RADAR BOGOR - Kementerian Sosial Republik Indonesia memasuki fase krusial dalam manajemen penyaluran bantuan sosial (bansos) di penghujung tahun anggaran berjalan.
Dilansir dari YouTube Info Bansos, Pemerintah kini menetapkan batas waktu penyelesaian transaksi bagi seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos, baik untuk pos Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Sembako.
Langkah pengetatan ini diambil untuk merapikan administrasi keuangan negara sebelum gerbang penyaluran bansos triwulan ketiga resmi dibuka.
Baca Juga: Mengenal Wisata Curug Malela Bandung Barat, Wajib Masuk Daftar Liburan Warga Bogor
Aktivitas pembukuan dan kliring dana jaring bansos untuk periode kuartal kedua akan segera berakhir dalam hitungan hari.
"Kementerian Sosial mematok tanggal 30 Juni 2026 sebagai batas akhir operasional transaksi penarikan dana pendanaan Tahap 2," ujar narator dalam YouTube Info Bansos.
Jika hingga batas waktu yang ditentukan saldo di dalam rekening KKS Merah Putih milik warga tetap mengendap dan tidak mengalami aktivitas penarikan, sistem digital perbankan akan melakukan otomatisasi pembalikan dana ke kas negara.
Tepat pada tanggal 1 Juli 2026, sistem secara nasional akan beralih ke periode salur baru untuk jatah bulan Juli, Agustus, dan September 2026.
Untuk menyisir sisa dana yang belum terserap di berbagai daerah, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial telah menerbitkan perintah pergerakan personel di lapangan.
Baca Juga: Khitanan Massal Yayasan Cahaya Pertiwi Cendikia di Mekarwangi Bogor, 14 Anak Disunat Gratis
Para petugas kedinasan diwajibkan melakukan validasi fisik, terhadap kartu-kartu yang sudah tercetak di pusat tapi status distribusinya belum terperbarui secara nyata di daerah.
Berdasarkan instrumen penilaian monitoring terbaru, tim pemeriksa Kemensos mengelompokkan hambatan tidak terserapnya bansos ke dalam enam kendala utama berikut:
• Klaster 1: Demografi KPM meninggal dunia tanpa ahli waris atau pindah domisili misterius. Penghapusan permanen dari sistem DTKS.
• Klaster 2: Kelayakan Status ekonomi meningkat atau secara sukarela menolak bantuan. Graduasi mandiri kepesertaan.
• Klaster 3: Informasi KPM perluasan baru tidak tahu namanya masuk daftar SP2D. Sosialisasi susulan oleh pendamping.
• Klaster 4: Teknis KKS Kartu magnetik rusak, hilang, salah PIN, atau terblokir. Pengurusan ulang ke Bank Himbara penunjuk.
• Klaster 5: Penguasaan Fisik kartu belum diserahkan bank atau ditahan pihak lain. Investigasi penyelewengan di lapangan.
• Klaster 6: Kemandirian Lolos program PENA atau berstatus warga binaan lapas. Restrukturisasi hak kelayakan reguler.
Masyarakat diimbau tidak menunda penarikan hingga hari terakhir pada akhir bulan Juni.
Kepadatan akses pada jaringan ATM Link perbankan maupun keterbatasan likuiditas, pada agen bank resmi kerap menjadi kendala teknis yang merugikan penerima manfaat jika diurus pada waktu yang mendesak.
Pembuktian transaksi pada kartu KKS ini menjadi tolok ukur utama sistem pusat, untuk meloloskan nama KPM sebagai penerima bansos pada periode Juli hingga September esok.***
Editor : Mutia Tresna Syabania