RADAR BOGOR - Belakangan ini informasi mengenai bantuan sosial atau bansos Rp5,4 juta per orang ramai diperbincangkan di media sosial dan berbagai platform pesan instan.
Banyak KPM yang bertanya-tanya, apakah bansos ini nyata, bagaimana mekanisme penyalurannya, dan benarkah ada link pendaftaran khusus untuk mendapatkannya?
Berikut penjelasan lengkap bansos Rp5,4 juta dilansir dari YouTube Info Bansos dan YouTube Sekretariat Presiden.
Baca Juga: Bansos PKH KKS Bank BRI Sudah Cair, KKS Baru dan Lama Sama-sama Dapat, Ini Buktinya
Dari Mana Angka Rp5,4 Juta Ini Berasal?
Wacana Rp5,4 juta per orang bermula dari pemaparan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai rencana transformasi sistem perlindungan sosial di Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu Presiden di Istana Negara pada Selasa, 9 Juni 2026.
"Subsidi akan langsung kepada penerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya, ada Rp5,4 juta per orang, dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI," kata Luhut dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Pemerintah berkomitmen mengubah pola subsidi yang selama ini berbasis barang seperti paket sembako menjadi transfer tunai langsung ke rekening masyarakat. Bantuan berbasis barang dinilai rawan mengalami pemotongan kualitas dan kuantitas di lapangan sehingga skema ke depan akan diarahkan sepenuhnya menjadi transfer tunai digital.
Baca Juga: 33,2 Juta KPM Dapat Bantuan Pangan 3 Bulan Mulai Juli 2026, PKH dan BPNT Susulan Batas Akhir 30 Juni
Bukan Program Baru, Tidak Cair Sekaligus
Berdasarkan klarifikasi resmi dari juru bicara Ketua DEN, Jodi Mahardi, angka Rp5,4 juta tersebut bukanlah program bansos baru dan tidak akan dicairkan secara tunai sekaligus kepada masyarakat.
Nominal Rp5,4 juta per orang merupakan angka ilustrasi atau estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial yang sudah berjalan saat ini seperti PKH, BPNT, dan subsidi lainnya dalam satu periode anggaran per rumah tangga.
Karena setiap keluarga memiliki tingkat kelayakan dan kondisi ekonomi yang berbeda-beda, manfaat yang diterima setiap warga tidak akan sama.
Ada keluarga yang menerima total akumulasi mendekati angka tersebut karena komponennya lengkap, namun ada juga yang jauh di bawahnya.
Anggapan bahwa pemerintah akan membagikan uang tunai Rp5,4 juta secara merata ke seluruh warga Indonesia adalah pemahaman yang keliru dan salah konteks.
Mekanisme Penyaluran ke Depan
Pemerintah saat ini sedang membangun sistem perlindungan sosial berbasis teknologi digital terintegrasi, termasuk memanfaatkan kecerdasan buatan (AI). Salah satu terobosan utamanya adalah penerapan Digital Single ID yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026.
Baca Juga: KKS Baru 2026 Sudah Cair via Bank BRI, Bantuan Pangan 3 Bulan ke Depan Segera Disalurkan Perum Bulog
"Mungkin akhir tahun ini (2026) akan ada digital single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted," kata Luhut, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Dengan Digital Single ID, data seluruh penerima bansos dari berbagai instansi akan disatukan dan dicocokkan secara otomatis untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Bantuan akan langsung ditransfer ke rekening digital masing-masing penerima manfaat secara bertahap sesuai jadwal berkala program, bukan tunai sekaligus di lapangan.
Waspada Link Pendaftaran Palsu
Baca Juga: Waspada Batas Akhir Pencairan Bansos Tahap 2, KPM Harus Segera Transaksikan Saldo Bantuan
Seiring ramainya pemberitaan mengenai angka Rp5,4 juta, muncul bahaya baru di tengah masyarakat. Di berbagai platform seperti WhatsApp dan Facebook beredar tautan pendaftaran palsu yang mengklaim sebagai link pendaftaran bansos Rp5,4 juta dari Presiden Prabowo.
Warga diminta mengeklik tautan tersebut dan mengisi data pribadi seperti NIK, nomor KTP, nomor Kartu Keluarga, hingga nomor ponsel.
Berdasarkan penelusuran tim cekfakta.liputan6.com, informasi mengenai adanya link pendaftaran bansos Rp5,4 juta dari Presiden Prabowo adalah hoaks atau tidak benar.
Pemerintah Indonesia baik melalui Kementerian Sosial maupun Dewan Ekonomi Nasional tidak pernah membuka link pendaftaran mandiri di media sosial dengan iming-iming dana tersebut.
Baca Juga: Hore, KKS Baru Terima Pencairan Bansos PKH Melalui Salah Satu Bank Penyalur Sejak Hari Ini
Tautan yang beredar merupakan tindakan penipuan digital atau phishing yang sengaja dibuat oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mencuri data pribadi atau bahkan menggunakannya untuk pinjaman online ilegal. Jangan pernah mengeklik atau mengisi data pada tautan yang tidak jelas sumbernya.
Kesimpulan
Ada tiga hal penting yang perlu dipahami masyarakat terkait bansos Rp5,4 juta ini.
Pertama, wacana transfer tunai rata-rata Rp5,4 juta yang disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan adalah bentuk reformasi sistem agar bantuan sosial tidak lagi berbentuk barang melainkan tunai secara digital demi mencegah korupsi.
Kedua, uang tersebut tidak akan cair sekaligus Rp5,4 juta, melainkan merupakan hitungan akumulasi dari bansos yang sudah ada seperti PKH dan BPNT yang disalurkan secara bertahap.
Ketiga, tidak ada link pendaftaran online untuk bansos ini. Segala bentuk tautan pendaftaran bansos Rp5,4 juta yang beredar saat ini dipastikan adalah hoaks dan penipuan.
Selalu pastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi pemerintah atau media massa yang sudah terverifikasi sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi yang beredar di grup-grup media sosial.***
Editor : Eli Kustiyawati