RADAR BOGOR - Pemerintah mulai mengubah arah kebijakan bantuan sosial (bansos) menjadi lebih modern dan produktif.
Tidak hanya fokus pada penyaluran Bansos, pemerintah kini memperluas digitalisasi bansos untuk membangun ekosistem pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Langkah tersebut diwujudkan melalui Program Pro Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) yang menjadi bagian dari strategi nasional dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia.
Baca Juga: Marvel Siapkan Twist Baru Age of Apocalypse di X-Men '97 Season 2
Program ini dirancang agar masyarakat penerima Bansos tidak terus bergantung pada bansos, tetapi mampu tumbuh menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, perluasan digitalisasi Bansos akan membawa perubahan besar terhadap sistem tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Dalam rapat tingkat menteri terkait Perluasan Cakupan Digitalisasi Bansos dan Pemberdayaan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta, Senin (11/5/2026), Luhut menyampaikan, transformasi digital melalui pemanfaatan infrastruktur digital publik dan teknologi AI menjadi katalis utama dalam menjalankan program prioritas nasional menuju pemerintahan yang lebih efektif dan modern.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, mengatakan transformasi bansos dilakukan agar bantuan pemerintah mampu menjadi penggerak kemandirian masyarakat.
Menurut Rini, layanan publik ke depan harus lebih terintegrasi, tepat sasaran, serta berkelanjutan.
Pemerintah juga berupaya menghadirkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui sistem yang lebih sederhana dan mudah diakses semua kalangan.
Ia menjelaskan, salah satu langkah strategis yang kini dilakukan pemerintah adalah pemutakhiran dan verifikasi data lintas sektor secara real time.
Dengan sistem tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh akses layanan yang lebih cepat, mudah dipahami, dan inklusif.
Selain itu, proses verifikasi dan autentikasi data juga akan diintegrasikan agar pelayanan publik berjalan lebih efisien dan tidak berbelit-belit.
Rini menambahkan, implementasi program akan dilakukan secara bertahap hingga menjangkau skala nasional.
Dalam prosesnya, Kementerian PANRB akan memperkuat tata kelola program sekaligus menyelaraskan regulasi pendukung bersama berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Pemerintah juga tengah menyinkronkan standar pelayanan lintas kementerian/lembaga yang menangani program Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara maksimal.
Di sisi lain, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menegaskan, Program Pro-Kesra tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Baca Juga: Tol Jagorawi Macet Usai Minibus Terbakar di Arah Cibubur, Jasa Marga Beberkan Datanya
Menurutnya, program tersebut bertujuan mempercepat graduasi kemiskinan dengan membuka peluang usaha dan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
Melalui program pemberdayaan usaha, masyarakat akan mendapatkan berbagai dukungan mulai dari peningkatan kapasitas usaha, akses pemasaran, akses pembiayaan, hingga peluang kemitraan bisnis.
Sementara dalam penguatan kapasitas kerja, penerima manfaat akan memperoleh pelatihan, pendampingan, akses penyaluran kerja, hingga kesempatan mengikuti program magang.
Pemerintah juga menyiapkan tindak lanjut program melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) dan Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (Sapa UMKM).
Program ini menyasar masyarakat miskin serta kelompok rentan seperti perempuan, lansia, korban bencana, dan penyandang disabilitas.
Dengan pendekatan digital dan pemanfaatan AI, pemerintah berharap Bansos tidak lagi hanya menjadi bantuan jangka pendek, melainkan pintu masuk menuju kemandirian ekonomi masyarakat Indonesia. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim