RADAR BOGOR - Berdasarkan info terbaru dari YouTube Kemensos RI, pemerintah terus memperkuat sistem digitalisasi bantuan sosial agar penyaluran bantuan kepada masyarakat semakin cepat, transparan, dan tepat sasaran.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di bawah 5 persen pada tahun 2029.
Rapat Tingkat Menteri di Bappenas
Bertempat di Kantor Bappenas Jakarta pada Senin, 11 Mei 2026, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menghadiri Rapat Tingkat Menteri Perluasan Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial dan Kartu Usaha.
Baca Juga: Update Pencairan Bansos PKH dan BPNT Selasa 12 Mei 2026: Kabar Terbaru KKS BRI, Mandiri, BNI dan BSI
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam rapat tersebut dibahas integrasi sistem bantuan sosial berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN) dengan teknologi digital pemerintah.
Sistem ini dirancang untuk mendukung target penurunan kemiskinan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
Verifikasi Biometrik untuk Percepat Penyaluran
Baca Juga: Cek Saldo PKH dan BPNT Tahap 2 per 12 Mei 2026, Pemegang KKS Mandiri dan BRI Masih Harus Bersabar
Salah satu terobosan penting yang dibahas dalam rapat adalah penerapan sistem verifikasi biometrik dalam proses penyaluran bantuan sosial.
Melalui sistem digital dan verifikasi biometrik ini, proses penyaluran bantuan yang sebelumnya memerlukan waktu panjang diharapkan menjadi lebih cepat, akurat, dan terbuka.
Dengan sistem ini, potensi penyaluran yang tidak tepat sasaran bisa diminimalisir karena data penerima manfaat sudah terintegrasi dalam satu basis data tunggal yang terverifikasi.
Kartu Usaha untuk Dorong Kemandirian Penerima Manfaat
Selain memperkuat sistem digitalisasi, Kementerian Sosial juga menyiapkan program pemberdayaan bagi para penerima manfaat.
Program ini diwujudkan melalui Kartu Usaha Afirmatif dan Kartu Usaha Produktif yang dirancang agar penerima manfaat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi juga bisa berkembang menjadi lebih mandiri.
Melalui program ini, penerima manfaat akan mendapatkan pelatihan usaha, pendampingan, hingga akses pengembangan ekonomi secara bertahap.
Pemerintah meyakini bahwa bantuan sosial bukan sekadar memberi bantuan sesaat, melainkan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
Sinergi Lintas Kementerian
Pemerintah berharap sinergi lintas kementerian dan pemanfaatan teknologi digital dapat mendorong semakin banyak masyarakat miskin dan rentan untuk mendapatkan layanan yang lebih baik, kesempatan yang lebih luas, dan masa depan yang lebih mandiri.
Langkah digitalisasi bantuan sosial ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memastikan setiap rupiah bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan secara tepat waktu dan tepat sasaran.***
Editor : Eli Kustiyawati