RADAR BOGOR – Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan transformasi besar dalam sistem penyaluran bantuan sosial (bansos).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan membocorkan rencana peluncuran sistem baru bernama Digital Single ID atau Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Sistem baru ini diklaim mampu memangkas waktu proses pendaftaran penerima bansos dari yang sebelumnya bisa memakan waktu hingga 200 hari menjadi hanya kurang dari 2 menit.
Pendaftaran bansos dilakukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi biometrik wajah melalui kamera tanpa biaya sepeserpun.
Luhut bahkan mengaku telah mencoba langsung sistem ini menggunakan NIK dan wajahnya sendiri.
Hasilnya, sistem AI secara otomatis membaca data kepemilikan asetnya mulai dari kendaraan, tanah, hingga konsumsi listrik rumah, dan langsung mengeluarkan hasil penolakan karena dinilai tidak memenuhi syarat penerima bansos.
"Sistem ini bekerja sangat akurat. Kalau data seseorang menunjukkan kepemilikan aset yang signifikan, sistem langsung menolak. Sebaliknya jika data memang menunjukkan kondisi miskin, proses persetujuan hanya butuh hitungan menit," jelas Luhut, dikutip pada 20 Juni 2026.
Sebagai perbandingan, sistem lama mengharuskan calon penerima bansos melalui proses panjang mulai dari RT, RW, kelurahan, hingga dinas sosial dengan biaya yang bisa mencapai Rp150.000 per orang untuk berbagai keperluan administrasi.
Baca Juga: Apa Itu Desil Bansos dan Kenapa Seseorang yang Layak Belum Tentu Dapat PKH? Ini Penjelasannya
Sistem bansos digital ini ditargetkan meluncur penuh pada Oktober 2025 dengan proyek percontohan yang sudah diperluas di 42 kabupaten dan kota serta satu provinsi penuh yakni Bali. Sistem ini mengintegrasikan data dari delapan kementerian dan lembaga sekaligus.
Melalui integrasi data yang komprehensif ini, pemerintah memproyeksikan penghematan anggaran negara dari kebocoran dan salah sasaran hingga Rp260 triliun.
Selain itu, pemerintah juga berencana mengubah skema penyaluran subsidi dari berbasis barang menjadi direct cash transfer atau transfer tunai langsung kepada penerima yang berhak. Rata-rata bantuan tunai tersebut diproyeksikan bisa mencapai Rp5,4 juta per orang penerima manfaat.
Sistem AI ini sengaja dibangun sebagai ekosistem tertutup agar celah korupsi dan pungutan liar di lapangan bisa dipangkas secara menyeluruh.
Baca Juga: 3 Cara Cek Desil Bansos Secara Online dan Offline, Mudah dan Bisa Dilakukan Siapa Saja
Bagi masyarakat yang saat ini menerima atau berharap mendapatkan bantuan sosial, ada dua hal penting yang perlu segera disiapkan.
Pertama, pastikan data administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga dan KTP sudah aktif dan padan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
Kedua, mulai mempersiapkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena ke depan verifikasi wajah melalui ponsel akan menjadi syarat utama untuk mengakses bantuan sosial secara mandiri.***
Editor : Eli Kustiyawati