RADAR BOGOR - Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bansosnya ditangguhkan melonjak tajam pada penyaluran tahap 3 tahun 2026.
Tercatat sebanyak 1,4 juta KPM bansos mengalami penangguhan bantuan sosial (bansos), naik lebih dari dua kali lipat dibanding tahun 2025 yang hanya berjumlah sekitar 600.000 KPM.
Lonjakan ini terungkap bersamaan dengan mulai cairnya saldo PKH tahap 3 di kartu KKS bank penyalur bantuan social yang pegang KPM.
Baca Juga: Bansos PKH Tahap 3 2026 Mulai Cair Serentak di 4 Bank Ini, Cairkan Sebelum Terlambat
Angka Penangguhan Naik Drastis Dibanding Tahun Lalu
Melansir dari channel youtube Diary Bansos, data terbaru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam penyaluran bansos di Indonesia. Pada tahun 2025, jumlah KPM yang terindikasi tidak menggunakan bantuan sesuai peruntukannya tercatat sekitar 600.000 KPM. Namun pada tahap ketiga tahun 2026 ini, angkanya melonjak signifikan hingga menyentuh 1,4 juta KPM.
Artinya, jumlah KPM bermasalah lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu setahun. Lonjakan ini menjadi sorotan karena berdampak langsung pada ratusan ribu keluarga yang seharusnya menerima manfaat PKH, BPNT, maupun bantuan lainnya.
Game Online Terlarang Jadi Pemicu Utama Penangguhan
Penyebab utama melonjaknya angka penangguhan ini diduga kuat terkait penyalahgunaan dana bansos untuk aktivitas game online terlarang. KPM yang terindikasi menggunakan saldo bantuan untuk kegiatan tersebut menjadi kategori yang paling banyak terjaring dalam proses evaluasi tahap ketiga ini.
Baca Juga: Jadwal Gelombang Bansos Tahap 3 di Empat Bank Himbara Agustus-September 2026
Ragam jenis bansos yang ditangguhkan pun bervariasi. Ada KPM yang hanya berstatus penerima PKH, ada yang hanya penerima BPNT atau sembako, ada pula yang menerima kedua jenis bantuan sekaligus. Sementara itu, sebagian lainnya tercatat sebagai penerima bantuan KIS PBI yang turut terdampak penangguhan.
Proses Verifikasi Lebih Ketat di Tahap Ketiga
Meningkatnya jumlah KPM yang ditangguhkan mengindikasikan proses verifikasi dan pengawasan penyaluran bansos semakin diperketat pada tahap ketiga tahun 2026. Sistem SIKS-NG digunakan untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan pada rekening bansos milik KPM.
KPM yang bansosnya ditangguhkan tidak serta-merta kehilangan haknya secara permanen. Mereka masih diberi kesempatan untuk melakukan sanggahan melalui operator SIKS-NG di desa atau kelurahan, maupun melalui pendamping sosial setempat, dengan melengkapi berita acara bermaterai serta foto rumah berlabel time-stamp dan geotagging.
Baca Juga: Bansos PKH Tahap 3 Cair di KKS Bank Mandiri, Ini Daftar Wilayahnya
Bantuan Tertahan hingga Sanggahan Diproses
Bagi 1,4 juta KPM yang terdampak, dana bansos tidak akan disalurkan hingga proses sanggahan selesai dan dinyatakan valid. Jika hasil sanggahan membuktikan KPM memang tidak menyalahgunakan dana, bansos berpotensi kembali dicairkan.
Namun jika terbukti benar melakukan top up game online terlarang, bantuan dipastikan tetap tidak akan diberikan meski sanggahan sudah diajukan.
Kondisi ini menjadi pengingat penting bagi seluruh KPM untuk menggunakan dana bansos sesuai peruntukan program masing-masing, baik untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, sembako, maupun kesejahteraan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas.
Baca Juga: PKH Tahap 3 Cair 7 Agustus di 4 Bank, Awas Bantuan Ditangguhkan Karena Ini
KPM Dihimbau Waspada dan Segera Bertindak
Lonjakan jumlah KPM yang ditangguhkan hingga dua kali lipat ini menjadi alarm bagi seluruh penerima bansos untuk lebih berhati-hati dalam mengelola dana bantuan.
Bagi KPM yang merasa bansosnya ditangguhkan secara keliru, segera hubungi pendamping sosial atau operator SIKS-NG di wilayah masing-masing untuk memproses sanggahan sebelum kehilangan hak atas bantuan tersebut.***
Sumber : YouTube Diary bansos