RADAR BOGOR - Pada pertengahan Mei 2026, penyaluran bantuan PKH Tahap 2 dikabarkan telah berjalan untuk sebagian besar penerima di berbagai daerah, dengan total penerima yang sudah memperoleh bantuan mencapai lebih dari 7 juta KPM atau sekitar 73,8 persen secara nasional.
Melansir dari kanal Youtube Info Bansos pada Senin, 11 Mei 2026, perkembangan pencairan bansos PKH dan BPNT tahap 2 ini menjadi perhatian banyak masyarakat karena penyaluran dilakukan secara bertahap melalui bank penyalur Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, hingga BSI.
Proses distribusi bansos juga masih berlangsung pada akhir pekan setelah adanya instruksi percepatan penyaluran tertanggal 6 Mei 2026 agar bantuan segera diterima masyarakat yang terdaftar.
Baca Juga: PT KAI Tambah Jadwal Perjalanan Kereta Api Jarak Jauh saat Long Weekend Pekan Ini
Melalui pencairan Bank BRI di kawasan Indonesia Timur dan Tengah, penyaluran terpantau berlangsung di Merauke, Sabu Raijua, Kepulauan Yapen, Mimika, Mahakam Ulu, Tana Tidung, Asmat, Raja Ampat, Sorong, Pulau Taliabu, Sarmi, Kaimana, Teluk Wondama, Nabire, hingga Supiori.
Sementara di wilayah Jawa, Sumatera, dan Bali, pencairan terdata berlangsung di Surabaya, Deli Serdang, Kutai Timur, Tangerang, Serang, Bogor, Gianyar, Ciamis, Pandeglang, Garut, Rokan Hulu, Bandung, Karawang, Lampung Timur, Tasikmalaya, Ogan Komering Ilir, Bekasi, hingga wilayah DKI Jakarta.
Penyaluran melalui Bank BNI juga berjalan stabil di sejumlah daerah. Di kawasan Jawa dan Bali, sejumlah daerah dilaporkan mulai menerima penyaluran bantuan, di antaranya Surakarta, Malang, Tabanan, Tangerang Selatan, Jembrana, Yogyakarta, Gianyar, Cirebon, Pekalongan, Probolinggo, Badung, Cimahi, Sukabumi, Banjar, Pasuruan, Blitar, Salatiga, hingga Mojokerto, Magelang, Batu, dan Gunung Kidul.
Selain itu, penyaluran juga berlangsung di Lubuk Linggau, Karimun, Binjai, Prabumulih, Tanjung Pinang, Tarakan, Pangkal Pinang, Bontang, Sungai Penuh, serta wilayah penyangga ibu kota seperti Bogor, Serang, Pandeglang, dan Tangerang.
Untuk wilayah Sulawesi dan Papua, pencairan melalui Bank BNI tercatat berlangsung di Sigi, Mamasa, Mamuju Tengah, Jayapura, Manokwari, Sorong, Kotamobagu, Halmahera Barat, Tual, serta Bolaang Mongondow Utara, Selatan, dan Timur.
Data tersebut menunjukkan bahwa distribusi bantuan sosial tahap 2 terus bergerak secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia.
Baca Juga: Info Bansos BPNT Mei Tahap 2 Tahun 2026: Jadwal Penyaluran, Cek Penerima Bantuan dan Saldo KKS
Sementara itu, pencairan melalui Bank Mandiri masih berlangsung terbatas dan belum dilakukan secara massal. Beberapa daerah yang dilaporkan sudah menerima penyaluran antara lain Teluk Bintuni, Keerom, Manokwari Selatan, Tangerang, Jakarta Timur, dan Kota Batam.
Di lapangan, sejumlah KPM juga mulai menunjukkan bukti penarikan saldo bantuan sosial dari rekening KKS masing-masing.
Terdapat penarikan sebesar Rp600 ribu melalui rekening BNI, sementara pencairan melalui BRI menunjukkan nominal berbeda sesuai komponen bantuan PKH yang diterima masing-masing keluarga. Selain itu, terdapat pula penarikan sebesar Rp500 ribu melalui rekening Mandiri.
Baca Juga: Suhu Makkah Capai 43 Derajat, Jamaah Haji Bogor Diminta Tetap Waspada Saat Puncak Ibadah
Bagi masyarakat yang hingga kini belum menerima saldo bantuan PKH maupun BPNT Tahap 2, terdapat beberapa faktor yang disebut menjadi penyebab bantuan belum masuk ke rekening penerima.
Salah satunya karena penerima masih berada dalam antrean termin kedua atau ketiga yang proses pencairannya baru berjalan minggu ini. Selain itu, pencairan bantuan juga dapat terhambat karena adanya perbedaan atau ketidakcocokan data penerima antara pihak bank, data DTKS, dan data kependudukan Dukcapil.
“Hati-hati dengan status 'Gagal Cek Rekening'. Biasanya ini terjadi karena ada ketidaksesuaian data antara perbankan dengan data di DTKS atau Dukcapil. Jika status Anda gagal cek rekening, maka saldo tidak akan pernah masuk sampai data tersebut diperbaiki,” ujar narator melalui kanal Youtube Info Bansos.
Faktor lain yang menyebabkan bantuan tidak lagi cair adalah perubahan status ekonomi penerima. Dalam sistem pendataan bansos, bantuan dapat berhenti secara otomatis apabila kondisi ekonomi keluarga dianggap meningkat ke kategori desil lebih tinggi atau terdapat anggota keluarga yang tercatat memiliki penghasilan di atas UMR melalui data BPJS Ketenagakerjaan.***
Editor : Asep Suhendar