RADAR BOGOR - Program Keluarga Harapan (PKH) kembali menjadi perhatian masyarakat setelah banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengeluhkan saldo bantuan tahap kedua yang belum masuk ke kartu KKS mereka.
Meski demikian, pemerintah memastikan proses penyaluran bansos masih berlangsung secara bertahap di berbagai daerah di Indonesia.
Dilansir dari kanal YouTube ANAMOVIE, informasi terbaru menyebutkan bahwa sebagian penerima sudah mulai mendapatkan pencairan, sementara sebagian lainnya masih menunggu proses validasi data dan distribusi dari bank penyalur.
Kondisi ini membuat banyak warga khawatir bansos mereka dihentikan, padahal sebagian besar masih dalam tahap penyaluran.
Penyaluran PKH Belum Merata di Semua Daerah
Penyaluran PKH saat ini dilakukan melalui beberapa bank Himbara seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, hingga BSI.
Namun, proses pencairan tidak berlangsung serentak.
Ada daerah yang sudah menerima saldo masuk, tetapi ada juga wilayah yang statusnya masih “berhasil cek rekening” atau bahkan baru memasuki tahap SPM.
Baca Juga: PTN dan Kampus Vokasi Favorit SNBT 2026, UI hingga IPB University Jadi Incaran Ribuan Peserta
Pendamping sosial di sejumlah wilayah juga mengingatkan KPM agar tidak langsung panik ketika bantuan belum cair.
Pasalnya, pencairan sangat bergantung pada kesiapan data pemerintah pusat dan sinkronisasi sistem daerah.
Beberapa wilayah yang disebut sudah mulai diarahkan melakukan pengecekan saldo antara lain Mandailing Natal Sumatera Utara, Tangerang Banten, Bandung Barat Jawa Barat, Magetan Jawa Timur, hingga Muara Enim Sumatera Selatan.
KPM yang statusnya sudah berubah menjadi Standing Instruction (SI) di aplikasi pendamping sosial disarankan mulai rutin mengecek saldo KKS mereka setiap beberapa hari sekali.
Baca Juga: Asah Kemampuan Memasak, Puluhan Pelajar Ikuti Kompetisi Master Chef di Alam Ngariung Resort
Data Tidak Sinkron Jadi Penyebab Utama
Salah satu penyebab terbesar bantuan PKH belum cair ternyata berasal dari masalah data administrasi.
Banyak ditemukan kasus nama, tempat lahir, atau tanggal lahir yang tidak sesuai antara KTP, KK, dan data Dukcapil.
Kesalahan kecil seperti penulisan huruf atau perubahan status keluarga ternyata bisa membuat bantuan tertunda bahkan gagal dicairkan.
Pemerintah meminta masyarakat segera melakukan pemutakhiran data apabila ada anggota keluarga meninggal dunia, pindah domisili, menikah, atau perubahan lainnya.
Baca Juga: Bikin Bangga! Atlet Anggar Kota Bogor Panen Medali Emas di Young Muskeeters Challenge Bandung
Selain itu, status ekonomi keluarga juga menjadi faktor penting.
Jika sistem mendeteksi keluarga dianggap sudah mampu secara ekonomi atau masuk desil tinggi, maka bantuan bisa otomatis dihentikan melalui proses graduasi mandiri maupun graduasi by system.
KPM Diimbau Tetap Bersabar dan Bersyukur
Meski banyak keluhan terkait keterlambatan pencairan, pemerintah mengingatkan masyarakat agar tetap bersabar karena distribusi bansos memang berbeda di tiap daerah.
Banyak warga lain yang hingga kini bahkan belum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial sama sekali.
Baca Juga: Bikin Bangga! Atlet Anggar Kota Bogor Panen Medali Emas di Young Muskeeters Challenge Bandung
Pendamping sosial juga meminta masyarakat tidak mudah percaya informasi simpang siur mengenai tanggal pasti pencairan.
Sebab hingga kini tidak ada laporan resmi mengenai jadwal saldo masuk ke kartu KKS masing-masing penerima.
Bagi KPM yang merasa masih layak menerima bantuan namun datanya sudah nonaktif, disarankan segera melakukan pengajuan ulang dan pembaruan data ke desa atau kelurahan setempat.***
Editor : Asep SuhendarSumber : YouTube ANAMOVIE