RADAR BOGOR - Penyaluran bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT tahap 3 kembali menunjukkan perkembangan pada Sabtu, 8 Agustus 2026. Sejumlah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dilaporkan sudah menerima saldo di berbagai daerah, dengan pencairan terpantau melalui Bank BRI, Mandiri, BNI, dan BSI. Sebaran laporan tersebut mencakup lebih dari 80 kabupaten atau kota di sejumlah provinsi.
Pada tahap ini, nominal yang masuk ke KKS berbeda-beda sesuai jenis bantuan dan komponen penerima. Untuk BPNT, salah satu nominal yang terpantau adalah Rp600.000. Sementara penerima PKH dapat memperoleh nominal lebih besar apabila memiliki beberapa komponen yang memenuhi ketentuan bantuan.
Melansir dari kanal Youtube Info Bansos pada Sabtu, 8 Agustus 2026, status penyaluran yang disebut dalam informasi terbaru telah memasuki tahap Standing Instruction (SI). Status tersebut berkaitan dengan proses instruksi pemindahbukuan dana menuju rekening bank penyalur. Namun, munculnya status SI tidak berarti seluruh KPM menerima saldo pada waktu yang persis sama karena proses masuknya dana ke rekening dapat berlangsung secara bertahap.
Baca Juga: Kagume Kota Bogor Dorong Guru Pahami Integrasi Sensorimotor untuk Dukung Pembelajaran ABK
Bukti Saldo PKH dan BPNT yang Sudah Masuk
Sejumlah transaksi dari berbagai bank menunjukkan adanya KKS yang telah menerima dan berhasil melakukan penarikan saldo. Nominalnya juga cukup beragam, tergantung bantuan yang diterima masing-masing KPM.
Beberapa nominal transaksi yang terpantau antara lain:
- Bank BRI: terdapat transaksi penarikan sebesar Rp2.285.000.
- Bank BRI di Kelurahan Kumbe, Rasanae, Kota Bima: tercatat penarikan sebesar Rp500.000.
- Bank Mandiri di Dusun 6 Patumbuk 1, Deli Serdang: terdapat transaksi tarik tunai sebesar Rp1.500.000.
- Bank BNI melalui ATM Pasar Legi, Jombang: saldo BPNT yang ditarik sebesar Rp600.000.
- Bank BSI melalui ATM RS Jiwa, Aceh: tercatat penarikan sebesar Rp600.000.
“Bank BRI terpantau paling mendominasi dan sangat deras dalam arus pencairan di berbagai wilayah pada akhir pekan ini,” ungkap narator melalui kanal Youtube Info Bansos.
Baca Juga: Status SI Sudah Berubah, Ini Fakta di Balik Ramainya Struk Pencairan Bansos Tahap 3
Perbedaan nominal tersebut menunjukkan bahwa saldo yang diterima KPM tidak selalu sama. Besarnya dana bergantung pada jenis program yang diterima serta komponen PKH yang tercatat pada masing-masing keluarga.
Lebih dari 80 Kabupaten/Kota Terpantau Menerima Saldo
Perkembangan pencairan tidak hanya terjadi di satu wilayah. Laporan saldo masuk tersebar dari Pulau Jawa hingga Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan.
Untuk wilayah Jawa Barat dan Banten, daerah yang terpantau meliputi:
- Kabupaten Cianjur
- Kabupaten Tasikmalaya
- Kabupaten Subang
- Kabupaten Majalengka
- Kabupaten Sumedang
- Kabupaten Pangandaran
- Kabupaten Lebak
- Kabupaten Tangerang
Di kawasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, pencairan dilaporkan terpantau di Kabupaten Grobogan, Demak, Banjarnegara, Purbalingga, Pati, Blora, Temanggung, Purworejo, dan Batang.
Baca Juga: Kirab Merah Putih FMP 2026 Makin Panjang, 3.400 Peserta Siap Ramaikan Jalanan Kota Bogor
Sementara di Jawa Timur, wilayah yang masuk dalam laporan antara lain Kabupaten Sampang, Bangkalan, Nganjuk, dan Jombang.
Sumatera Utara dan Aceh
Pencairan juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, yaitu Kota Medan, Kabupaten Langkat, Asahan, Tapanuli Tengah, Labuhanbatu, Mandailing Natal, dan Nias Selatan.
Untuk Aceh, penyaluran disebut terpantau melalui Bank BSI dan mencakup wilayah provinsi tersebut.
Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau
Beberapa wilayah lain yang terpantau menerima saldo meliputi Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin, Lahat, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ulu Selatan.
Baca Juga: Cek Saldo Bansos PKH-BPNT Tahap 3: 6 KKS Dicek Satu Per Satu, Hasilnya Mengejutkan
Di Lampung, laporan mencakup Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Pringsewu, dan Kota Bandar Lampung.
Sementara di Bengkulu terdapat Kota Bengkulu, Rejang Lebong, dan Seluma. Di Jambi terdapat Kota Jambi. Untuk wilayah Riau dan sekitarnya, laporan mencakup Kabupaten Kampar, Lima Puluh Kota, Agam, Kota Padang, Kabupaten Solok, Padang Pariaman, Indragiri Hilir, hingga Kota Batam.
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
Pergerakan saldo juga terpantau di sejumlah wilayah Nusa Tenggara. Di NTB, daerah yang disebut antara lain Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, Kota Mataram, Bima, dan Sumbawa.
Baca Juga: Kampas Kopling Motor Cepat Aus? Kenali 6 Kebiasaan yang Bisa Bikin Komponen Cepat Habis
Sementara di NTT, wilayah yang masuk dalam laporan meliputi Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Ende, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Sumba Timur, Kota Kupang, Alor, Sikka, dan Flores Timur.
Selain itu, terdapat pula laporan dari Karangasem dan Buleleng.
Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan
Wilayah Indonesia bagian timur juga masuk dalam perkembangan pencairan. Daerah yang disebut antara lain Kota Makassar, Polewali Mandar, Parigi Moutong, Gorontalo, Poso, Donggala, Luwu Utara, Konawe, Enrekang, Muna, dan Boalemo.
Dari Maluku, terdapat Kabupaten Maluku Tengah. Sementara dari Kalimantan, wilayah yang terpantau meliputi Kabupaten Ketapang dan Sambas.
Baca Juga: Warung Bulog Bu Rokim, Kuliner Desa Rp10 Ribu Bisa Nasi dan Lauk Sepuasnya
Mengapa KKS Belum Terisi Meski Daerah Sudah Terpantau Cair?
KPM yang berada di daerah yang sudah masuk dalam daftar pencairan tetapi belum melihat saldo di KKS tidak serta-merta berarti bantuannya gagal disalurkan. Pencairan dapat berlangsung secara bertahap sehingga waktu masuknya dana antara satu KPM dengan KPM lainnya bisa berbeda.
Informasi yang beredar menyebut proses pencairan tahap ini dapat berlangsung dalam beberapa termin. Dengan demikian, laporan saldo masuk pada suatu daerah belum dapat dijadikan patokan bahwa seluruh KPM di daerah tersebut sudah menerima bantuan.
Pencairan yang sedang berlangsung disebut masih berada pada termin pertama. KPM yang belum mendapatkan saldo pada termin awal masih berpeluang menerima pada termin berikutnya apabila tetap tercatat sebagai penerima dan memenuhi persyaratan penyaluran.
Baca Juga: Girl Group Indonesia No Na Rilis Single Honk!, Angkat Budaya Angkot dan Bunyi Telolet
Secara sederhana, kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
- Termin 1: sebagian KPM mulai menerima saldo.
- Termin berikutnya: KPM lain diproses menyusul.
- Perbedaan waktu pencairan: saldo tidak selalu masuk secara bersamaan meskipun berada di kabupaten/kota yang sama.
Karena itu, KPM sebaiknya tidak langsung menyimpulkan bahwa bantuan tidak cair hanya karena saldo KKS belum bertambah pada saat sebagian penerima lain sudah mendapatkannya.
Apa yang Perlu Dilakukan KPM yang Belum Menerima Saldo?
KPM yang belum menerima saldo dapat melakukan pemantauan secara berkala terhadap rekening KKS dan informasi dari pendamping sosial di wilayah masing-masing.
Baca Juga: Tarikan Mobil Ngempos dan BBM Boros? Coba Bersihkan Sensor MAF, Ini 9 Caranya
Pemeriksaan juga sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan periode bantuan yang sedang disalurkan agar tidak mencampurkan pencairan tahap berjalan dengan pencairan susulan dari periode sebelumnya.
Apabila status penyaluran sudah menunjukkan proses lanjutan tetapi saldo belum terlihat, KPM dapat menunggu perkembangan termin berikutnya. Koordinasi dengan pendamping sosial juga dapat dilakukan untuk memastikan apakah data penerima dan rekening masih sesuai.
Dengan melihat pola pencairan yang berlangsung bertahap, adanya penerima yang sudah menerima saldo di satu wilayah belum berarti seluruh KKS di wilayah tersebut akan langsung terisi pada hari yang sama.
Baca Juga: Telaga Saat Puncak Bogor: Tiket Rp35 Ribu, Bisa Camping hingga Glamping di Tengah Kebun Teh
PKH dan BPNT Tahap 3 Masih Perlu Dipantau
Perkembangan pada 8 Agustus 2026 menunjukkan bahwa pencairan PKH dan BPNT tahap 3 terus meluas ke berbagai wilayah. Bank BRI, Mandiri, BNI, dan BSI sama-sama disebut dalam laporan transaksi yang menunjukkan saldo telah masuk ke sebagian KKS.
Meski demikian, pencairan yang berlangsung di lebih dari 80 kabupaten/kota belum dapat diartikan sebagai seluruh KPM telah menerima bantuan. Proses penyaluran masih berjalan secara bertahap dan perbedaan waktu masuk saldo dapat terjadi antar-KPM.
Bagi penerima yang KKS-nya masih kosong, hal terpenting adalah memantau rekening secara berkala, mengikuti informasi resmi penyaluran di wilayah masing-masing, serta berkoordinasi dengan pendamping sosial apabila membutuhkan kepastian mengenai status bantuannya.***
Editor : Ira Yulia ErfinaSumber : Youtube Info Bansos