RADAR BOGOR - Pemerintah secara resmi mengumumkan kelanjutan program bantuan sosial (bansos) non tunai yang dijadwalkan cair kembali pada bulan Juli 2026.
Dilansir dari YouTube Info Bansos, bantuan ini merupakan bagian dari program intervensi pangan atau bansos penebalan, yang dirancang khusus untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat prasejahtera di tengah tantangan ekonomi dan pergantian musim.
Memasuki penyaluran tahap kedua pada Juli mendatang, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos yang memenuhi kualifikasi akan segera menerima surat undangan resmi dari pos atau kelurahan setempat untuk mengambil hak bantuan penerima manfaat.
Baca Juga: 4 Bansos Tunai dan Non Tunai Siap Disalurkan Mulai Hari Ini hingga 30 Juni 2026
Untuk memastikan bansos ini tepat sasaran dan menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, pemerintah memperketat filter basis data kemiskinan nasional.
"Alokasi kuota bansos penebalan non-tunai ini mutlak hanya diberikan kepada masyarakat yang namanya masuk ke dalam kategori Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4 pada data kemiskinan terpadu," kata narator dalam YouTube Info Bansos.
Jumlah penerima manfaat pada periode ini disiapkan dalam skala besar, yakni mencapai 33,2 juta KPM bansos di seluruh wilayah Indonesia.
Meskipun alokasi bulan Juni sebelumnya menyertakan minyak goreng, terdapat perubahan regulasi yang krusial untuk penyaluran periode Juli 2026.
Baca Juga: Mau Liburan ke Bali? Jangan Lewatkan Penglipuran Festival 2026 Awal Juli Besok
Beras Premium 10 Kg: Tetap disalurkan rutin selama 3 bulan (termasuk Juli).
Minyakita Kemasan: RESMI DIHAPUS dari daftar paket bantuan pangan.
Pemerintah memutuskan untuk tidak lagi memasukkan minyak goreng kemasan sederhana (Minyakita) ke dalam komoditas bantuan.
Langkah ini diambil seiring dengan melambungnya harga minyak goreng di pasaran serta terjadinya kelangkaan pasokan di sejumlah pasar tradisional.
Baca Juga: Wow, Hasil DTSEN 470 Ribu KPM Dapat Kejutan Bansos dan Info Blueprint
Oleh karena itu, fokus utama bantuan non-tunai Juli nanti akan difokuskan sepenuhnya pada beras kualitas premium sebanyak 10 kg per bulan.
Pemerintah ingin memastikan stok pangan di tingkat keluarga prasejahtera tetap aman, sehingga fluktuasi harga komoditas pokok di pasar induk tidak sampai mengganggu daya beli riil masyarakat di kelas bawah.***
Editor : Mutia Tresna Syabania