RADAR BOGOR - Banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengeluhkan bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT yang hingga kini belum juga cair.
Sebagian bahkan mengaku saldo kartu KKS masih kosong meski sudah lama menunggu pencairan bansos PKH BPNT tahap terbaru.
Namun ternyata, ada sejumlah penyebab penting yang membuat bansos PKH BPNT belum bisa masuk ke rekening penerima.
Hal inilah yang kini ramai disampaikan para pendamping sosial kepada masyarakat di berbagai daerah.
Dalam update terbaru penyaluran bansos, pendamping sosial meminta KPM untuk tidak panik jika bantuan belum cair.
Sebab proses pencairan memang dilakukan bertahap dan berbeda di setiap wilayah.
Dilansir dari YouTube ANAMOVIE, beberapa daerah yang saat ini mulai disarankan melakukan pengecekan saldo antara lain sebagai berikut.
1. Pesawaran Lampung
2. Tapanuli Utara Sumatera Utara
3. Garut Jawa Barat
4. Tuban Jawa Timur
5. Batubara Sumatera Utara
6. Barito Timur Kalimantan Tengah
7. Manggarai Timur NTT
8. Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah, hingga Kota Baru Kalimantan Selatan.
Baca Juga: Adolescence People and Space, Coffee Shop Unfinished Style yang Nyaman di Bogor Utara
Namun ada syarat penting sebelum KPM melakukan pengecekan saldo, yakni status di aplikasi SIKS-NG harus sudah berubah menjadi Standing Instruction atau SI.
Pendamping menjelaskan bahwa jika status masih tahap verifikasi rekening atau SPM, maka saldo bansos dipastikan belum tersedia.
Karena itu masyarakat diminta tidak terlalu sering bolak-balik ke ATM maupun agen bank.
Bagi KPM yang memiliki mobile banking, pengecekan saldo memang bisa dilakukan lebih mudah kapan saja.
Tetapi bagi yang belum memiliki layanan mobile banking, disarankan cukup mengecek setiap tiga hari sekali atau seminggu sekali.
Baca Juga: Bogor Comedy Tour Hadir di Bogor Barat Malam Ini, Open Mic Gratis dari Stand Up Indo Kota Bogor
Selain persoalan status SI, masalah terbesar lain ternyata berasal dari data penerima bansos yang tidak sinkron.
Banyak kasus gagal cair terjadi karena kesalahan data administrasi yang tampak sepele.
Kesalahan penulisan nama, tanggal lahir, hingga tempat lahir menjadi salah satu faktor utama bansos tertunda.
Bahkan ada penerima yang kehilangan hak bantuan hanya karena data tidak sesuai dengan dokumen resmi kependudukan.
Pemerintah juga diketahui sedang melakukan pembaruan data besar-besaran terhadap penerima bansos.
Baca Juga: Tampil di Danau Gunting, Angklung Srikandi Bogor Baru Hipnotis Pengunjung Kebun Raya Bogor
Dalam proses ini, sejumlah KPM lama digantikan oleh penerima baru yang dianggap lebih layak.
Inilah yang menyebabkan banyak masyarakat mendadak tidak lagi terdaftar sebagai penerima PKH maupun BPNT.
Kondisi tersebut membuat bantuan otomatis berhenti meskipun sebelumnya rutin cair.
Tak hanya itu, perubahan kondisi ekonomi keluarga juga menjadi perhatian pemerintah.
Jika sistem menilai ekonomi keluarga sudah meningkat atau masuk desil tinggi, maka status penerima bansos bisa dicabut.
Keluarga yang memiliki anggota ASN, TNI, maupun Polri juga berpotensi dicoret dari daftar penerima bantuan sosial.
Baca Juga: Sidik Maghaz Fest 7 MA Al-Ghazali Diserbu 340 Peserta, Naik 60 Persen dari Tahun Lalu
Meski begitu, masyarakat yang merasa masih layak menerima bansos diberikan kesempatan untuk mengajukan penurunan desil.
Proses ini bisa dilakukan melalui kantor desa atau kelurahan setempat.
Pendamping menyarankan agar pengajuan dilakukan langsung ke desa karena aplikasi Cek Bansos saat ini masih belum sepenuhnya diperbarui.
Banyak fitur di aplikasi yang disebut belum berjalan maksimal.
Selain PKH dan BPNT, bantuan lain seperti Program Indonesia Pintar (PIP) juga masih menjadi perhatian masyarakat.
Baca Juga: Resep Deep Roast Milk Tea Ala Rumahan, Teh Susu Aroma Karamel yang Creamy dan Cocok untuk Ide Jualan
Saat ini pencairan PIP diprioritaskan untuk siswa kelas akhir mulai dari SD, SMP, hingga SMA sederajat.
Bagi siswa yang belum menerima bantuan, orang tua diminta segera memastikan apakah nama anak masih terdaftar sebagai penerima resmi PIP di sekolah.
Sementara itu, bantuan YAPI Atensi juga masih terus disalurkan secara bertahap. Pemerintah berharap dalam beberapa minggu ke depan semakin banyak daerah yang mulai menerima pencairan.
Pendamping sosial juga mengingatkan soal penggunaan kartu KKS. Banyak masyarakat yang masih salah memahami fungsi kartu tersebut.
KKS bukan rekening tabungan biasa sehingga saldo bansos yang masuk tidak boleh dibiarkan terlalu lama.
Jika melewati batas waktu pencairan, maka dana bantuan bisa dikembalikan ke kas negara.
Karena itu KPM diminta mencairkan bantuan secara penuh hingga saldo nol rupiah. Bahkan sisa saldo kecil seperti Rp50 ribu sekalipun tetap berisiko hangus bila tidak segera diambil.
Di sisi lain, pemerintah juga mulai mendorong graduasi mandiri bagi penerima yang ekonominya sudah membaik.
Jika tidak melakukan graduasi secara sukarela, maka sistem akan melakukan evaluasi otomatis.
Akibatnya, bansos bisa berhenti sewaktu-waktu ketika data ekonomi keluarga dinilai sudah meningkat.
Karena itu masyarakat diminta terus memperbarui data kependudukan dan aktif berkonsultasi dengan pendamping sosial agar tidak mengalami kendala pencairan bansos di tahap berikutnya.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga