RADAR BOGOR - Menjelang berakhirnya Juni 2026, terdapat sejumlah informasi penting yang perlu diperhatikan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT.
Mulai dari batas waktu pencairan saldo bansos di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), perkembangan penyaluran PKH dan BPNT, pencairan Program Indonesia Pintar (PIP), hingga perkembangan uji coba digitalisasi bantuan sosial melalui Program Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Selain itu, terdapat pula informasi yang ditujukan bagi KPM yang berada pada kelompok desil 4 terkait peluang mengikuti program pemberdayaan ekonomi khusus KPM yang lulus program PKH dan BPNT.
Baca Juga: Detik-Detik Akhir Tahap Kedua, Bansos PKH dan BPNT Masih Cair di KKS Lama dan Baru
KPM Diimbau Segera Mencairkan Saldo Bansos di KKS
Melansir dari kanal Youtube Sukron Channel pada Senin, 29 Juni 2026, KPM yang telah menerima saldo bantuan sosial melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) disarankan untuk segera melakukan pencairan sebelum berakhirnya bulan Juni 2026.
Untuk sebagian bank penyalur, disebutkan terdapat batas waktu pencairan yang jatuh pada 29 Juni 2026 sehingga penerima manfaat perlu memastikan dana telah ditarik sebelum melewati tenggat tersebut.
Langkah ini dilakukan agar saldo bantuan tidak tertahan dalam sistem penyaluran. Oleh karena itu, penerima manfaat yang telah memperoleh notifikasi pencairan sebaiknya segera mengecek kartu KKS dan melakukan penarikan sesuai mekanisme yang berlaku.
Baca Juga: Prediksi Bansos yang Cair Juli 2026, PKH, BPNT, PIP dan Bantuan Stimulus
KPM yang Belum Menerima Bantuan Diminta Mengecek Kembali Status KKS
Bagi KPM yang hingga akhir Juni merasa bantuan belum masuk, disarankan untuk melakukan pengecekan ulang terhadap status rekening KKS. Hal tersebut karena penyaluran bantuan tidak selalu dilakukan secara bersamaan.
Pada beberapa kasus, penerima yang sebelumnya hanya memperoleh Program Keluarga Harapan (PKH) dapat menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada waktu yang berbeda.
Bantuan komplementer tersebut dapat masuk secara bertahap sesuai proses penyaluran masing-masing wilayah.
Baca Juga: Bansos PPSE Rp5 Juta Tahap Ketiga Siap Disalurkan ke 2.200 KPM di 114 Kabupaten dan Kota
Status SPM atau Tahap Cek Rekening Tidak Perlu Terburu-buru Khawatir
Sebagian penerima bantuan masih berada pada tahapan Surat Perintah Membayar (SPM) atau proses pengecekan rekening. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyaluran masih berlangsung dan belum seluruhnya selesai.
“KPM dengan status Surat Perintah Membayar atau baru tahap cek rekening tidak perlu khawatir jika bantuan belum cair melewati bulan Juni, karena sistem biasanya masih memberikan tenggang waktu di bulan Juli ,” ungkap narator melalui kanal Youtube Sukron Channel.
Apabila bantuan belum masuk hingga penghujung Juni 2026, penerima manfaat tidak perlu langsung berasumsi gagal menerima bantuan. Proses administrasi masih memungkinkan berlanjut pada bulan Juli sesuai perkembangan penyaluran di masing-masing bank penyalur.
Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Cair Lagi, KPM KKS BRI Mulai Terima Rp600 Ribu
Penerima PIP Diminta Segera Memeriksa Status Pembayaran
Selain PKH dan BPNT, penerima Program Indonesia Pintar (PIP) juga diimbau untuk mengecek status pencairannya.
Apabila nama penerima telah masuk dalam Surat Keputusan (SK) pembayaran, maka dana bansos dapat segera dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengecekan secara berkala dinilai penting agar dana pendidikan yang telah disalurkan tidak terlambat diambil oleh penerima manfaat.
Baca Juga: Bansos PKH BPNT Tahap 3 Juli 2026 Dimulai, KPM Wajib Tahu 3 Syarat Ini
Program Perlinsos Masih Tahap Uji Coba Digitalisasi Bansos
Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) saat ini masih berada pada tahap uji coba sebagai bagian dari proses digitalisasi pendaftaran bansos.
Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara mandiri maupun melalui agen dengan menggunakan KTP dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Selanjutnya, sistem akan melakukan verifikasi otomatis, termasuk pencocokan identitas melalui swafoto wajah serta pemeriksaan data kependudukan yang telah terintegrasi.
Baca Juga: Masih Ada yang Cair, Bansos PKH untuk KPM Baru Masuk Hari Ini, Segini Nominalnya
Data Terintegrasi Menjadi Dasar Penentuan Kelayakan
Dalam proses verifikasi Perlinsos, sistem memanfaatkan berbagai data yang telah terhubung dengan sejumlah instansi. Informasi seperti kepemilikan kendaraan, kepemilikan aset tertentu, hingga penggunaan daya listrik menjadi bagian dari proses penilaian.
Selain itu, status ekonomi berdasarkan kelompok desil juga menjadi salah satu pertimbangan.
Apabila seseorang dinilai memiliki kondisi ekonomi yang berada pada kelompok desil 6 hingga 10 atau memenuhi indikator tertentu yang menunjukkan kemampuan ekonomi lebih tinggi, maka sistem dapat menetapkan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bansos.
Baca Juga: Kabar Baik! Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 Juli 2026 Dipercepat
KPM Desil 4 Disarankan Mempertimbangkan Program PENA atau PPSE
Bagi KPM yang saat ini berada pada kelompok desil 4 dan telah menerima bansos selama lebih dari lima tahun, terdapat anjuran untuk mulai mempertimbangkan program pemberdayaan ekonomi seperti Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) atau Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Program tersebut ditujukan sebagai bentuk dukungan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha atau meningkatkan kemandirian ekonomi.
Baca Juga: PPSE Rp5 Juta Segera Disalurkan Juli 2026, Ini Syarat dan Update Bansos PKH BPNT
Selain itu, terdapat informasi bahwa bantuan reguler pada masa mendatang berpotensi mengalami penyesuaian bagi sebagian penerima sesuai hasil evaluasi dan pemutakhiran data.
Karena itu, KPM yang merasa memenuhi kriteria disarankan untuk terus memantau informasi resmi mengenai mekanisme pengusulan program pemberdayaan tersebut agar dapat memahami persyaratan dan proses yang berlaku.***
Editor : Ira Yulia Erfina