RADAR BOGOR - Pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT kembali dilakukan pada triwulan kedua tahun 2026. Masyarakat kini dapat mengecek status kepesertaan secara mandiri melalui layanan digital yang tersedia.
Selain adanya penambahan ratusan ribu keluarga penerima manfaat baru, pembaruan juga mencakup mekanisme penyaluran bantuan dan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis pendataan.
Perubahan data penerima menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan karena daftar penerima dapat bertambah maupun berkurang sesuai hasil verifikasi terbaru. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk memantau status kepesertaan secara berkala melalui kanal resmi.
Baca Juga: Daftar Bansos yang Mulai Disalurkan Mei 2026, PKH BPNT Tahap 2 Hingga PIP dan BLT Dana Desa
1. Sebanyak 475.821 KPM Baru Masuk Daftar Penerima
Melansir dari kanal YouTube Diary Bansos pada Sabtu, 30 Mei 2026, pada triwulan kedua tahun 2026, tercatat sebanyak 475.821 keluarga penerima manfaat (KPM) baru masuk dalam data penerima bantuan sosial.
Penambahan ini merupakan hasil proses pemutakhiran dan verifikasi data yang dilakukan secara berkala.
Di saat yang sama, terdapat pula sejumlah penerima yang tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan.
Perubahan tersebut dapat terjadi karena kondisi ekonomi keluarga yang berubah, penerima meninggal dunia, maupun hasil pencocokan data yang menunjukkan tidak lagi memenuhi kriteria penerima sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Status Penerima Bisa Dicek Melalui HP
Masyarakat dapat melakukan pengecekan status penerimaan bantuan sosial secara online tanpa harus mendatangi kantor layanan. Pemeriksaan data dapat dilakukan melalui situs resmi Kementerian Sosial maupun aplikasi Cek Bansos.
Setelah data berhasil ditemukan, sistem akan menampilkan berbagai informasi penting seperti nama penerima, jenis bantuan yang diterima, status penyaluran bantuan, serta periode pencairan yang tercatat dalam sistem.
3. Penyaluran Dilakukan Melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia
Mekanisme penyaluran bantuan disesuaikan dengan data penerima yang telah terdaftar. Bagi KPM yang memiliki rekening pada bank penyalur anggota Himbara, bantuan akan disalurkan langsung ke rekening penerima.
Sementara itu, penerima yang belum memiliki rekening bank akan menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia. Skema ini digunakan agar proses penyaluran dapat menjangkau seluruh penerima yang telah ditetapkan dalam data bantuan sosial.
4. DTSEN Menjadi Dasar Pendataan Penerima Bansos
Berdasarkan informasi dari kanal Youtube Cek Bansos pada Sabtu, 30 Mei 2026, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) digunakan sebagai basis utama dalam proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial.
Melalui DTSEN, proses pembaruan data dilakukan secara berkala sehingga informasi yang digunakan dalam penyaluran bantuan dapat mengikuti kondisi terbaru yang tercatat dalam sistem.
5. Pembaruan Data Dilakukan Setiap Tanggal 10
Pembaruan data dalam sistem DTSEN dilakukan secara rutin setiap tanggal 10 setiap bulan. Proses ini memungkinkan perubahan data masyarakat dapat segera masuk ke dalam sistem dan menjadi bagian dari proses verifikasi berikutnya.
Baca Juga: Hore, Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Akhir Mei 2026 Sudah SI, Begini Cara Cek Status Salur di SIKS-NG
Dengan adanya pembaruan berkala tersebut, informasi terkait kepesertaan bantuan sosial dapat terus diperbarui sesuai hasil pendataan terbaru.
“Pembaruan data dilakukan secara rutin setiap tanggal 10 di setiap bulannya, yang membuat proses verifikasi dan pencairan menjadi lebih cepat dibandingkan sebelumnya,” jelas narator melalui kanal YouTube Cek Bansos.
6. Masyarakat Perlu Rutin Mengecek Status Kepesertaan
Karena daftar penerima dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti hasil verifikasi dan pemutakhiran data, masyarakat disarankan untuk secara rutin memeriksa status kepesertaan mereka melalui kanal resmi yang tersedia.
Pengecekan berkala dapat membantu masyarakat mengetahui apakah masih terdaftar sebagai penerima bantuan, melihat status penyaluran, serta memperoleh informasi terbaru mengenai program PKH dan BPNT tahun 2026.***
Editor : Eli Kustiyawati