RADAR BOGOR - Pemerintah pusat tengah mematangkan skema bansos baru yang ditujukan untuk menjaga stabilitas konsumsi domestik di tengah fluktuasi harga energi.
Dilansir dari YouTube Arfan Saputra Channel, berbeda dengan kebijakan bansos sebelumnya, instrumen yang disiapkan kali ini tidak menggunakan jalur perbankan tunai, melainkan kombinasi bantuan berbasis komoditas atau barang serta program peningkatan kapasitas kerja.
Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli kelompok KPM bansos rentan dan kelas menengah bawah yang terdampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Kebijakan stimulus non tunai ini sengaja dirancang bukan untuk kelompok miskin ekstrem, melainkan kelompok masyarakat yang berada di ambang batas kerentanan ekonomi.
Intervensi difokuskan penuh bagi kepala keluarga yang data kependudukannya masuk dalam kategori bansos Desil 4 ke bawah pada basis data kemiskinan makro.
"Kelompok desil 4 dikategorikan sebagai masyarakat rentan atau nyaris miskin. Secara statistik, kelompok ini memiliki rata-rata batas pendapatan atau pengeluaran rumah tangga berkisar antara Rp1,8 juta hingga Rp2,5 juta per bulan," ujar narator dalam YouTube Arfan Saputra Channel.
Pemerintah membuat batasan tegas mengenai fungsi Jaring Pengaman Sosial (JPS) agar alokasi anggaran negara tepat untuk sesuai dengan segmentasi kelas sosial.
• Kelompok Desil 1 dan 2 (Miskin): Tetap diprioritaskan mendapat BLT tunai.
Baca Juga: Jalan-Jalan ke Pasar Senen, Ini 7 Destinasi Kuliner, Museum, dan Thrifting yang Wajib Disinggahi
• Kelompok Desil 4 (Rentan): Diberikan stimulus non tunai (barang/fasilitas).
• Kelompok Menengah: Diakomodasi lewat program pelatihan dan penyerapan tenaga kerja.
Pendekatan non tunai bagi kelas desil 4 ini diambil karena karakteristik kelompok rentan lebih membutuhkan stabilitas ketersediaan barang kebutuhan pokok atau fasilitas penunjang, dibandingkan suntikan likuiditas dana tunai yang berpotensi memicu inflasi di tingkat daerah.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk terus memperbarui data kependudukan di tingkat kelurahan agar ketika rincian teknis komoditas non tunai ini resmi dirilis, proses verifikasi data bansos desil 4 dapat langsung berjalan tanpa kendala administrasi.***
Editor : Mutia Tresna Syabania