RADAR BOGOR - Penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap 3 termin pertama mulai menunjukkan perkembangan pada awal Agustus 2026. Proses pencairan telah memasuki tahap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan status Standing Instruction (SI) untuk jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di berbagai bank penyalur.
Melansir dari kanal Youtube Erabaru Bansos pada Selasa, 4 Agustus 2026, pencairan belum dilakukan secara serentak kepada seluruh penerima. Sebagian KPM telah melaporkan saldo bantuan masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sementara sebagian lainnya masih menunggu giliran karena proses penyaluran dilakukan secara bertahap.
Baca Juga: Pemkab Bogor bakal Sulap Lahan Tidur Jalan Bomang Jadi Produktif, Ada Pertanian hingga Pariwisata
SP2D Termin Pertama Sudah Berstatus SI
Memasuki awal Agustus 2026, penyaluran PKH dan BPNT tahap 3 termin pertama telah memasuki tahapan SP2D dengan status SI atau Standing Instruction. Status tersebut menandakan proses penyaluran dana telah memasuki tahap akhir sebelum dana dikreditkan ke rekening penerima.
Pada termin pertama ini, penyaluran diperkirakan baru mencakup sekitar 70 persen dari total kuota penerima bantuan. Sementara sekitar 30 persen KPM lainnya dijadwalkan menerima bantuan pada termin berikutnya sesuai proses yang berlangsung di masing-masing bank penyalur.
Secara keseluruhan, terdapat sekitar 7,4 juta KPM yang masuk dalam penyaluran termin pertama.
Baca Juga: Cek KKS Sekarang! Daftar Wilayah Prioritas dan Update Bansos PKH BPNT Agustus 2026
Rincian Jumlah KPM Berdasarkan Bank Penyalur
“terdapat sekitar 7.400.000 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari berbagai bank penyalur yang siap menerima pencairan pada termin pertama ini,” ungkap narator melalui kanal Youtube Erabaru Bansos.
Distribusi penerima bantuan pada termin pertama tersebar di empat bank Himbara dan Bank Syariah Indonesia (BSI), dengan rincian sebagai berikut:
- Bank BRI: 2.759.567 KPM.
- Bank BNI: lebih dari 2 juta KPM.
- Bank Mandiri: sekitar 1.822.000 KPM.
- Bank BSI: 254.661 KPM.
Daftar Wilayah yang Dilaporkan Sudah Menerima Pencairan
Sejumlah KPM di berbagai daerah mulai melaporkan bahwa saldo bantuan telah masuk ke rekening KKS dan sudah dapat dicairkan melalui ATM maupun agen bank.
Baca Juga: Prediksi Dinamo Zagreb vs Kauno Zalgiris, Tuan Rumah Jangan Lengah!
Bank BNI
Beberapa wilayah yang dilaporkan mulai menerima pencairan melalui Bank BNI antara lain:
- Kota Tangerang.
- Kota Bandung.
- Kota Trenggalek.
- Kabupaten Pacitan.
- Kabupaten Madiun.
- Pekalongan.
- Kota Bekasi.
- Kabupaten Purwakarta.
- Semarang.
- Kulon Progo.
- Deli Serdang.
- Jakarta Timur.
- Magetan.
- Ciasem dan Babakan Maja di Jawa Barat.
Baca Juga: Desil Tiba-tiba Naik Agustus 2026, KPM Bansos PKH BPNT Segera Lakukan 2 Hal Ini
Bank BRI
Laporan pencairan melalui Bank BRI berasal dari sejumlah daerah berikut:
- Kabupaten Banyuasin.
- Kabupaten Buleleng.
- Kabupaten Sumbawa.
- Kabupaten Asahan.
- Kabupaten Pangandaran.
- Kabupaten Ogan Ilir.
- Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Kabupaten Lombok Utara.
- Kabupaten Lombok Timur.
- Kota Palembang.
- Sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Baca Juga: Desil KPM Bansos PKH dan BPNT Tinggi, Ini Panduan Sanggah Desil di DTKS
Bank BSI
Untuk Bank Syariah Indonesia (BSI), pencairan dilaporkan mulai berlangsung di berbagai wilayah Provinsi Aceh, di antaranya:
- Kabupaten Pidie.
- Aceh Timur.
- Aceh Besar.
- Kabupaten Bireuen.
- Aceh Tamiang.
- Sejumlah kota dan kabupaten lainnya di Provinsi Aceh.
Karena proses berlangsung bertahap, wilayah lain masih berpeluang menerima pencairan dalam beberapa hari berikutnya sesuai jadwal masing-masing bank.
Penyebab Saldo KKS Masih Belum Masuk
Masih banyak KPM yang mendapati saldo rekening KKS belum bertambah meskipun penyaluran tahap 3 sudah berjalan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.
1. Penyaluran Dilakukan Secara Bertahap
Pemindahbukuan dana dari bank penyalur tidak dilakukan sekaligus kepada seluruh penerima. Penyaluran dibagi dalam beberapa termin agar proses transaksi jutaan rekening dapat berjalan lebih stabil dan mengurangi potensi gangguan pada sistem perbankan.
Dengan mekanisme tersebut, KPM yang belum menerima saldo pada hari ini masih berpeluang mendapat pencairan pada gelombang berikutnya.
Baca Juga: Update Bansos Terbaru: Tahap 3 PKH BPNT Masuk SPM, Ini Daftar Wilayah yang Perlu Cek Saldo KKS
2. Pembaruan Data DTSEN
Faktor lainnya berkaitan dengan proses pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data penerima bantuan terus disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran terbaru sehingga sebagian KPM masih berada dalam proses evaluasi.
Melalui proses tersebut, terdapat kemungkinan adanya perubahan status penerima, termasuk KPM yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria sehingga dinyatakan graduasi atau tidak lagi menjadi penerima bantuan.
Imbauan bagi KPM Sebelum Mengecek Saldo
Bagi KPM yang masih menunggu pencairan, terdapat beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan agar proses pengecekan bantuan lebih aman dan efektif.
Baca Juga: Cara Turunkan Desil Bansos PKH BPNT Secara Online, Simak Syarat dan Langkahnya
- Menghubungi pendamping sosial atau operator desa terlebih dahulu untuk memastikan nama sudah masuk dalam daftar SP2D termin pertama sebelum mendatangi ATM atau agen bank.
- Tidak terlalu sering melakukan pengecekan saldo menggunakan kartu KKS apabila belum ada kepastian dana telah masuk. Langkah ini dapat mengurangi risiko kartu tertelan mesin ATM, mengalami kerusakan, maupun terblokir akibat kesalahan memasukkan PIN.
- Memanfaatkan dana bantuan sesuai kebutuhan utama keluarga, terutama untuk kebutuhan pendidikan anak serta pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga.
Ada Informasi Tambahan Mengenai Program Bantuan Lain
Selain perkembangan pencairan PKH dan BPNT tahap 3, terdapat informasi mengenai kemungkinan berlanjutnya bantuan pangan sebagai respons terhadap dampak musim kemarau. Bantuan tersebut disebut berpotensi mencakup alokasi untuk bulan Juli, Agustus, hingga September dalam bentuk beras 10 kilogram dan minyak goreng apabila pelaksanaannya ditetapkan.
Di sisi lain, juga terdapat informasi mengenai Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Program ini mencakup asesmen bagi KPM yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan modal usaha hingga Rp5 juta sebagai upaya mendukung pengembangan usaha produktif dan peningkatan kemandirian ekonomi.
Meskipun proses pencairan PKH dan BPNT tahap 3 termin pertama telah berjalan di sejumlah wilayah, penyaluran masih dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, KPM yang belum menerima saldo bantuan disarankan tetap memantau perkembangan melalui pendamping sosial maupun informasi resmi terkait penyaluran di wilayah masing-masing.***
Editor : Ira Yulia ErfinaSumber : YouTube ERABARU BANSOS