Bansos Bogor Ekonomi Hiburan Internasional Jawa Barat Nasional Olahraga Otomotif Pendidikan Politik

Pencairan Bansos PKH Tahap 2 Tahun 2026 Belum Merata, Ini Penjelasannya dan Daerah yang Sudah Cair

Khairunnisa RB • Minggu, 24 Mei 2026 | 11:23 WIB
KPM baru terima bansos PKH tahap dua tahun 2026. (Foto: pekalongankota.go.id)
KPM baru terima bansos PKH tahap dua tahun 2026. (Foto: pekalongankota.go.id)

RADAR BOGOR - Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap kedua tahun 2026 mulai disalurkan secara bertahap di sejumlah wilayah Indonesia.

Meski belum merata, banyak KPM mengaku sudah menerima saldo bansos melalui bank penyalur seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI.

Penyaluran PKH periode April–Juni tahun ini masih dilakukan bertahap sesuai proses validasi data dan kesiapan sistem di masing-masing daerah.

Baca Juga: Gaji ke-13 Pensiunan ASN Cair Mulai 2 Juni 2026, Taspen Pastikan Tanpa Pengajuan Ulang

Sejumlah laporan pencairan datang dari wilayah Jawa Tengah bagian selatan, Jawa Barat, Lampung, hingga Sulawesi.

KPM yang sudah menerima bantuan mengaku saldo masuk bersamaan dengan BPNT tahap kedua.

Nominal bantuan berbeda-beda tergantung kategori penerima, seperti ibu hamil, balita, siswa sekolah, lansia, hingga penyandang disabilitas berat.

Baca Juga: Kecelakaan Tragis Mobil Anggota DPR RI Gus Hilman di Tol Paspro, Dua Staf Meninggal Dunia

Meski demikian, masih banyak penerima yang status bantuannya belum berubah di sistem.

Hal ini membuat sebagian masyarakat khawatir bansos PKH mereka dihentikan.

Penyebab PKH Belum Cair Meski Masih Terdaftar

Pendamping sosial menjelaskan bahwa status yang belum berubah bukan berarti bantuan gagal cair.

Baca Juga: Bansos YAPI 2026 Masih Berproses hingga Akhir Mei, KPM Diminta Bersabar Menunggu Jadwal Penyaluran

Saat ini banyak data KPM masih dalam tahap verifikasi rekening atau proses Standing Instruction (SI).

KPM diminta tidak panik apabila di aplikasi masih muncul periode Januari–Maret.

Proses pembaruan status menuju April–Juni disebut masih berlangsung secara bertahap di pusat.

Selain itu, perubahan data keluarga seperti pindah domisili, anggota keluarga meninggal dunia, perubahan status pernikahan, hingga kesalahan input NIK juga menjadi penyebab umum bantuan tertunda.

Baca Juga: Resep Nasi Siram Telur Simpel dan Gurih, Menu Akhir Bulan Murah yang Bikin Nagih

Karena itu, masyarakat diminta segera melapor ke desa atau kelurahan apabila ada perubahan data agar bantuan tidak terblokir sistem.

Pemerintah Fokus pada KPM Desil 1–4

Dalam penjelasan terbaru, pemerintah disebut tetap memprioritaskan penyaluran bansos untuk masyarakat kategori ekonomi terbawah.

Fokus utama diarahkan pada KPM desil 1 hingga desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Baca Juga: Data Terbaru Penyaluran Bansos PKH dan Sembako Triwulan II 2026: Capaian Realisasi Sudah 87 Persen dan 80 Persen, Ini Rincian Lengkapnya

Informasi yang menyebut desil 3 dan 4 tidak lagi menerima bansos ditegaskan tidak benar.

Pemerintah masih membuka peluang bantuan bagi kelompok tersebut selama memenuhi syarat kelayakan.

Sementara KPM yang ekonominya dianggap meningkat disarankan melakukan graduasi mandiri.

Jika tidak, sistem dapat secara otomatis menghentikan bantuan setelah proses evaluasi data berkala.

Baca Juga: Setelah Beras dan Jagung, Presiden Prabowo Targetkan Indonesia Swasembada Daging 5 Tahun Lagi

Penyaluran PKH tahap kedua sendiri diperkirakan masih akan berlangsung hingga beberapa minggu ke depan.

KPM diminta rutin mengecek KKS maupun aplikasi mobile banking untuk memastikan adanya saldo masuk.***

Editor : Asep Suhendar
#kpm #bansos #pkh