RADAR BOGOR - Pemerintah terus memperkuat sistem digitalisasi bantuan sosial demi memastikan penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
Dilansir dari Instagram @kemensosri, Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dewan Ekonomi Nasional kini mengintensifkan penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penyaluran seluruh program bantuan sosial di Indonesia.
Rapat Koordinasi Lintas Lembaga
Penguatan digitalisasi bansos ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) pada Senin, 11 Mei 2026.
Baca Juga: Pemerintah Perkuat Digitalisasi Bantuan Sosial, Target Kemiskinan di Bawah 5 Persen pada 2029
Hadir dalam rapat tersebut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Anggota Dewan Ekonomi Nasional Prof. Arief Anshory Yusuf, serta jajaran terkait di lingkungan Kementerian Sosial.
DTSEN Jadi Basis Seluruh Program Bansos
Menurut Gus Ipul, digitalisasi bantuan sosial merupakan bagian penting dari pelaksanaan instruksi Presiden terkait DTSEN dan pengentasan kemiskinan.
Baca Juga: Update Pencairan Bansos PKH dan BPNT Selasa 12 Mei 2026: Kabar Terbaru KKS BRI, Mandiri, BNI dan BSI
Seluruh program Kementerian Sosial kini menggunakan DTSEN sebagai dasar penyaluran bantuan sosial.
Penguatan ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi data sekaligus menekan dua persoalan utama yang selama ini menjadi tantangan dalam penyaluran bansos, yaitu inclusion error atau bantuan yang diterima oleh pihak yang tidak berhak, dan exclusion error atau masyarakat yang seharusnya menerima bantuan namun justru tidak terdaftar.
Uji Coba di Banyuwangi Menunjukkan Hasil Positif
Uji coba digitalisasi bantuan sosial yang dilakukan di Banyuwangi menunjukkan hasil yang semakin positif.
Atas dasar keberhasilan tersebut, program ini kini mulai direplikasi di 42 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dengan target penerapan secara nasional pada akhir tahun 2026.
Langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam membangun sistem penyaluran bansos yang lebih modern, akurat, dan transparan.
BPS Perkuat Data Lewat Sensus Ekonomi 2026
Untuk mendukung akurasi DTSEN, BPS menyiapkan penguatan data melalui Sensus Ekonomi 2026.
Dalam sensus ini akan digunakan sejumlah teknologi mutakhir seperti geotagging, citra satelit, dan foto kondisi rumah untuk meningkatkan akurasi penilaian kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Info Bansos BPNT Mei Tahap 2 Tahun 2026: Jadwal Penyaluran, Cek Penerima Bantuan dan Saldo KKS
Pendekatan berbasis teknologi ini diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih valid dan komprehensif sehingga pemerintah dapat menentukan siapa saja yang benar-benar berhak menerima bantuan sosial.
Transparansi dan Pendekatan Ilmiah Jadi Fokus
Selain akurasi data, transparansi dan pendekatan ilmiah dalam penyempurnaan model penerima bantuan sosial juga menjadi salah satu fokus utama pembahasan.
Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap keputusan terkait penetapan penerima bansos didasarkan pada data yang valid, metode yang dapat dipertanggungjawabkan, dan proses yang terbuka untuk diawasi publik.
Melalui sinergi antara Kementerian Sosial, BPS, dan Dewan Ekonomi Nasional, pemerintah optimis bahwa penguatan DTSEN dan digitalisasi bansos akan membawa perubahan nyata dalam memastikan bantuan sosial semakin akurat, transparan, dan benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.***
Editor : Eli Kustiyawati