RADAR BOGOR - Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Dewan Ekonomi Nasional mengungkapkan bahwa pemerintah berencana mengubah skema bantuan sosial atau bansos.
Perubahan skema bansos ini berupa pengalihan pemberian barang menjadi uang tunai langsung atau direct cash transfer.
"Dalam waktu tidak terlalu lama, kita akan punya digital single ID. Mungkin akhir tahun ini (2026) akan ada digital single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted," kata Luhut, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Kebijakan ini disampaikan Luhut setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa, 9 Juni 2026.
Selain itu, ada beberapa usulan sistem baru untuk penyaluran bansos yang perlu diketahui KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Usulan sistem baru tersebut mencakup hal-hal berikut:
• Target pemerintah untuk kebijakan baru ini adalah penerapan digital single ID pada akhir tahun 2026.
Baca Juga: PKH Susulan Tahap 2 dan Bansos Validasi Cair Terus Cair Sejak Kemarin, Cek Info Lengkapnya di Sini
• Data KPM bansos akan dianalisis dan dikelompokkan menggunakan teknologi AI.
• Digitalisasi bansos berteknologi AI ini diharapkan dapat mengidentifikasi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Untuk total bantuan yang akan diterima masyarakat, diperkirakan rata-rata mencapai Rp5,4 juta per orang.
"Subsidi akan langsung kepada penerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya, ada Rp5,4 juta per orang, dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI," kata Luhut.***
Editor : Eli Kustiyawati