RADAR BOGOR - Masih banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengeluhkan bansos PKH dan BPNT tahap 2 belum juga cair hingga saat ini.
Dikutip dari kanal YouTube ANAMOVIE, setidaknya ada 7 penyebab utama mengapa bantuan sosial tersebut tidak kunjung masuk ke rekening KPM.
Penyebab nomor 3, yaitu petugas salah input data, menjadi yang paling sering terjadi di berbagai daerah.
Penyebab Pertama: Data Tidak Sinkron dengan Dukcapil
Kesalahan penulisan nama, tempat, dan tanggal lahir antara KTP, KK, dan data Dukcapil menjadi penghalang utama pencairan bansos. Perbedaan sekecil apapun bisa membuat sistem menolak data KPM.
“Kalau masalah data tidak sinkron, ada kesalahan penulisan nama, tempat, sama tanggal lahir di KTP maupun di KK dan tidak sama dengan yang ada di Dukcapil, itu kemungkinan besarnya tidak cair bansosnya,” demikian keterangan dari channel ANAMOVIE.
Solusinya, KPM segera memperbarui KTP dan KK ke versi yang sudah berbarcode. Data yang valid dan terbaru akan memudahkan proses verifikasi.
Baca Juga: Daftar Daerah Ini Mulai Terima Saldo KKS, Cek Penyebab Bansos Anda Tertunda atau Dihentikan Sistem
Penyebab Kedua: Perubahan Status Keluarga Tidak Dilaporkan
Banyak KPM yang mengalami perubahan status keluarga namun tidak melapor ke pendamping sosial. Akibatnya, data di DTKS tidak mutakhir.
Perubahan yang dimaksud antara lain: pindah tempat tinggal, ada anggota keluarga baru, ada yang meninggal dunia, atau status pernikahan berubah.
Data yang tidak dimutakhirkan akan dianggap invalid atau tidak sah, sehingga bansos otomatis tidak cair.
Penyebab Ketiga: Petugas Salah Input Data (Paling Sering Terjadi)
Ini menjadi penyebab paling umum mengapa bansos PKH dan BPNT tidak kunjung cair. Kesalahan input data oleh petugas di tingkat desa atau kelurahan sering kali tidak disadari oleh KPM.
Baca Juga: IPB University Buka Program Beasiswa untuk Wartawan, Pendaftaran Ditutup 19 Juni 2026
Kesalahan bisa berupa salah ejaan nama, salah nomor NIK, atau salah memasukkan komponen penerima. Akibatnya, KPM yang seharusnya berhak justru tidak terdaftar secara resmi.
“Silahkan para KPM tanyakan ke Bapak Ibu pendamping atau petugas perangkat desa yang ada di kelurahan setempat, untuk data yang diinput apakah sudah benar atau belum,” jelas narator ANAMOVIE.
Jika ditemukan kesalahan, segera minta dibetulkan agar data menjadi sah dan bansos bisa cair.
Penyebab Keempat: Ada Pembaruan Data Penerima
Pemerintah secara berkala melakukan pembaruan data penerima bansos. KPM lama bisa digantikan dengan KPM baru yang dinilai lebih layak.
Baca Juga: Transformasi Digital bank bjb Berbuah Penghargaan pada DIGIWARA dan SHAFARA 2026
Proses ini wajar terjadi sebagai bagian dari pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika KPM lama diganti, maka otomatis bansos tidak akan cair lagi untuk nama tersebut.
KPM yang terdampak bisa mendaftar ulang jika masih memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial.
Penyebab Kelima: Status Kelayakan Berubah
Status kelayakan KPM bisa berubah karena beberapa faktor. Contoh paling umum adalah desil kesejahteraan yang naik terlalu tinggi.
Selain itu, jika ada anggota keluarga yang terdaftar sebagai aparatur sipil negara (ASN), TNI, atau Polri, maka status kelayakan KPM otomatis berubah.
“Kalau ada anggota keluarga yang memungkinkan terdaftar secara resmi sebagai aparatur sipil negara, contohnya jadi TNI atau jadi polisi, itu harap KK-nya dipisah terlebih dahulu karena itu akan sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos,” imbuh saluran ANAMOVIE.
KPM disarankan memisahkan KK anggota keluarga yang sudah menjadi ASN agar status kelayakan anggota lain tidak terganggu.
Penyebab Keenam: Ekonomi KPM Sudah Meningkat
Jika ekonomi keluarga penerima manfaat sudah dianggap membaik, pemerintah akan melakukan graduasi. Graduasi bisa dilakukan secara mandiri oleh KPM atau otomatis oleh sistem.
Kalau KPM tidak melakukan graduasi mandiri, maka akan dilakukan graduasi by system.
Graduasi by system berarti sistem mendeteksi bahwa KPM tersebut sudah mampu secara ekonomi, sehingga bansos akan diberhentikan secara otomatis.
Penyebab Ketujuh: Status Tereksklusi (Exclude) di SIKS-NG
Penyebab terakhir yang paling membuat KPM kecewa adalah status exclude atau dikeluarkan dari sistem. Status ini muncul di aplikasi SIKS-NG dan menandakan bahwa KPM tidak lagi berhak menerima bansos.
Banyak KPM yang baru mengetahui status exclude ini setelah melakukan pengecekan. Penyebab exclude bisa beragam, mulai dari data tidak valid hingga hasil verifikasi ulang yang menyatakan KPM tidak layak.
KPM dengan status exclude bisa mendaftar ulang melalui musyawarah desa jika masih memenuhi kriteria sebagai penerima bansos.
Baca Juga: Terpilih Secara Aklamasi, Eryko Bakti Kembali Pimpin Perserosi Kota Bogor
Tips Penting bagi KPM yang Belum Cair
Selain memahami 7 penyebab di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh KPM yang masih menunggu pencairan.
Jangan ragu untuk bertanya secara langsung ke pendamping sosial atau perangkat desa. Informasi paling akurat hanya bisa didapat dari mereka.
Segera perbarui data jika ditemukan ketidaksesuaian antara KTP, KK, dan data Dukcapil. Data yang valid adalah kunci utama pencairan bansos.
Terus pantau status PKH, BPNT, dan pencairan KKS melalui aplikasi Cek Bansos atau website resmi cekbansos.kemensos.go.id.***
Editor : Asep SuhendarSumber : YouTube ANAMOVIE