RADAR BOGOR - Kementerian Sosial meluncurkan langkah taktis melalui penugasan massal kepada para pendamping sosial bansos PKH dan TKSK di seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan verifikasi langsung ke lapangan.
Dilansir dari YouTube ERABARU BANSOS, lebih dari 100.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos telah masuk ke dalam daftar tunggu instrumen penilaian (assessment list) nasional.
KPM bansos yang dinyatakan lolos verifikasi ini akan mendapatkan modal usaha komplementer sebesar Rp5.000.000.
Baca Juga: Motor Matik Mendadak Terbakar di Jalan Pajajaran Bogor
Program ini dinamakan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Bantuan ini didesain bukan sebagai instrumen konsumtif, melainkan stimulus modal usaha mandiri.
Pembiayaannya tidak akan ditransfer melalui kartu KKS reguler, melainkan via pembukaan rekening perbankan Himbara baru atau jalur tunai PT Pos Indonesia.
Sistem menyaring target survei berdasarkan dua klaster kepesertaan yang dinilai potensial untuk mandiri secara ekonomi:
• Klaster Usulan Internal
KPM yang sebelumnya sudah didata, difoto unit usahanya, serta diverifikasi riwayat omset per bulannya oleh pendamping sosial setempat.
• Klaster Penyaringan Otomatis (Desil 4 Akut)
KPM PKH aktif yang berada pada kelompok kesejahteraan desil 4 dan telah menerima bantuan sosial reguler secara berturut-turut selama lebih dari 5 tahun.
Seluruh suntikan dana wajib diwujudkan dalam bentuk aset produktif, seperti bibit ternak (kambing, unggas), perlengkapan warung kelontong, modal usaha kuliner, atau peralatan menjahit.
Baca Juga: Didominasi Atlet Muda Bogor, Hari Pertama Turnamen Basketball 3x3 HJB Sajikan Babak Penyisihan
Langkah ini dipersiapkan sebagai instrumen graduasi alami, mengingat klaster desil 4 direncanakan tidak lagi masuk ke dalam kuota penerima bantuan reguler pada tahun anggaran berikutnya.
"Bagi penerima manfaat program reguler, proses pencairan untuk alokasi April hingga Juni 2026 telah mencapai progres yang signifikan," kata narator dalam Youtube ERABARU BANSOS.
Realisasi pemindahbukan dana pada rekening perbankan Himbara terpantau telah menyentuh angka 90% secara nasional.
Bagi KPM yang belum menerima dana, pengecekan berkala pada aplikasi SIKS-NG sangat disarankan.
Baca Juga: Nasib Apes Andre Onana, MU Pilih Beli Kiper 35 Tahun buat Pelapis Lammens
Akun dengan status Berhasil Cek Rekening hanya tinggal menunggu antrean.
Namun, bagi akun yang berstatus Gagal Cek Rekening, bank terkait akan melakukan verifikasi ulang guna membenahi data kependudukan yang tidak sinkron.
Surat undangan pemindahan dana lewat PT Pos Indonesia, terpantau sudah mulai didistribusikan secara bertahap di daerah-daerah dengan akses perbankan terbatas.
Rencana penyaluran dana transfer langsung (cash transfer) senilai Rp5.400.000 per tahun (atau setara dengan Rp450.000 per bulan) merupakan blueprint digitalisasi masa depan yang diadopsi dari proyek percontohan di Banyuwangi.
Sistem penyaringan penerima kelayakan bantuan ke depan akan sepenuhnya dikomandoi oleh kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Skema masa depan ini menegaskan, tidak semua warga negara otomatis berhak mengantongi dana tersebut.
Berdasarkan hasil uji coba sistem, akurasi AI membatasi kuota hanya bagi warga yang benar-benar masuk dalam kategori rentan, dengan prioritas utama kelompok lansia serta penyandang disabilitas.
Pendamping sosial mengingatkan dengan tegas mengenai tenggat waktu penarikan dana bantuan yang sudah masuk ke rekening KKS.
Baca Juga: Lukai Ibu-Anak di Depok, Sopir Angkot Asal Bogor Ini Terancam 12 Tahun Penjara
Apabila KPM membiarkan bantuan mengendap di dalam rekening tabungan melewati batas birokrasi penyaluran yang ditetapkan, sistem secara otomatis akan menarik kembali dana tersebut ke kas negara.
Jika status di aplikasi SIKS-NG sudah dipastikan valid, KPM bansos diimbau segera melakukan penarikan bansos tunai secara menyeluruh demi menghindari pembekuan saldo sepihak oleh otoritas keuangan pusat.***