RADAR BOGOR - Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 2 senilai Rp600 ribu kembali dilaporkan mulai masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di sejumlah daerah.
Proses pencairan masih berlangsung bertahap sehingga belum semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima saldo bansos secara bersamaan.
Dikutip dari kanal YouTube Anamovie pada Minggu, 24 Mei 2026, selain update wilayah yang mulai cair, muncul juga pembahasan mengenai status SI di SIKS-NG, kendala perubahan periode April-Juni, hingga penyebab bansos tidak masuk ke rekening penerima.
1. BPNT Tahap 2 Rp600 Ribu Mulai Cair Bertahap di Sejumlah Wilayah
Penyaluran BPNT tahap 2 disebut mulai berlangsung di berbagai daerah meski belum merata secara nasional. Kondisi ini membuat sebagian KPM sudah berhasil mengecek saldo dan melakukan pencairan, sedangkan penerima lain masih menunggu proses penyaluran lanjutan dari sistem pusat.
Laporan pencairan mulai muncul dari wilayah Bengkulu Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga sejumlah daerah di Sulawesi.
Di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, penerima bantuan juga disebut mulai menerima saldo BPNT tahap 2 melalui KKS.
Pengecekan saldo berlaku untuk pemegang KKS lama maupun baru yang menggunakan rekening Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BSI sebagai bank penyalur bansos.
2. Daftar Wilayah yang Diminta Mengecek Status SI di SIKS-NG
Sejumlah wilayah disebut perlu memperhatikan status SI atau Standing Instruction sebelum melakukan pengecekan saldo bantuan di ATM maupun agen bank penyalur. Status SI menjadi tanda bahwa proses penyaluran telah memasuki tahap siap salur ke rekening penerima.
Wilayah yang diimbau memeriksa status SI meliputi Serdang Bedagai dan Langkat di Sumatera Utara, Tanjung Jabung Barat di Jambi, Lebak di Banten, Bogor di Jawa Barat, Lumajang di Jawa Timur, Murung Raya di Kalimantan Tengah, Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur, Banggai di Sulawesi Tengah, serta Rote Ndao di NTT.
Apabila status di aplikasi SIKS-NG masih tertulis “Berhasil Cek Rekening” atau “SPM”, saldo bantuan disebut belum tersedia di rekening KKS sehingga penerima disarankan menunggu pembaruan sistem terlebih dahulu.
“Jika status masih "Berhasil Cek Rekening" atau "SPM", KPM diimbau untuk tidak mengecek karena saldo dipastikan masih kosong,” jelas narator melalui kanal Youtube Anamovie.
3. Status Periode Masih Januari-Maret, April-Juni Belum Muncul
Banyak KPM masih mendapati periode bantuan di sistem tertulis Januari-Maret meski saat ini memasuki tahap penyaluran April-Juni.
Baca Juga: 4 Bansos Nasional Cair Besok! PIP, PKH, BPNT Rp600.000 dan KIP Kuliah Siap Disalurkan
Kondisi tersebut disebut berkaitan dengan proses pembaruan data pada sistem SIKS-NG yang belum selesai dilakukan secara menyeluruh.
Status yang belum berubah ke SI membuat pembaruan periode penyaluran belum muncul di aplikasi penerima. Karena itu, keterlambatan perubahan periode tidak langsung menandakan bantuan dihentikan.
Penerima yang masih aktif dalam data bansos dan tidak masuk kategori exclude disebut masih berpeluang menerima bantuan pada tahap lanjutan atau pencairan susulan.
Baca Juga: Melalui Lapor Pak Bupati Bogor Rudy Susmanto Terima Penghargaan Digital Innovation Award
4. Penyebab BPNT dan PKH Tidak Cair ke Rekening Penerima
Terdapat sejumlah faktor yang disebut dapat menyebabkan bantuan sosial tidak masuk ke rekening penerima meski sebelumnya rutin cair. Salah satu penyebab paling sering terjadi adalah masalah sinkronisasi data kependudukan.
Kesalahan penulisan nama, tanggal lahir, atau ketidaksesuaian data KTP dan KK dengan Dukcapil dapat menghambat proses validasi bansos. Penggunaan KK terbaru yang sudah memiliki barcode disebut penting agar data lebih mudah diverifikasi sistem.
Selain itu, perubahan kondisi keluarga yang tidak dilaporkan juga dapat memengaruhi status bantuan.
Perubahan alamat rumah, anggota keluarga meninggal dunia, penambahan anggota keluarga baru, maupun perubahan status pernikahan perlu diperbarui melalui aparat desa atau pendamping sosial.
Baca Juga: Jelang Idul Adha 2026, Harga Bumbu Dapur di Kota Bogor Melonjak
Penyebab lain berasal dari evaluasi data penerima bansos. KPM yang dinilai mengalami peningkatan ekonomi dan masuk kelompok Desil 5 hingga Desil 10 disebut berpotensi mengalami graduasi by system sehingga bantuan PKH dan BPNT dihentikan secara otomatis oleh sistem.
5. KPM Desil 5 Berpotensi Tidak Lagi Menerima BPNT
Pemerintah saat ini memprioritaskan bansos reguler untuk kelompok Desil 1 sampai Desil 4 yang masuk kategori masyarakat paling rentan secara ekonomi.
Karena itu, penerima yang berpindah ke kelompok ekonomi lebih tinggi berpotensi tidak lagi masuk daftar penerima BPNT maupun PKH.
Meski bantuan sembako dihentikan, sebagian keluarga pada kelompok tersebut disebut masih tetap terdaftar sebagai peserta KIS PBI-JK sehingga layanan BPJS Kesehatan gratis masih aktif sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Musda I AMDATARA JDB Digelar di Bandung, Industri AMDK Perkuat Strategi Hadapi Tantangan Global
6. Penyaluran PIP dan Atensi YAPI Masih Berlangsung
Selain BPNT dan PKH, penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) juga disebut masih berjalan di berbagai daerah.
Orang tua siswa diminta aktif menanyakan status bantuan pendidikan kepada pihak sekolah untuk memastikan data anak masih tercatat aktif sebagai calon penerima.
Jika ditemukan kendala data tidak aktif, penerima disarankan segera melakukan konfirmasi agar proses pembaruan data dapat dilakukan lebih cepat.***
Editor : Asep Suhendar