RADAR BOGOR - Kementerian Sosial (Kemensos) di bawah kepemimpinan Menteri Sosial Saifulah Yusuf (Gus Ipul) resmi melakukan percepatan modernisasi birokrasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) per pertengahan Juni 2026.
Dilansir dari YouTube Erabaru Bansos, melalui persetujuan Presiden Prabowo Subianto dan koordinasi Dewan Ekonomi Nasional, pemerintah mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) serta ekosistem digital sektor swasta dalam penyaluran bansos.
Langkah radikal ini diterapkan untuk memangkas rantai birokrasi manual yang lambat dan memastikan hak bansos tepat sasaran.
Dalam konferensi pers pada Senin, 15 Juni 2026, Menteri Sosial Gus Ipul mengonfirmasi pemerintah resmi menggandeng PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) untuk mentransformasi sistem pengamanan bansos secara digital.
Teknologi Liveness Detection (Deteksi Wajah Aktif): Sistem verifikasi penerima manfaat kini didukung oleh teknologi pengenalan wajah canggih dari GoTo.
Fitur ini mampu mendeteksi keaktifan objek secara riil untuk memastikan bahwa yang melakukan verifikasi adalah manusia asli, bukan manipulasi digital, foto, ataupun rekaman video.
Pihak GoTo memberikan dukungan cuma-cuma sebanyak 5 juta akses verifikasi wajah (hits), pada tahap awal ini sebagai basis uji coba layanan sebelum Kemensos menyusun perincian anggaran jangka panjang.
Selain penguatan validasi, audiensi kedua pihak juga membuka peluang pemanfaatan dompet digital Gopay untuk mempercepat proses penyaluran dana agar bertumpu pada prinsip kecepatan, efisiensi, dan langsung masuk ke kantong KPM.
Baca Juga: Digitalisasi Perlinsos Berbasis AI 2026, Ini Batas Akhir Penarikan Saldo Bansos KKS Tahap 2
Implementasi kecerdasan buatan dalam Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital, kini mulai diadopsi oleh berbagai daerah sebagai proyek percontohan nasional.
Hingga saat ini, Dinas Sosial Kota Surabaya mencatat baru sekitar 300 hingga 400 data warga miskin yang dimasukkan ke dalam basis uji coba digital berbasis AI ini.
Secara nasional, terdapat 42 kabupaten/kota yang ditunjuk menjadi lokasi transisi digital.
"Penggunaan teknologi AI ini terbukti menembus tingkat keberhasilan hingga 98,4% dalam memangkas sistem birokrasi pendaftaran manual yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan," kata Gus Ipul dikutip dari laman resmi Kemensos RI.
Seiring dengan perbaikan data makro melalui penggabungan database DTKS dan DTSEN, pemerintah memperkenalkan program komplementer baru.
Baca Juga: PPSE 2026, Syarat Modal Usaha Rp5 Juta Bagi KPM Bansos, Cek Buruan Aturan Batas Usianya
Gus Ipul memperkenalkan skema Sekolah Rakyat yang disiapkan khusus sebagai kompensasi penuh bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (Desil 1 dan Desil 2).
Program ini menyasar anak jalanan yang terlantar, putus sekolah, atau kehilangan kesempatan pendidikan.
Pihak GoTo turut berkomitmen mendukung manajemen operasional, pemantauan siswa, hingga pengelolaan transaksi keuangan sekolah rakyat tersebut lewat teknologi.
Melalui konsep ini, setiap individu bansos yang berhak direncanakan menerima akumulasi dana Rp5,4 juta per tahun.***
Editor : Mutia Tresna Syabania