RADAR BOGOR - Pencairan bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT Tahap 2 Tahun Anggaran 2026 kembali dilaporkan berlangsung di berbagai daerah pada 21-22 Mei 2026.
Melansir dari kanal Youtube Klik Bansos pada Jumat, 22 Mei 2026, penyaluran difokuskan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebelumnya belum menerima bantuan pada tahap sebelumnya.
Selain bantuan tunai melalui KKS, distribusi bantuan tambahan berupa beras dan minyak goreng juga mulai berjalan di sejumlah wilayah dengan sistem undangan pengambilan.
1. Pencairan PKH dan BPNT Tahap 2 Fokus untuk KPM yang Belum Cair
Proses pencairan bantuan tahap terbaru masih berlangsung secara bertahap melalui bank penyalur seperti BRI, BNI, BSI, dan Mandiri.
Penyaluran pada Kamis malam, 21 Mei 2026 hingga Jumat, 22 Mei 2026 diprioritaskan bagi KPM yang sebelumnya belum menerima transfer bantuan ke rekening KKS mereka.
Penerima bantuan di berbagai daerah mulai melaporkan adanya saldo masuk, baik untuk bantuan PKH maupun BPNT. Karena pencairan belum berlangsung serentak, masyarakat diminta melakukan pengecekan saldo secara berkala.
Baca Juga: Jelang Iduladha, IPB Terjunkan 525 Petugas untuk Periksa Hewan Kurban di Jabodetabek
2. BPNT Rp600 Ribu di Bank BNI Mulai Dilaporkan Cair
Pencairan BPNT melalui Bank BNI mulai dilaporkan oleh sejumlah penerima manfaat dengan nominal Rp600.000. Bukti transaksi pencairan disebut sudah diterima oleh beberapa KPM pada 21 Mei 2026.
Wilayah Kecamatan Bandung menjadi salah satu daerah yang dilaporkan sudah menerima pencairan bantuan tersebut. Selain itu, wilayah Cibadak Nagrak juga disebut mulai memasuki proses transfer bantuan untuk pemegang KKS BNI.
Penerima yang menggunakan KKS BNI di wilayah terkait diminta memantau saldo rekening karena proses transfer masih berlangsung bertahap.
3. Saldo PKH di Bank BRI Dilaporkan Mulai Masuk
Selain pencairan BPNT melalui BNI, bantuan PKH melalui Bank BRI juga mulai dilaporkan masuk ke rekening penerima manfaat.
Daerah Teluk Lingga menjadi salah satu wilayah yang disebut telah menerima transfer bantuan PKH. Meski demikian, proses penyaluran disebut masih berlangsung sehingga belum seluruh KPM menerima bantuan pada waktu yang sama.
Pemilik KKS Merah Putih dari seluruh bank penyalur tetap diimbau rutin mengecek saldo untuk memastikan status pencairan bantuan mereka.
4. Bantuan Tambahan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter Mulai Disalurkan
Selain bantuan tunai, distribusi bantuan tambahan dalam bentuk kebutuhan pokok juga mulai berjalan di sejumlah daerah. Bantuan tersebut terdiri dari beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter.
Bantuan pangan tersebut merupakan alokasi untuk periode Maret dan April 2026 yang penyalurannya baru dimulai pada Mei 2026.
Distribusi bantuan dilakukan bertahap sesuai kesiapan masing-masing daerah dan jadwal penyaluran yang telah ditetapkan.
5. Bandar Lampung, Banyumas, dan Jakarta Utara Mulai Menyalurkan Bantuan
Bandar Lampung menjadi salah satu wilayah yang dilaporkan mulai menyalurkan bantuan tambahan kepada masyarakat penerima manfaat.
Di Kabupaten Banyumas, proses distribusi bantuan juga terpantau berlangsung pada Kamis, 21 Mei 2026. Sementara itu, di Jakarta Utara, sejumlah KPM disebut telah menerima surat undangan fisik untuk pengambilan bantuan pada Jumat, 22 Mei 2026.
Undangan tersebut digunakan sebagai syarat pengambilan bantuan di lokasi distribusi yang telah ditentukan sebelumnya.
6. Bantuan Bisa Hangus Jika Tidak Diambil Dalam Lima Hari
Dalam proses distribusi bantuan tambahan, terdapat ketentuan batas waktu pengambilan bantuan bagi KPM yang telah menerima surat undangan.
Penerima diwajibkan hadir sesuai jadwal dan lokasi penyaluran yang telah ditetapkan. Jika bantuan tidak diambil dalam waktu lima hari sejak tanggal undangan, maka bantuan tersebut dapat dinyatakan hangus dan dialihkan kepada penerima lain sesuai mekanisme distribusi yang berlaku.
“Jika dalam waktu 5 hari sejak jadwal undangan bantuan tersebut tidak diambil, maka statusnya akan hangus dan bantuan akan dipindahtangankan ke penerima lain,” ujar narator melalui kanal Youtube Klik Bansos.
Baca Juga: 5 Fakta Konser BTS ARIRANG di GBK Jakarta: Tiket Rp4,5 Juta hingga Panggung 360 Derajat
7. Pemutakhiran Data Bansos Dimulai dari RT dan RW
Kementerian Sosial juga menjelaskan mekanisme jalur formal pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Proses pendataan dimulai dari tingkat RT dan RW sebelum diteruskan ke tingkat dusun.
Pendataan awal dilakukan untuk mengusulkan maupun memperbarui kondisi masyarakat yang dianggap layak menerima bantuan sosial.
8. Verifikasi Data Dilakukan di Tingkat Desa dan Kelurahan
Setelah data dikumpulkan dari tingkat dusun, proses berikutnya dilakukan di tingkat desa atau kelurahan.
Baca Juga: 5 Fakta Konser BTS ARIRANG di GBK Jakarta: Tiket Rp4,5 Juta hingga Panggung 360 Derajat
Pada tahap ini, usulan penerima bantuan diverifikasi oleh perangkat desa maupun kelurahan sehingga data yang masuk dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
9. Penentuan Penerima Dibahas Lewat Musyawarah
Data calon penerima bantuan kemudian dibahas melalui forum Musyawarah Desa atau Musyawarah Kelurahan.
Forum tersebut digunakan untuk melakukan validasi kelayakan penerima bantuan secara terbuka berdasarkan hasil pendataan dan kondisi sosial masyarakat setempat.
Baca Juga: Begal Motor di Bogor Babak Belur Dihajar Warga Usai Duel dengan Tukang Ojek
10. Data Penerima Diinput ke Sistem SIKS-NG
Setelah disetujui dalam musyawarah, operator desa memasukkan data penerima ke dalam sistem SIKS-NG atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation.
Sistem ini menjadi jalur utama penginputan data penerima bantuan sosial sebelum diteruskan ke tingkat pemerintahan berikutnya.
11. Data Diteruskan ke Dinsos Kabupaten Hingga Provinsi
Data yang sudah masuk ke SIKS-NG tingkat desa akan diteruskan secara berjenjang ke Dinas Sosial Kabupaten atau Kota, kemudian dilanjutkan ke Dinas Sosial tingkat Provinsi.
Baca Juga: Begal Motor di Bogor Babak Belur Dihajar Warga Usai Duel dengan Tukang Ojek
Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan dan sinkronisasi data penerima bantuan sosial.***
Editor : Asep Suhendar