RADAR BOGOR - Penyaluran bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT Tahap 2 tahun anggaran 2026 kembali dilaporkan berlangsung di sejumlah daerah hingga Kamis malam dan Jumat, 21–22 Mei 2026.
Dilansir dari kanal YouTube Klik Bansos pada Kamis, 21 Mei 2026, selain bantuan reguler yang masuk ke KKS Merah Putih melalui bank penyalur seperti BRI, BNI, BSI, dan Mandiri, bantuan tambahan berupa beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter juga mulai dibagikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pada saat yang sama, Kementerian Sosial menegaskan kembali mekanisme pemutakhiran data bansos yang harus dilakukan secara berjenjang mulai dari RT hingga pusat melalui sistem DTKS dan SIKS-NG.
1. Update Pencairan PKH dan BPNT Tahap 2
Penyaluran BPNT dan PKH Tahap 2 masih berlangsung secara bertahap di berbagai daerah. Sejumlah penerima melaporkan saldo bantuan mulai masuk ke KKS Merah Putih melalui bank penyalur sesuai wilayah masing-masing.
Di Kecamatan Bandung, penerima bantuan melaporkan BPNT senilai Rp600.000 telah masuk melalui KKS Bank BNI. Pencairan tersebut menjadi bagian dari distribusi lanjutan yang masih terus berjalan hingga akhir Mei 2026.
Sementara itu, wilayah Cibadak juga tercatat menerima pencairan BPNT sebesar Rp600.000 melalui Bank BNI. Pemegang KKS BNI di wilayah tersebut diminta rutin memeriksa saldo rekening agar dapat mengetahui status pencairan terbaru.
Baca Juga: Dana Bansos BPNT Rp600 Ribu Sudah Masuk ke Sejumlah KKS BNI, Pemegang BRI Masih Tunggu Penyaluran
Selain BPNT, bantuan PKH juga dilaporkan mulai masuk ke rekening penerima di daerah Teluk Lingga melalui Bank BRI. Penyaluran dilakukan bertahap sesuai proses validasi data dan distribusi dari bank penyalur.
2. Penyaluran Bantuan Tambahan Beras dan Minyak Goreng
Selain bantuan reguler, pemerintah juga mulai menyalurkan bantuan tambahan berupa beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter. Bantuan tersebut merupakan alokasi periode Maret hingga April 2026 yang proses distribusinya mulai berjalan sejak awal Mei.
Di Bandar Lampung, bantuan tambahan tersebut dilaporkan mulai dibagikan pada Kamis, 21 Mei 2026 kepada KPM yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan aktif.
Baca Juga: Bikin Seneng, Bansos BPNT Tahap 2 Cair di 514 Kabupaten Kota, Sebagian KPM Dapat Nominal Segini
Penyaluran serupa juga terpantau berlangsung di Kabupaten Banyumas pada hari yang sama. Warga penerima bantuan mulai menerima distribusi beras dan minyak sesuai jadwal pembagian di wilayah masing-masing.
Sementara itu, di Jakarta Utara, surat undangan pencairan telah dibagikan kepada KPM untuk jadwal pengambilan bantuan pada Jumat, 22 Mei 2026. Surat tersebut menjadi dokumen penting dalam proses pengambilan bantuan di titik distribusi.
"Di Jakarta Utara, surat undangan pencairan sudah dibagikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk jadwal pengambilan pada Jumat, 22 Mei 2026," ulas narator melalui kanal YouTube Klik Bansos.
3. Aturan Pengambilan Bantuan Tambahan Mulai Diperketat
Baca Juga: Bukti Struk Terlihat, Pencairan Bansos BPNT dan PKH Tahap 2 Masif 20-21 Mei 2026, KKS Lama Ikut Cair
Dalam proses penyaluran bantuan tambahan, penerima diwajibkan mengambil bantuan sesuai jadwal dan lokasi yang tercantum pada surat undangan. Ketentuan tersebut diterapkan agar distribusi bantuan berjalan tertib dan sesuai data penerima.
Penerima yang tidak mengambil bantuan dalam waktu lima hari sejak jadwal pencairan dapat kehilangan hak penerimaan pada tahap tersebut karena bantuan berpotensi dialihkan kepada penerima lain sesuai mekanisme distribusi di lapangan.
Karena itu, KPM diminta memperhatikan jadwal pengambilan serta memastikan seluruh dokumen yang dibutuhkan sudah dipersiapkan sebelum datang ke lokasi penyaluran.
4. Kemensos Tegaskan Pemutakhiran Data Harus Sesuai Kondisi Lapangan
Baca Juga: Mulai Hari Ini, 4 Bansos Tambahan Cair dari Pemerintah Sambut Idul Adha 2026, Cek Daftar Lengkapnya
Kementerian Sosial kembali mengingatkan pentingnya proses pemutakhiran data bansos dilakukan sesuai kondisi sebenarnya di lapangan. Arahan tersebut ditujukan kepada RT, RW, perangkat desa, kelurahan, hingga operator data agar proses usulan dan validasi berjalan sesuai prosedur.
Pemutakhiran data dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur partisipasi dan jalur formal. Pada jalur formal, proses dimulai dari laporan RT dan RW yang diteruskan ke tingkat dusun hingga desa atau kelurahan.
Di tingkat desa dan kelurahan, wajib dilakukan Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk memvalidasi data warga yang diusulkan maupun diperbarui statusnya.
Hasil musyawarah kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi SIKS-NG oleh operator desa sebelum diteruskan ke Dinas Sosial Kabupaten atau Kota, lalu ke tingkat provinsi hingga akhirnya diverifikasi di pusat dan masuk ke DTKS.
5. Kepala Desa Diminta Aktif Mengawasi Validitas Data Bansos
Dalam penegasan terbaru, aparat desa diminta aktif memastikan data bansos yang dikirim ke pusat benar-benar sesuai kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
Hal tersebut karena seluruh data penerima bantuan yang masuk ke sistem pusat telah melalui proses verifikasi mulai dari RT, RW, dusun, desa, hingga dinas sosial daerah sebelum masuk ke DTKS nasional.***
Editor : Eli Kustiyawati