RADAR BOGOR - Dalam upaya memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) semakin tepat sasaran, pemerintah membuka berbagai jalur resmi bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam proses pemutakhiran data.
Masyarakat bisa memanfaatkan jalur tersebut untuk bisa menjadi peserta penerima bansos bagi yang memang berhak.
Berikut ini beberapa jalur yang dibuka pemerintah dalam proses pemuktahiran data bantuan, dilansir dari YouTube Arfan Saputra Channel.
Baca Juga: Tiga Mandat Presiden untuk Kemensos: Konsolidasi DTSEN, Bansos Tepat Sasaran, dan Sekolah Rakyat
Jalur Formal Pemutakhiran Data
Pemutakhiran data dilakukan melalui jalur formal berjenjang, dimulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, pemerintah daerah, Dinas Sosial, hingga diteruskan ke Kementerian Sosial dan BPS.
Proses ini menggunakan aplikasi resmi bernama SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation), yang dioperasikan oleh operator di tingkat desa dan Dinas Sosial.
Baca Juga: Penyebab Desil Bansos Naik Tiba-Tiba dan Cara Mengajukan Penurunan Desil
Kanal Alternatif bagi Masyarakat
Bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses aplikasi SIKS-NG, tersedia beberapa kanal alternatif untuk melaporkan atau mengajukan pemutakhiran data, yaitu:
- Call center: 021-171
- WhatsApp Lapor Bansos: 0877-171-171
- Aplikasi Cek Bansos, jalur partisipasi khusus bagi masyarakat luas
Baca Juga: Dua Jenis Bansos yang Masih Cair Hari Ini, Bukan PKH BPNT Tahap 3
Selain itu, proses verifikasi juga melibatkan pendamping PKH, petugas BPS, dan pemerintah daerah untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan (ground check).
Roadmap Digitalisasi Bansos Menuju 2027
Pemerintah tengah mempersiapkan transformasi digitalisasi bansos yang dipimpin oleh tim percepatan transformasi digital.
Program ini telah dilakukan uji coba (piloting) di Banyuwangi dan diperluas ke 43 kabupaten/kota di seluruh regional Indonesia, dengan hasil yang menunjukkan respons positif baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat penerima.
Baca Juga: BPNT Tahap 3 Masuk Proses Verifikasi Rekening, Ini Penjelasan Lengkap Cek Rekening
Berikut roadmap digitalisasi bansos secara nasional:
- 2025-2026: Uji coba sistem
- Oktober 2026: Rollout nasional
- Akhir 2026: Penyasaran penerima serta penguatan regulasi, termasuk revisi Perpres 63 Tahun 2017
- 2027: Implementasi nasional untuk penetapan KPM dan penyaluran PKH serta BPNT (sembako)
Baca Juga: Rincian Nominal Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 2026, Ini Perhitungan Lengkapnya
Progres Pendaftaran Perlinsos Digital
Per 7 Juli 2026, tercatat sebanyak 731.000 keluarga telah mendaftar pada sistem perlindungan sosial digital, didukung oleh 66.000 Ibu Agen yang aktif membantu proses pendaftaran di lapangan.
Proses pendaftaran ini dirancang sangat cepat, hanya membutuhkan waktu dalam hitungan menit.
Penyederhanaan Proses Penyaluran di Masa Depan
Baca Juga: Periode Salur Belum Berubah ke Juli-September, Apakah Bansos Bisa Cair? Simak Infonya
Salah satu manfaat utama digitalisasi bansos adalah penyederhanaan proses penyaluran.
Jika sebelumnya penyaluran memerlukan proses pembukaan rekening kolektif (burekol) yang memakan waktu lama, ke depan penyaluran cukup dilakukan dengan menominasikan rekening atau dompet digital masing-masing penerima manfaat.
Digitalisasi bansos yang ditargetkan terimplementasi secara nasional pada tahun 2027 diharapkan mampu mempercepat dan menyederhanakan proses penyaluran bantuan sosial, sekaligus memastikan bansos tersalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat yang berhak menerimanya.***
Editor : Eli KustiyawatiSumber : YouTube Arfan Saputra Channel