RADAR BOGOR – Kabar penting bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan BPNT menjelang pencairan tahap ketiga periode Juli, Agustus, dan September 2026.
Bersamaan dengan munculnya status Standing Instruction (SI) di sistem SIKS-NG yang menandakan pencairan sudah dekat, pemerintah juga menerapkan enam kriteria yang bisa membuat KPM otomatis dihentikan sebagai penerima bansos.
Bagi KPM yang tidak memenuhi ketentuan ini, bantuan berisiko tidak cair meski proses pencairan sedang berjalan.
Baca Juga: Walau Status Penyaluran Bansos Tahap Ketiga di Semua Bank Sudah SI, KPM Masih Terima Pencairan Susulan
Status Bansos Exclude, Tanda Data Sudah Dicoret
Informasi mengenai kriteria pencoretan ini muncul menyusul banyaknya keluhan KPM yang mendapati status bantuannya belum berubah di aplikasi Cek Bansos Kemensos, meski status SI di SIKS-NG sudah tercatat untuk seluruh bank Himbara yaitu BRI, BNI, BSI, dan Mandiri.
Jika status di sistem tertulis keterangan bansos exclude dengan penjelasan seperti Bansos tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya, ini menjadi tanda bahwa data KPM telah dicoret dari daftar penerima. Otomatis, bantuan tahap ketiga untuk KPM bersangkutan tidak akan cair.
Sebagai langkah antisipasi, KPM yang mendapati status PBI JK-nya sudah berubah ke bulan Juli namun komponen PKH dan BPNT masih tertahan di periode sebelumnya, disarankan segera meminta bantuan pendamping sosial untuk mengecek langsung akun SIKS-NG.
Baca Juga: Bukti Struk Pencairan Bansos BPNT Rp600.000: KKS Baru Bank Mandiri, BRI dan BNI Mulai Cair
Enam Kriteria KPM yang Berisiko Dicoret
Berdasarkan aturan yang berlaku, berikut enam kriteria KPM yang berpotensi diberhentikan sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah:
1. Terlibat game online terlarang, KPM yang terdeteksi melakukan aktivitas perjudian online masuk daftar utama yang berisiko dicoret.
2. Terjerat angsuran online. Baik angsuran ilegal maupun legal, keduanya sama-sama menjadi indikator pencoretan KPM.
3. Ada anggota keluarga berstatus ASN/TNI/Polri. Jika dalam satu Kartu Keluarga (KK) terdapat anggota yang berstatus ASN, PNS, P3K, atau TNI/Polri, KPM tersebut tidak lagi berhak menerima bantuan.
Baca Juga: Hasil Cek Saldo KKS Mandiri Terbitan 2017-2021, Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 Sudah Cair?
4. Pensiunan ASN/PNS atau pendamping sosial. Status sebagai pensiunan ASN/PNS maupun pendamping PKH dan BPNT juga masuk kategori yang dilarang menerima bantuan.
5. Penghasilan di atas UMR/UMK. Ketentuan ini berlaku bagi KPM maupun anggota keluarga yang bekerja sebagai buruh atau karyawan dengan gaji di atas standar upah wilayah setempat.
6. Menerima gaji dari APBN/APBD. KPM yang mendapatkan upah bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah turut masuk daftar yang tidak berhak menerima bansos.
Baca Juga: Cek Jenis Bansos Aktif Dicairkan Pekan Pertama Agustus 2026 dan Bantuan Pangan
Selain memenuhi enam kriteria kelayakan di atas, KPM juga diingatkan untuk memastikan kartu KKS tetap dipegang sendiri, tidak diserahkan kepada pendamping PKH, ketua kelompok, RT, RW, maupun perangkat kelurahan.
Aturan ini menjadi bagian dari instruksi Kementerian Sosial untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan terhindar dari potensi penyalahgunaan.
Pastikan Data Diri Tetap Valid
Menjelang pencairan PKH dan BPNT tahap ketiga, KPM diimbau untuk memastikan tidak termasuk dalam enam kriteria yang berisiko membuat bantuan dicoret.
Baca Juga: PIP Termin Kedua Agustus 2026 Segera Cair, Cek Nominal dan Penerimanya
Bagi yang merasa data belum sesuai atau status masih menggantung, segera berkoordinasi dengan pendamping sosial setempat atau dinas sosial kabupaten/kota untuk melakukan pengecekan langsung di sistem SIKS-NG.***
Sumber : Youtube Klik Bansos