS yang diterbitkan oleh Bank BNI dan Bank BSI.
Sementara itu, untuk KKS dari Bank Mandiri dan Bank BRI hingga 10 Mei 2026 belum terpantau cair secara merata. Proses penyaluran dilakukan bertahap sehingga terdapat perbedaan waktu pencairan antarwilayah maupun antarbank penyalur.
KPM yang sudah menerima saldo bantuan diingatkan agar segera melakukan transaksi atau pencairan sesuai kebutuhan. Dana yang masuk ke rekening memiliki batas waktu penggunaan selama 30 hari sejak saldo diterima.
Jika tidak segera digunakan, dikhawatirkan dapat menimbulkan kendala pada proses transaksi berikutnya.
Di tengah proses pencairan bansos tahap 2, penerima bantuan juga disarankan tidak terlalu sering mengecek saldo melalui mesin ATM.
Baca Juga: Gak Cuma BSI Lagi, Bank BNI Menyusul Cair, KPM Pastikan Data Sinkron jika Tidak Cepat Lakukan Ini
Pengecekan berkala setiap tiga hingga lima hari dinilai lebih aman untuk mengurangi risiko kartu rusak, kartu tertelan mesin ATM, maupun pemblokiran kartu akibat aktivitas tertentu.
Penggunaan aplikasi mobile banking juga mulai dianjurkan karena dinilai lebih praktis untuk memantau saldo bantuan langsung melalui telepon seluler tanpa harus datang ke ATM.
Selain persoalan pencairan, sebagian KPM masih menghadapi kendala pada proses verifikasi rekening. Banyak penerima bantuan mengalami status “Gagal Cek Rekening” di aplikasi SIKS-NG.
Kendala tersebut disebut berkaitan dengan adanya perbedaan data antara sistem bantuan sosial dan data kependudukan Dukcapil, terutama pada bagian alamat penerima manfaat.
Pendamping sosial di berbagai daerah disebut telah melakukan proses pemadanan dan perbaikan data agar informasi penerima bantuan kembali sinkron.
Namun hingga saat ini belum ada kepastian mengenai apakah KPM yang datanya baru diperbaiki dapat langsung menerima pencairan bansos pada tahap berjalan atau harus menunggu proses berikutnya.
Di sisi lain, proses digitalisasi bantuan sosial terus diperketat melalui sinkronisasi data dengan berbagai sistem pendataan nasional. Penerima bantuan diminta memberikan data yang sesuai kondisi sebenarnya ketika mengikuti pendataan maupun survei sosial.
Kepemilikan aset seperti kendaraan atau tanah menjadi bagian dari data yang ikut diverifikasi dalam sistem digital. Ketidaksesuaian data berpotensi memengaruhi status kepesertaan bantuan sosial di masa mendatang.
Penggunaan bantuan sosial juga diingatkan agar diprioritaskan untuk kebutuhan keluarga dan keperluan penting lainnya.
Dana bansos tidak dianjurkan digunakan untuk aktivitas yang tidak bermanfaat maupun game online terlarang yang dapat merugikan kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat.
Selain bantuan reguler PKH dan BPNT, terdapat informasi mengenai Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) yang menyediakan bantuan modal usaha hingga Rp5 juta.
“Beberapa waktu yang lalu kita menyampaikan ada bantuan Rp5 juta yang cair. Nah ini memang benar bantuan yang dimaksud adalah bantuan PPSE,” ujar narator melalui kanal YouTube Diary Bansos.
Program ini ditujukan bagi KPM PKH yang telah memiliki usaha kecil maupun yang ingin mulai merintis usaha mandiri. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu penerima manfaat memiliki sumber penghasilan tambahan sehingga tidak terus bergantung pada bantuan sosial reguler.***
Editor : Eli Kustiyawati