RADAR BOGOR - Kabar terbaru kembali datang untuk para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program bansos PKH dan BPNT.
Sejumlah daerah dikabarkan mulai memasuki tahap pencairan terbaru, terutama bagi penerima bansos PKH BPNT yang statusnya sudah berubah menjadi Standing Instruction (SI) di aplikasi SIKS-NG.
Meski hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait jadwal pasti data bayar dari pemerintah pusat, para pendamping sosial mulai menyarankan KPM di beberapa wilayah untuk rutin mengecek saldo bansos PKH BPNT KKS mereka.
Pasalnya, di sejumlah kasus sebelumnya, saldo bansos diketahui tiba-tiba masuk tanpa pemberitahuan resmi terlebih dahulu.
Dilansir dari YouTube ANAMOVIE, daerah pertama yang menjadi sorotan adalah Pesawaran, Lampung. Para KPM yang sudah berstatus SI diminta segera mengecek kartu KKS masing-masing.
Namun, pendamping mengingatkan agar pengecekan hanya dilakukan jika status benar-benar sudah SI.
Jika status masih SPM atau baru tahap verifikasi rekening, maka saldo dipastikan belum tersedia.
Hal serupa juga terjadi di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Penerima dengan KKS Bank BSI, BNI, BRI, dan Mandiri yang sudah SI disarankan mulai mengecek saldo sejak hari ini.
Pendamping sosial menegaskan bahwa pencairan tiap daerah berbeda-beda, sehingga ada wilayah yang cair lebih cepat dan ada yang harus menunggu lebih lama.
Tidak hanya itu, daerah Garut, Jawa Barat juga mulai ramai diperbincangkan karena beberapa KPM mengaku mulai menerima tanda-tanda pencairan.
Bahkan bansos tambahan berupa beras dan minyak goreng yang sebelumnya tertunda disebut masih terus diproses penyalurannya.
Baca Juga: 82 Ribu Warga Jabar Belum Punya Listrik, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Targetkan Selesai 2027
Keterlambatan bansos beras dan minyak goreng ini disebut terjadi karena kendala administrasi dan pembaruan data penerima.
Awalnya bantuan tersebut dijadwalkan cair saat Ramadan dengan alokasi dua bulan sekaligus, namun hingga kini masih ada daerah yang belum menerima sepenuhnya.
Sementara itu, dari sektor pendidikan, bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) juga mulai dicairkan secara bertahap.
Namun pencairan saat ini diprioritaskan untuk siswa kelas akhir mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA sederajat.
Bagi siswa yang belum menerima bantuan PIP, orang tua disarankan segera menanyakan status penerima ke sekolah masing-masing.
Baca Juga: Polsek Parungpanjang Bogor Tangkap 14 Remaja yang Akan Saling Serang, Begini Kronologisnya
Sebab jika nama siswa sudah tidak terdaftar secara resmi, kemungkinan besar bantuan tidak akan cair.
Selain PKH, BPNT, dan PIP, bantuan YAPI Atensi juga dikabarkan masih dalam tahap penyaluran di berbagai daerah.
Pemerintah disebut masih melakukan proses distribusi bertahap sesuai kesiapan data daerah masing-masing.
Wilayah lain yang juga diminta mulai mengecek saldo bansos hari ini antara lain Tuban Jawa Timur, Batubara Sumatera Utara, Barito Timur Kalimantan Tengah, Manggarai Timur NTT, Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah, hingga Kota Baru Kalimantan Selatan.
Khusus untuk daerah Batubara, pendamping memberikan peringatan penting kepada seluruh KPM.
Jika saldo bansos sudah masuk, maka dana harus segera dicairkan seluruhnya dan tidak boleh disisakan di kartu KKS.
Banyak KPM yang masih salah paham dan menganggap kartu KKS bisa digunakan untuk menabung.
Padahal, saldo bansos yang tidak dicairkan hingga batas waktu tertentu bisa ditarik kembali ke kas negara.
Artinya, meskipun saldo tersisa hanya Rp50 ribu atau Rp100 ribu, dana tersebut tetap berpotensi hangus jika tidak segera diambil.
Karena itu KPM diminta mencairkan bantuan hingga 100 persen.
Pendamping sosial juga menjelaskan bahwa penyebab bansos tidak cair ternyata sangat beragam.
Salah satu yang paling sering terjadi adalah masalah data yang tidak sinkron atau belum diperbarui.
Kesalahan kecil seperti salah penulisan nama, tempat lahir, hingga tanggal lahir ternyata bisa menyebabkan proses pencairan gagal.
Selain itu, adanya pembaruan data penerima juga membuat banyak KPM lama kini tidak lagi terdaftar sebagai penerima bansos.
Baca Juga: Bansos PKH Tahap 2 Akhirnya Cair di Kartu BRI, KPM Lansia Terima Rp600 Ribu dan Balita Rp1,5 Juta
Tak hanya itu, perubahan status ekonomi keluarga juga memengaruhi kelayakan penerima bantuan.
Jika desil ekonomi dianggap terlalu tinggi atau ada anggota keluarga yang bekerja sebagai ASN, TNI, maupun Polri, maka bantuan bisa otomatis dihentikan sistem.
Namun bagi masyarakat yang merasa masih layak menerima bansos meski desilnya tinggi, pemerintah membuka peluang pengajuan penurunan desil melalui kantor desa atau kelurahan.
Sayangnya, pengajuan melalui aplikasi Cek Bansos disebut masih belum optimal karena sistem belum sepenuhnya diperbarui.
Karena itu masyarakat disarankan lebih memilih pengajuan langsung melalui aparat desa setempat.
Di sisi lain, pemerintah juga kembali mengingatkan soal graduasi mandiri bagi KPM yang kondisi ekonominya sudah meningkat.
Baca Juga: Adolescence People and Space, Coffee Shop Unfinished Style yang Nyaman di Bogor Utara
Jika tidak mengundurkan diri secara mandiri, maka sistem akan melakukan graduasi otomatis sehingga bansos berhenti dengan sendirinya.
Sementara itu, KPM dengan status tereksklusi di aplikasi SIKS-NG disebut kemungkinan besar sudah tidak lagi menerima bansos untuk tahap berikutnya.
Dengan kondisi ini, masyarakat diminta lebih aktif memantau status masing-masing dan rutin berkoordinasi dengan pendamping sosial maupun operator desa agar tidak tertinggal informasi pencairan terbaru.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga