RADAR BOGOR - Perkembangan pencairan bansos tahap 2 2026 ramai di media sosial karena banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpancing terhadap berita hoax.
"Jangan terpancing, jangan mudah percaya, bijak menerima informasi," tutur kanal pendamping PKH.
Beredar di media sosial, unggahan bukti struk pencairan bansos tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan, khususnya KPM yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bank Mandiri dan BRI.
Baca Juga: Komisi X DPR Usul Semua Guru Diangkat Jadi PNS, Minta Prabowo Hapus Perbedaan Status Tenaga Pendidik
Bagi KPM pemilik KKS terbitan Bank Mandiri dan BRI bisa melakukan pengecekan secara berkala namun jangan terlalu sering karena khawatir terjadi pemblokiran akibat kartu rusak.
Bank BSI dan BNI sudah banyak yang melakukan transaksi atau mencairkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2 2026.
Walau begitu, semua bank mengirimkan saldo bantuan kepada kartu KKS KPM secara bertahap dan hanya butuh waktu sampai semua menerima.
KPM harus memastikan terlebih dahulu riwayat bansos, apakah masih menerima pencairan atau tidak di tahap 2 2026.
Baca Juga: Haru Perpisahan SMAN 9 Kota Bogor, Ratusan Balon Dilepas Jadi Simbol Harapan dan Cita-Cita Siswa
Sementara itu, ada banyak faktor yang menyebabkan KPM tidak menerima pencairan bansos di tahap kedua terkait dengan gagal cek rekening.
Banyak KPM yang berstatus gagal cek rekening dan masih berada di periode Januari Februari Maret 2026.
"Kemungkinan yang masih periode Januari Maret ini, di bulan April Mei Juni atau tahap kedua kemungkinan masuk ke daftar exclude atau gagal cek rekening," jelas kanal Pendamping PKH.
Jika berada di status tersebut, sebaiknya KPM PKH di semua wilayah melakukan komunikasi dengan pendamping di daerah masing-masing terkait dengan pencairan ataupun data.
"Saya ucapkan selamat kepada 470.000 penerima PKH baru yang mana memang akan didistribusikan kartu KKS-nya," tambah kanal Pendamping PKH.
Adanya KPM Baru sesuai dengan pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, akan ada pemutakhiran data setiap 3 bulan sekali, termasuk adanya KPM Baru.
Editor : Siti Dewi Yanti