RADAR BOGOR - Pencairan bansos PKH dan BPNT tahap 2 tahun 2026 kembali berlanjut pada Sabtu malam, 23 Mei 2026.
Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai daerah dilaporkan mulai menerima saldo bansos PKH dan BPNT senilai Rp600 ribu melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih di bank penyalur BRI, BNI, Mandiri, hingga BSI.
Pencairan bansos PKH dan BPNT menjadi kabar gembira bagi masyarakat yang sejak beberapa pekan terakhir menunggu proses penyaluran bantuan dari pemerintah.
Selain BPNT Rp600 ribu, sebagian KPM juga dilaporkan menerima bantuan PKH dan tambahan saldo sosial lainnya.
Berdasarkan laporan yang beredar, pencairan BPNT tahap kedua mulai terpantau di sejumlah wilayah seperti Kalimantan Timur, Bojonegoro Jawa Timur, Jambi Sungai Manau, Bandung Barat, Medan Sumatera Utara, hingga Purbalingga Jawa Tengah.
Beberapa penerima bantuan menyebut saldo masuk secara bertahap melalui rekening KKS Bank BRI dan sebagian melalui Bank BNI. Karena itu, masyarakat diminta rutin mengecek saldo rekening masing-masing.
“Pencairan masih dilakukan bertahap. Bagi KPM yang statusnya sudah SI, silakan cek saldo secara berkala karena bantuan kemungkinan sudah masuk ke rekening KKS,” demikian informasi yang disampaikan akun Youtube Klik Bansos dalam update pencairan bansos terbaru.
Sementara itu, bagi KPM yang status bantuannya masih berada pada tahap SPM atau Surat Perintah Membayar, pencairan diperkirakan baru dilakukan pada akhir Mei hingga awal Juni 2026.
Pemerintah juga mengingatkan penerima bantuan agar segera mencairkan saldo bansos yang sudah masuk ke rekening.
Sebab, sesuai aturan terbaru, bantuan yang tidak dicairkan dalam waktu 30 hari berpotensi dikembalikan atau hangus.
Penyebab Bansos Belum Cair
Bagi KPM yang hingga kini belum menerima bantuan PKH maupun BPNT, terdapat beberapa kemungkinan penyebab.
Pertama, proses pencairan memang masih berlangsung secara bertahap sehingga sebagian penerima belum mendapatkan giliran pencairan.
Kedua, sejumlah KPM kemungkinan masuk dalam daftar pencairan gelombang kedua, terutama mereka yang sebelumnya mengalami kendala gagal cek rekening lalu berhasil melakukan verifikasi ulang.
Namun ada juga kemungkinan penerima bantuan dicoret dari daftar KPM karena perubahan data sosial ekonomi hasil pemutakhiran terbaru pemerintah.
Kemensos: 470 Ribu KPM Baru Akan Terima Bansos Tahap 2
Kementerian Sosial memastikan lebih dari 470 ribu KPM baru akan menerima bantuan sosial PKH dan BPNT tahap kedua tahun anggaran 2026.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, penambahan penerima bansos terjadi setelah adanya pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) bersama pemerintah daerah.
“Setiap triwulan data penerima bansos memang terus diperbarui agar bantuan semakin tepat sasaran. Namun sebagian besar penerima lama tetap memperoleh bantuan sesuai kondisi sosial ekonominya,” ujar Gus Ipul usai rapat evaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 di Jakarta Selatan.
Menurutnya, proses pembaruan data kini semakin cepat karena melibatkan lebih dari 70 ribu operator desa di seluruh Indonesia.
Data tersebut kemudian terintegrasi dengan sistem informasi kesejahteraan sosial milik Kemensos.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut DTSEN triwulan kedua 2026 kini memuat sekitar 289 juta data kependudukan yang telah disinkronkan dengan data Dukcapil.
Pemerintah berharap pembaruan data tersebut dapat membuat penyaluran bantuan sosial lebih akurat dan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (***)
Editor : Yosep Awaludin