RADAR BOGOR – Program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang tengah disiapkan pemerintah bukan hanya soal efisiensi penyaluran, tetapi juga menyimpan potensi penghematan negara yang sangat besar.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa program ini berpotensi menghemat lebih dari Rp1.500 triliun dari anggaran negara.
"Kami sudah lapor ke presiden, kita bisa menghemat lebih dari Rp1.500 triliun. Angka yang sangat besar, dan itu betul-betul angka yang realistis," ujar Luhut dalam rapat percepatan digitalisasi bansos di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri pada Selasa, 30 Juni 2026.
Baca Juga: Digitalisasi Bansos Diluncurkan Nasional Oktober 2026, Luhut: Ini Program Super Penting
Potensi penghematan tersebut diyakini bisa terwujud karena sistem berbasis digital yang didukung kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) akan membuat penyaluran bansos jauh lebih tepat sasaran dan meminimalkan kebocoran anggaran.
Dengan sistem ini, data penerima bansos dari seluruh kementerian dan lembaga negara diintegrasikan dan diverifikasi secara otomatis oleh AI, sehingga potensi penyalahgunaan atau penerimaan ganda bisa terdeteksi dan dicegah sejak awal.
Selain efisiensi anggaran, program ini juga diproyeksikan berdampak pada peningkatan rasio pajak atau tax ratio Indonesia.
Saat ini tax ratio Indonesia berada di kisaran 9 persen. Dengan ekosistem digital yang terintegrasi, angka tersebut diyakini bisa meningkat secara bertahap ke kisaran 11 hingga 13 persen, bahkan berpotensi melampaui rata-rata negara-negara ASEAN.
Baca Juga: Rincian Lengkap Bansos PKH, BPNT, PIP, dan KIP Kuliah yang Cair Juli 2026
Proyeksi ini bukan sekadar klaim pemerintah, melainkan juga didukung oleh analisis Bank Dunia.
Bukti nyata efektivitas program ini sudah terlihat dari hasil piloting di Banyuwangi. Bupati Banyuwangi melaporkan secara langsung manfaat besar yang dirasakan dalam penyaluran bansos yang lebih akurat dan berkeadilan.
Bahkan, ada penerima bansos yang secara sukarela mengundurkan diri dan meminta haknya diberikan kepada warga lain yang dinilai lebih membutuhkan, sebuah dampak sosial yang dinilai sangat positif oleh pemerintah.
Program digitalisasi bansos ini juga diklaim hemat dari sisi pengembangan sistem. Seluruh perangkat lunak yang digunakan dibuat oleh tenaga ahli dalam negeri tanpa mengimpor software dari luar negeri, sehingga anggaran pengembangan jauh lebih terjangkau dibandingkan perkiraan awal.
Baca Juga: 7 Bansos Cair di Bulan Juli 2026, Ada yang Tembus Rp1.400.000 Per Bulan
Keamanan data atau sovereign data dijaga ketat oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengingat sistem ini akan menjadi pusat data strategis bangsa.
Pemerintah menargetkan program ini siap diluncurkan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2026, setelah sebelumnya menjalani uji coba di 43 kabupaten dan kota.
Luhut menegaskan program akan dijalankan secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan demi mewujudkan ekosistem pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel bagi seluruh rakyat Indonesia.***
Editor : Eli Kustiyawati